JAKARTA – Tragedi teror di tujuh tempat di Paris, Prancis yang menewaskan 153 orang, Jumat (13/11/2015) menuai simpati dunia, tak terkecuali bagi masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menteri bahkan merespon dengan cepat dan kian gencar mengkampanyekan anti terorisme. Namun reaksi cepat pemerintah tersebut dinilai sebagai bentuk pengalihan isu persoalan bangsa Indonesia yang lebih besar.
“Saya juga bersimpati dan mengutuk tragedi di Paris. Tapi sepertinya Jokowi dan para menterinya lupa dengan teror yang kebih besar dan berbahaya bagi bangsa Indonesia. Yaitu teror kemiskinan, pengangguran, intervensi dan monopoli asing atas aset dan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Itu korbannya jutaan rakyat Indonesia yang kehilangan hak-halnya sebagai warga negara,” kata Ketua Umum SEKBER Indonesia Berdaulat, dr. Ali Mashun. M. Bio. Med, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/11/2015).
Dikatakan Ali, kekayaan alam Indonesia sekitar 80% sudah dikuasai asing. Bahkan, kata dia, sistem keuangan, sistem informasi dan komunikasi, dan sistem transportasi, yang merupakan instrumen kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Belum lagi, kata Ali, terror budaya hedonisme dan narkoba yang membuat generasi muda semakin apastis, pragmatis, dan individualis sehingga tak peduli dengan nasib bangsa ke depan.
“Bukankah itu teror terhadap kedaulatan bangsa? kenapa itu malah terus didukung bahkan difasilitasi Pemerintah Jokowi-JK? Saya dukung pemberantasan terorisme, terutama teroris yang menggadaikan dan menjaual bangsa ini. Teroris yang paling berbahaya adalah penguasa yang menjual bangsa dan mengkhianati Pancasila, serta rakyatnya sendiri,” tukas Ali yang menjabat Ketua Umum DPP APKLI.
Menurut Ali, adanya teror terhadap kedaulatan bangsa Indonesia akibat sistem tata peraturan perundangan yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada bangsa asing, serta mengabaikan dan menelantarkan kepentingan rakyat bangsa dan negara Indonesia.
Lebih lanjut Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995 – 1998 ini menandaskan, bangsa asing sudah lampaui Pancasila dan UUD 1945, telah melecehkan bangsa dan menjajah eksistensi Republik Indonesia (RI). Kedaluatan bangsa Indonesia, kata dia, telah dirampas bangsa asing yang bermula dari diberlakukannya amandemen UUD tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.
“Ini yang kami sebut Darurat Konstitusi. Kondisi ini semakin memburuk akibat Indonesia juga mengalami darurat kepemimpinan bangsa. Rakyat Indonesia saat ini berhadapan dengan para teroris konstitusi Pancasila dan UUd 45 serta mengancam keutuhan RI. Apapun resikonya, tak ada jalan lain kecuali bersama dan bersatu secepat-cepatnya selamatkan Indonesia, rebut kembali kedaulatan bangsa dari cengkraman dan teror bangsa asing, dan penguasa penjual bangsa,” tandas dokter jebolan FK Unibraw dan FK UI.
Dokter berkumis eksentrik ini memandang satu-satunya cara mengatasi darurat konstitusi dan darurat kepemimpinan bangsa adalah dengan mendorong pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (SI MPR) RI, agar mengembalikan Indonesia ke khittahnya (asalnya),
“Kembali ke Pancasila dan UUD 1945 yang ditetapkan PPKI 18 Agustus 1945 dan membatalkan berlakunya UUD hasil amandemen tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002 beserta UU dan peraturan lainnya yang dihasilkan, termasuk membatalkan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres. Jangan dilanjutkan menodai Pancasila dan UUD 1945 (PPKI 18/8/2015), Tuhan pasti murka, rakyat dan bangsa Indonesia pasti marah karena didalamnya ada campur tangan Tuhan dan puluhan juta darah dan nyawa leluhur bangsa Indonesia yang rela berkorban,” pungkas Ali yang dokter ahli kekebalan tubuh. (kt3)
Redaktur: Rudi F
