JAKARTA– Kegaduhan politik nasional terkait mega skandal Freeport yang menyeret nama Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, Ketua DPR RI Setya Novanto, menyedot perhatian publik. Namun banyak pihak menyayangkan jika kasus tersebut hanya diselesaikan dengan cara politik di Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, dan tidak segera ada kepastian hukum.
“Memang mega skandal Freeport kasat mata telah melecehkan harga diri, harkat martabat dan kedaulatan bangsa Indonesia. Tapi kalau hanya dijadikan drama politik dan tidak ada kejelasan hukum secepatnya, sangat melukai rakyat Indonesia. Sebab, saat ini ekonomi Indonesia makin terpuruk, daya beli rakyat makin menurun, omset PKL dan UMKM anjlok, harga-harga pangan dan energi terus melambung,” tegas Ketua Umum DPP APKLI dr. Ali Mahsun, M. Biomed dalam keterangan pers di Jakarta Jumat (05/12/2015)
Dikatakan Ali, begitu banyak persoalan rakyat yang terlupakan, menunjukkan bahwa bahwa pemerintahan Jokowi-JK tidak mampu memimpin Indonesia. Menurutnya, tata kehidupan bermasyatakat, berbangsa dan bermegara semakin terpuruk sejak Jokowi-JK memegang tampuk kepemimpinan nasional sebagai Presiden dan Wapres RI sejak 20 Oktober 2014.
“Ironisnya Pimpinan DPR yang konon wakil rakyat, justru menambah masalah, dan seolah justru ingin menutupi persoalan rakyat. Akibat gaduhnya politik DPR rakyat yang menjerit akibat tariff listrik yang mencekik tak didengar. Rakyat dan bangsa Indonesia semakin miskin dan sengsara. Itu seolah tidak jadi perhatian DPR apalagi Presiden dan Wapres,” pungkas Ali yang juga Ketua Umum Presidium Sekber Indonesia Berdaulat. (kt3)
Redaktur: Rudi F
