YOGYAKARTA – Tepat hari ini merupakan usia 16 tahun pasca reformasi dengan meruntuhkan rezim orde baru, Soeharto beserta kroni-kroninya harus lengser ke ‘prabon’ oleh gerakan reformasi yang didominasi oleh para aktivis mahasiswa, LSM dan beberapa tokoh nasional. Namun, pasca 16 reformasi pada aktivis di Yogyakarta memberikan catatan kritisnya kepada jogjakartanews.com.
Aktivis dari Jenderal Soedirman Center, Hempri Suyatna berpendapat, reformasi Indonesia masih dibajak untuk kepentingan elit semata belum benar-benar berorientasi untuk kepentingan rakyat. “Demokrasi juga masih sebatas prosedural belum subtansial untuk kesejahteraan rakyat,” kata Hempri.
Lebih lanjut Hempri yang juga merupakan aktivis MPM PP. Muhammadiyah ini menuturkan, kemiskinan masih 11,6%, masih terjadi ketimpangan antara pulau jawa dan luar jawa masih lebar dan 88% sumber daya alam dikuasai oleh asing. “Saya juga belum yakin proses Pilpres 2014 ini mendorong Indonesia lebih baik. Kekuatan-kekuatan kapitalis masih berada di belakang dua pasangan calon presiden,” terangnya.
Hempri juga menyoroti soal masih maraknya korupsi, politik transaksional juga masih mewarnai demokratisasi di negeri ini.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parliament Watch Yogyakarta, B. Hestu Cipto Handoyo menilai, 16 tahun pasca reformasi negeri nampak dibangun tanpa arah karena waktu gerakan reformasi 1998 fokusnya hanya menumbangkan rezim otoritarian orde baru. “Trial and error melalui eksperimentasi sistem politik ketatanegaraan,” ujar Hestu.
Hestu pun mengatakan adanya kelompok elit yang berseberangan dengan reformasi. “Kita bisa lihat unsur-unsur dari poros Gerindra dalam pencapreasan Prabowo-Hatta berhadapan dengan poros PDI-P. Akibat kelanjutannya adalah elit politik penumpang gerakan reformasi menjadi liar dan seenaknya dalam menata negara, KKN tidak berkurang melainkan semakin meningkat,” pungkasnya. (bhr)
Redaktur: Azwar Anas
