Jumat, 13/03/2015 21:41 WIB | Dibaca: 1165 kali

Pakar Komunikasi: Ada Agenda Politik Dibalik Kata Anggaran SIluman


doc.

JAKARTA - Konflik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD tak kunjung usai. Polemik tentang dana siluman ini justru semakin panas. Pakar komunikasi Emrus Sihombing menduga terdapat agenda politik dibalik penggunaan istilah “Anggaran Siluman” yang kerap dilontarkan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut dia, tidak ada fenomena politik maupun hukum yang berdiri sendiri, termasuk soal pemilihan kata siluman. Istilah dana siluman dinilai memiliki makna ganda dan agenda yang terselubung.

“Kata siluman memilki turunan makna yang bersayap lebih dari sekedar penyelewengan anggaran,” jelas Emrus dalam Diskusi Publik bertajuk “Konflik Gubernur DKI Jakarta Vs DPRD: Benarkah Hanya Masalah Anggaran Siluman?”, di Jakarta, Kamis (12/03).

Lebih lanjut Emrus menjelaskan, penggunaan kata siluman memberi isyarat yang sangat jelas dan diarahkan pada seseorang atau kelompok. Sehingga fenomena yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari yang melingkupinya.

Karena itu, nuansa kepentingan politik dikatakan tidak bisa dilepaskan dari sekedar persoalan penyimpangan dana. “Jadi, tidak tertutup ada agenda besar di belakang perseteruan di antaranya,” ungkap nya.

Dia menyarankan agar perseteruan antara Ahok dengan DPRD segera dimediasi ulang. Tetapi, pihak penengah harus seseorang yang memiliki pengaruh setara diantara kedua belah pihak. “Mungkin presiden atau wakil presiden paling tepat untuk memainkan peran mediasi,” tuturnya.

Ketua umum forum pemuda Betawi, Rahmat HS menyatakan publik tidak boleh terus menerus dibohongi. Sebagai masyarakat betawa pihaknya tidak ingin ditipu oleh siapapun. “Dalam sepekan ini kita dibuat bingung, siapa sebenarnya maling anggaran DKI itu,” tanya Rahmat.

Sementara itu, Ketua umum Ikatan Warga Djakarta (Iwarda) Peduli Indonesia, Efendy Yusuf meminta agar konflik Ahok dengan DPRD segera diakhiri agar tak mengganggu pembangunan kota Jakarta.

“Kita berharap, agar mereka tidak egois seperti mau menang-menangan. Sehingga yang dirugikan adalah masyarakat,” imbuhnya. (Why)

Redaktur: Rudi F

 


 





Baca Juga