YOGYAKARTA – Dirilisnya Hasil Quick Count Pemilu 2014 di Daerah Pemilihan (Dapil) DIY oleh Politika Institute yang menempatkan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai pemenang dan Hanafi Rais, sebagai Caleg DPR RI Dari PAN meraih suara terbanyak, menuai banyak kritikan. Bahkan, lembaga riset sosial politik, Jogja Institute menuding Quick Count tersebut hanya pengalihan isu dugaan Money Politic yang terbongkar Polisi di Gunungkidul, H-1 Pemilu yang lalu.
“Ada banyak kejanggalan yang hingga saat ini tak mampu dijelaskan oleh Hanafi maupun timnya dengan gamblang. Misalnya terkait hasil sitaan Rp 510 juta beserta atribut dan alat peraga pencoblosan Hanafi Rais di hari tenang jelang pencoblosan oleh Polisi di Gunungkidul. Klarifikasi tim adalah itu dana saksi. Pertanyaannya adalah apakah dana saksi tersebut dibawa oleh caleg dan mekanismenya adalah delevery layaknya makanan jung food?” sentil peneliti Jogja Institute, Basyit Laba’du, dalam Press Release yang diterima jogjakartanews.com, Sabtu (12/04/2014) petang.
Basyit juga mempertanyakan kenapa dana saksi tidak didistribusi melalui mekanisme yang formal di kantor atau posko pemenangannya dan kenapa juga harus dalam bentuk pecahan kecil?
“Apakah benar itu dana saksi? Banyak pertanyaan dan fakta yang ganjil, sehingga patut diduga dana itu untuk money politic,” tandasnya.
Masih menurut Basyit, PAN telah belajar banyak dari situasi politik nasional dimana opini adalah sentimen paling tepat untuk menggiring persepsi public agar menganggap kemenangan seorang menjadi mutlak. Terkait hasil Quick Count yang menyebutkan Hanafi Rais mendapatkan suara terbanyak dibanding Caleg dari partai lain, Basyit menduga, hal itu juga karena factor banyak Parpol peserta Pemilu yang tak memiliki saksi lengkap di semua TPS yang ada.
“Saya kira mereka memanfaatkan kosongnya saksi dari beberapa partai yang ikut bertanding dalam pemilu 2014 ini. Partai-partai yang tidak berada di papan atas maupun menengah mereka cenderung nihil saksi. Maka dari itu patut kita curigai ada upaya pengeringan persepsi public untuk pengalihan isu,” pungkasnya. (yud)
Redaktur: Rudi F
