JAKARTA – Dilihat dari berbagai indikator, situasi ekonomi terpuruk. Pertumbuhan ekonomi di bawah 4,6 persen, padahal janji kampanye di atas 7%. Nilai tukar dollar yang dijanjikan akan berada di bawah Rp 10.000, meroket di atas Rp 14.000 per dollar.
“Buruknya ekonomi ditandai banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Ratusan ribu tenaga kerja kehilangan pekerjaan pada satu tahun Jokowi. Beda dengan janji kampanyenya yang akan membuka 15 juta lapangan pekerjaan baru,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon dalam pers rilis yang diterima jogjakartanews.com, Selasa (20/10/2015).
Dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini, Angka kemiskinan juga meningkat. Maret 2015, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang, bertambah 860.000 orang dibanding kondisi September 2014 yang mencapai 27,73 juta orang. Padahal, kata dia, ini masih memakai ukuran standar konservatif garis kemiskinan di bawah 1 USD perhari.
“Jika batas garis kemiskinan dinaikkan 2 USD perhari, jumlah orang miskin lebih dari 50 persen penduduk Indonesia,” ujarnya.
Masih menurut Fadli Zon, utang luar negeri terus bertambah. BI mencatat, posisi utang asing Indonesia pada akhir Februari 2015 USD 298,9 miliar setara Rp 3.832 triliun. Naik 9,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Target dan janji menurunkan kesenjangan gini ratio menjadi 0,36 dari 0,41 semakin sulit.
“Sejak awal pemerintahan Jokowi sudah mengecewakan. Subsidi BBM dicabut, walaupun harga minyak dunia saat itu sedang turun. Efeknya harga komoditas pasar juga mengalami peningkatan. Rakyat semakin sulit,” tandas presiden baru Global Organization of Parlementarians Against Corruption (GOPAC).
Kartu Indonesia Pintar dan Sehat yang sudah diluncurkan, kata dia, ternyata bukanlah program baru dan hanya modifikasi dari program pemerintah sebelumnya.
“Tidak dapat dikatakan sebagai capaian strategis, kecuali ganti nama dan casing saja. Hanya gimmick. Jokowi berjanji untuk memberikan dana Rp 1 juta perbulan kepada warga miskin, memperbaiki 5.000 pasar tradisional, memberikan dana bantuan Rp 10 juta kepada setiap UMKM, membangun 1.000 kampung nelayan, 50 ribu puskesmas, dan 100 pusat industri perikanan. Semuanya tidak ada realisasinya,” pungkasnya. (kt3/has)
Redaktur: Rizal
