YOGYAKARTA – Masyarakat sulit untuk menagih janji kampanye para Politisi yang terpilih menjadi Anggota Legislatif. Sebab, umumnya politisi ketika bertarung di Pemilihan Legislatif (Pileg) lebih berpikir untuk memenangkan ketimbang melaksanakan janjinya kepada masyarakat.
“Apalagi diminta untuk membela isu dan kepentingan kelompok perempuan dan difabel. Sulit beraharap mereka menangani isu ini secara serius, apalagi dianggap kurang seksi secara elektoral,” katanya saat acara rilis hasil survei JPP UGM terhadap perilaku politik dan political linkage, Selasa (21/10/2014), di gedung University Club UGM yang dihadiri aktivis dari Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Sigab).
Ketimbang mengharapkan kinerja politisi untuk membela hak kelompok perempuan dan difabel, Dodi menyarankan agar dua kelompok masyarakat ini lebih mendesak pemerintah dengan membuat aturan yang membela kepentingan mereka.
“Tapi mengetahui kepentingan dan keinginan masyarakat itu sebaiknya juga dikuatkan lewat survei,” terangnya.
Sementara Direktur Sigab, Joni Yulianto mengatakan, survei internal yang mereka lakukan di empat kota besar seperti Yogyakarta, Makassar, Katim dan sebagian Jawa Timur menghasilkan temuan bahwa 89,1% caleg telah menjadikan isu disabilitas sebagai visi dan misi kamapanye mereka.
“Ada 10,9% caleg yang tidak sama sekali menjadikan isu disabilitas sebagai visi misi kampanye,” Tukasnya.
Oleh karenanya, kata dia, Sigab akan tetap melakukan kontrol terhadap Anggota legislative agar memenuhi janji-janjinya. Joni juga mengungkapkan Sigab telah melakukan upaya-upaya yang disampaikan Dodi.
Dicontohkan Joni, Sigab juga mengkritisi belum terwujudnya perlakuan khusus terhadap difabel dalam layanan angkutan umum. Hasilnya, kata dia, pemerintah daerah DIY merespon dengan disahkan Perda nomor 4 tahun 2012 pada Mei 2012, tentang pelayanan khusus transportasi pada penyandang disabilitas. (ian/kontributor/ugm).
Redaktur: Rudi F
