JAKARTA – Menjelang pengumuman hasil perolehan suara Pilpres 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Juli mendatang, relawan Persaudaraan Himpunan Masyarakat Indonesia Pro Jokowi-Jk (PAHMI-PROJO) terus mengkonsolidasikan para simpatisan dan pendukung, agar tidak terprovokasi melakukan tindakan yang meugikan Jokowi-JK.
Hal itu menyusul adanya isu relawan PAHMI PROJO yang terdiri dari berbagai komunitas, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), pegiat industri kreatif, aktivis defabel, komunitas pemuda dan mahasiswa di Jawa Barat, akan datang ke KPU saat penetapan hasil Pilpres.
Koordinator Nasional (Kornas) PAHMI PROJO, Muhyat AS dalam siaran pers yang diterima jogjakartanews.com, Minggu (20/07/2014) sore, membantah isu yang muncul jika pihaknya akan memobilisasi massa ke KPU pada 22 Juli mendatang. Ia mengatakan, relawan PAHMI di Jawa Barat yang berjumlah ratusan akan mensikapi apapun hasil Pilpres dengan cerdas.
“Kami tidak akan memobilisasi massa ke KPU. PAHMI PROJO sudah bersepakat untuk saling menghargai dan mengedepankan kepentingan nasional.Terlebih saat ini bulan suci Ramdhan yang penuh maghfirah dan akan menyambut hari kemenangan, sehingga diharapkan semua elemen bangsa, khususnya relawan PAHMI untuk bisa menciptakan suasana kondusif menjalani hari-hari terakhir berpuasa dan menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan kepada seluruh lapisan masyarakat,” tutur Muhyat yang mantan Ketua Umum Badan Kooordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko-HMI) Jawa Tengah- DIY.
Muhyat menandaskan, semua elemen bangsa harus memberikan kepercayaan penuh, menghargai seluruh hasil kerja dan independensi KPU dalam penyelenggaraan Pilpres.
“Bentuk nyatanya adalah menerima dan menghormati keputusan KPU nanti pada tgl 22 Juli 2014, siapapun yang ditetapkan sebagai pasangan yang lebih dipercaya oleh rakyat. Sekali lagi bukan soal kalah menang dalam pilpres, itu juga yang ditekankan Bapak Jokowi-JK sebagai negarawan sejati,” tegas Muhyat.
Terkait pengamanan yang dilakukan aparat penegak hukum di KPU, Muhyat berharap apapun bentuk antisipasi dalam upaya pengamanan hendaknya melalui pendekatan persuasif dan humanis.
“Meskipun ada potensi konflik pada 22 Juli di KPU , tapi isu itu tak perlu dibesar-besarkan. Kami mendukung TNI maupun Polri dalam mengamankan penghitungan suara di KPU, tapi kami harap lebih melakukan upaya persuasif dan humanis,” pungkasnya. (ded)
Redaktur: Rudi F
