Oleh: Husnul Mudhom*
Mungkin hari ini tidak ada yang menyangka, seorang yang sejak kecil yang ibunya sudah meninnggal, di masa remaja menjadi pemuda broken home, berkeliaran di kota Medan dengan menjadi calo bioskop, kemudian saat kuliah menjadi anggota geng Zwerte Bende di Kwitang bisa mendirikan organisasi mahasiswa Islam terbesar dan tertua di Indonesia. Dialah Lafran Pane yang kemudian kita kenal sebagai pendiri HMI pada tahun 1947(1).
Munculnnya Lafran pane sebagai pendiri HMI seakan menjadi respirasi tersendiri, bahwa untuk mendirikan organisasi Islam bisa dilakukan oleh siapapun asalkan mempuyai niat yang tulus untuk memperdalam ke-Islaman, tidak harus seorang Kyai ataupun pejabat. Biografi lafran pane yang secara terus menerus dijelaskan MOT(2) memberikan gambaran kepada mahasiswa baru bahwa perjuangan Lafran Pane untuk mengenal Islam tidak dilalui dengan instant, memerlukan proses panjang dengan pergolakan batin kuat disertai pandangan visioner untuk bisa mendirikan HMI pada tanggal 5 Februari 1947. Terbukti dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, HMI bisa menjadi salah satu aktor penentu perjuangan.
Respirasi merupakan istilah ilmu biologi yang berarti mobilisasi energi yang dilakukan jasad hidup melalui pemecahan senyawa berenergi tinggi (SET) untuk digunakan dalam menjalankan fungsi hidup. Dalam pengertian kegiatan kehidupan sehari-hari, respirasi dapat disamakan dengan pernapasan. Namun, istilah respirasi mencakup proses-proses yang juga tidak tercakup pada istilah pernapasan. Respirasi terjadi pada semua tingkatan organisme hidup, mulai dari individu hingga satuan terkecil yaitu sel (3). Dari pengertian tersebut ada tiga hal yang menjadi titik tekan. Pertama adalah mobilisasi energi. Kedua menjalankan fungsi hidup dan Ketiga pernafasan. Ketiga poin tersebut bisa kita terapkan untuk membuka ruang gerak HMI untuk menyambut era globalisasi.
Penumpukan Ruang Gerak Kader
Kader adalah nyawa bagi HMI, ketika mahasiswa dinyatakan lulus dari LK 1 maka sejak saat itu dia melakukan mobilisasi energi sesuai lima kualitas insan cita(4) dari tingkatan Komisariat, Korkom, Cabang, Badko hingga PB. Diharapkan semua kader bisa bereksplorasi dengan segala kemampuannya untuk mengembangkan HMI. Tetapi yang perlu diingat bahwa apapun yang akan dilakukan, mengukur nafas adalah proses yang paling vital, sehingga kader HMI tidak sampai terengah-engah di tengah jalan. Nafas disini adalah jenjang pengkaderan yang disesuaikan dengan struktur kekuasaan di HMI, semuanya mempunyai ruang lingkup tersendiri dan dibagi sesuai dengan kemampuan.
Proses Respirasi ini sebenarnya sudah diatur dengan baik dalam konstitusi HMI, kenapa pengurus komisariat adalah lulusan LK (Latihan Kader) 1, pengurus Cabang minimal LK 2 (5) dan Pengurus Badko serta PBHMI sudah mengikuti LK 3. Sehingga diharapkan pengurus struktural HMI benar-benar menguasai situasi dan kondisi di sekitarnya sesuai dengan materi yang diterima di LK. Pengurus komisariat diharapkan bisa paham kondisi di kampusnya masing-masing dan bisa mengkader mahasiswa baru, karena di LK 1 mereka diajarkan lima materi wajib HMI (6) yang bersifat doktrinasi, agar mereka lebih mudah menerangkan landasan ke-HMI-an kepada mahasiswa baru. Pengurus cabang bisa memahami kondisi kota/kabupaten karena sudah mengikuti LK 2 yang berisi materi kearifan lokal dan wawasan kebangsaan. Sementara Pengurus badko dan pengurus besar karena sudah mengikuti LK 3 yang menekankan wawasan nasional dan internasional diharapkan fasih memahami masalah regional dan nasional. Silabus pengkaderan yang berjenjang dan teratur tentunya menghasilkan filosofi keteraturan. Dengan demikian jelas menjadi tersistematis bahwa HMI bisa melahirkan intelektual-intelektual yang secara riil memahami kondisi di sekitarnya. Meminjam istilah Antoni Gramsci. HMI harus bisa menjadi kawah candradimuka bagi intelektual organik. Kaum intelektual yang lahir dengan memahami kondisi disekitarnya, mereka akan lebih menyatu di masyarakat sekitar berdasarkan kaidah-kaidah saintifik. Mereka juga bisa memakai Bahasa kebudayaan untuk menjelaskan kondisi objektif di sekitarnya (7).
Hari ini stagnasi yang menghinggapi organisasi pergerakan pada umumnya dan HMI pada khususnya adalah kader-kader yang berdiri di menara gading. Reduksi pemikiran mereka jauh melampaui proses respirasi yang telah diatur. Mulai dari pengurus komisariat sampai dengan PBHMI terkonsentrasi pada locus mengurus isu-isu nasional karena dianggap lebih mentereng dan layak dijual, terutama politik. Semua sibuk mengomentari pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga isu-isu lokal terkadang terlupakan. Jikalau ada kader yang menggarap isu-isu lokal seringkali tidak terpublikasikan dengan massif dan dianggap kurang menarik. Mulai dari LK 1 mahasiswa sudah ‘diiming-imingi’ dengan mimpi yang bombastis menjadi tokoh besar yang bisa mengurus masalah nasional. Contoh yang seringkali dilihat secara empiris adalah panflet LK 1 HMI seringkali terpampang alumni HMI yang menjadi tokoh-tokoh nasional seperti wakil presiden Jusuf Kalla, (mantan) ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, (mantan) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan tokoh-tokoh lain yang sedang mempunyai pengaruh besar. Jarang sekali panflet LK 1 memajang kader-kader komisariat dan cabang yang mempunyai prestasi di tingkatan fakultas ataupun universitas. Bukannya melarang memajang tokoh Nasional, tetapi perlu diingat mereka semua bisa menjadi tokoh yang berkompeten mengurusi masalah nasional karena telah dididik sejak kuliah untuk mengurusi persoalan di masyarakat mulai dari lingkup terkecil, mereka mengalami proses berliku untuk bisa mencapai puncak karier. Seperti dua sisi mata uang, tanpa disadari dengan memajang tokoh-tokoh tersebut juga mempunyai resiko. Konsekwensinya jikalau tokoh-tokoh alumni HMI tersebut tidak lagi menjadi pejabat pemerintah karena berbagai macam kejadian seperti terkena reshuffle ataupun sudah memasuki purna tugas, HMI seperti kehilangan sesuatu untuk “dijual” dan gagal move on, masih saja tokoh-tokoh tersebut dipasang di panflet LK1. Akhirnya kader hanya terjebak romantisme semu masa lalu. Bukan mengesampingkan peran dari para alumni HMI yang sudah mencapai level nasional, tetapi untuk lingkup kecil, ketika berbicara nama baik HMI, saya yakin bahwa kader yang sudah mempunyai prestasi di fakultas dan universitas tentunya lebih menghrumkan nama HMI, karena mereka sudah berkontribusi konkrit bagi perkembangan komisariat maupun cabang.
Ibaratnya permasalahan nasional adalah sebuah ruangan beroksigen, tentu akan membuat sesak nafas jikalau ribuan kader memutuskan mengambil udara disana, lebih baik ada kader yang bisa menemukan ruangan baru dengan kadar oksigen yang lebih banyak, sehingga proses untuk melakukan gerakan menjadi tidak terganggu, karena sekuat apapun organ tubuh kita melakukan gerakan tanpa diimbangi oleh proses respirasi yang lancar tentu membuat kerja tidak maksimal dan ruang gerak akan terbatas. Akan menjadi lebih elegan jika proses respirasi HMI dikembalikan ke fitrahnya masing-masing sesuai dengan ruang lingkup strukturalnya. Khusus untuk permasalahan nasional, terlepas dari segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, kita serahkan kepada PBHMI karena mereka adalah para pengurus HMI yang sudah melewati semua jenjang pengkaderan dan terlatih untuk menangani masalah mulai dari tingkat yang paling kecil. Respirasi akan berjalan lancar jika kader-kader yang aktif menangani isu-isu lokal juga mendapatkan perhatian yang lebih konkrit. Hasil kerjanya harus dipublikasikan secara luas dan berkesinambungan, sehingga mereka juga merasakan bahwa peluh keringatnya mendapat ‘penghargaan’ tersendiri dari HMI, tidak harus menunggu jadi tokoh nasional.
Respirasi Kepemimpinan
Setiap pemimpin struktural membawa nafas baru dengan pola kepemimpinan yang baru juga. Walaupun secara tugas pokok dan fungsi diikat oleh konstitusi, tetapi proses respirasi untuk mewujudkan amanah konstitusi selalu diwarnai dengan corak kepemimpinan yang berbeda. Corak kepemimpinan ini terbentuk dari berbagai macam faktor, mulai dari latar belakang, relasi dengan orang lain, bahkan pengalaman dalam menangani konflik akan menimbulkan gaya kepemimpinan dan visi-misi yang berbeda pula. Kenapa Presiden Soekarno berpendapat bahwa Negara yang ideal adalah negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin, hal ini dikarenakan Soekarno lahir pada zaman kolonialisme dimana penjajahan barat sedang merajalela. Soekarno mulai memimpin ketika bangsa Indonesia sedang dikoyak-koyak kedaulatannya. Untuk menjaga keadaan agar kondisi internal solid, respirasi pemerintahannya mengambil gaya terpimpin, semua komando dikontrol dari atas sehingga tidak ada musuh dalam selimut. Sedangkan Presiden Soeharto memilih gaya kepemimpinan demokrasi musyawarah mufakat karena pada zamannya menjadi presiden, tidak lagi ada penjajahan dari barat sehingga dia bisa fokus pada konsep pembangunan yang menitikberatkan kondisi internal dengan konsep trilogi pembangunan.
Begitu juga di HMI, hari ini ketua umum PBHMI diamanahkan kepada Mulyadi P.Tamsir, kader HMI dari Cabang Sintang, saat kongres HMI di Pekanbaru. nama Mulyadi tenggelam diantara kandidat ketua umum PBHMI lainnya, bahkan sepanjang saya mengikuti kongres saya tidak pernah sekalipun melihat balihonya, tetapi dengan pola komunikasi yang merangkul semua kader hingga lapisan grass root menjadikannya lebih mudah meraih simpati sebagian besar cabang-cabang peserta kongres. Terpilihnya Mulyadi membawa respirasi baru bahwa stigma pencitraan diri secara instant tidak efektif lagi, hari ini dengan keterbukaan akses informasi menjadikan kader HMI sudah semakin realistis untuk memilih ketua umum, mereka akan mengecek dulu track record dan kinerja kepengurusan sewaktu di PBHMI, harus diakui bahwa posisi sekertaris jenderal PBHMI juga ikut mendongkrak stigma dirinya sebagai salah satu decision maker penting. Disamping itu penilaian persepsi kader bahwa siapapun yang mau berusaha keras, istiqomah dan pengurus aktif akan berkesempatan besar untuk menjadi ketua umum. Hal ini dikarenakan kader HMI adalah mahasiswa yang telah mengenyam bangku perkuliahan sehingga mereka mengalami ideologisasi pemikiran menjadi lebih rasional dalam memilih, bukan lagi pada tingkatan floating mass (masa mengambang).
Begitu juga dengan kepemimpinan di Badko HMI Jateng-DIY yang diamanahkan kepada Khusnul Imanuddin, karena pernah berproses di HMI cabang Purwokerto yang notabene merupakan cabang paling jauh dari sekretariat Badko di Semarang, seringkali mobilitasnya untuk turun ke cabang-cabang di wilayah Jateng-DIY relatif tinggi. baginya kehormatan pengurus badko adalah amanah yang dititipkan kepadanya. Posisi sebagai pengambil kebijakan membuatnya seringkali bertindak tegas terhadap cabang yang hanya menjadikan badko sebagai batu lompatan permasalahan administrasi, tetapi perhatiannya untuk turun langsung mengawal pengkaderan sangat tinggi, terutama di cabang-cabang persiapan yang butuh perhatian khusus. Pernah saya sempat marah kepadanya karena ada beberapa hal penting yang saya harus komunikasikan secepatnya tetapi teleponnya mati, ternyata pada waktu itu dia mengawal LK 1 cabang persiapan kebumen di tempat yang tidak ada sinyal selama beberapa hari. Kebijakan yang diambilnya seringkali tanpa tedeng aling-aling, orang yang tidak paham alur pemikirannya akan mempertanyakan kebijakan yang diambil, tetapi memang saya tahu bahwa dalam proses pengambilan keputusannya selalu mengedepankan marwah dan kedaulatan badko. Ketika ditanya apakah tidak takut dibenci orang-orang dengan kebijakan yang diambil, sambil menyeruput kopi dengan santai dia menjawab “Menjadi pahlawan tidak harus dicintai semua orang, toh orang yang benci Muhammad dan Soekarno itu jauh lebih mengerikan daripada orang yang benci saya”.
Dua contoh diatas menjadi gambaran bahwa pada dasarnya respirasi kepemimpinan adalah sebuah proses yang panjang dengan melalui berbagai macam rintangan. Saya juga meyakini bahwa Mulyadi dan Khusnul tidak selalu menjalani proses yang mulus dalam ber-HMI, tetapi konflik yang dihadapi bisa dimanajemen dengan baik untuk memperkaya khasanah pemikiran mereka, akhirnya sejarah HMI akan selalu mencatat kepemimpinan mereka.
Filosofi Badko HMI Jateng-DIY
Berbicara Badko HMI Jateng-DIY, maka kita juga akan berbicara filosofis historis, karena setiap pengurus badko juga memahami sejarah cabang-cabang di wilayah Jateng-DIY adalah cabang yang berumur, cabang Yogyakarta adalah cabang yang pertama kali di HMI, cabang Surakarta merupakan cabang generasi awal yang didirikan bersama cabang Malang, cabang Pekalongan adalah tempat lokakarya NDP pada tahun 70-an, cabang Purwokerto adalah salah satu cabang tempat kelahiran HMI MPO yang menyebabkan perpecahan HMI dan masih banyak juga sejarah lainnya dari cabang lainnya yang menarik untuk dipelajari. Sehingga untuk mengkoordinasikan cabang-cabang tersebut selain dengaan pendekatan konstitusional juga harus memakai pendekatan historis, pola yang dipakai bukan mewacanakan konstitusi HMI sebagai ayat-ayat penghakiman, tetapi lebih kepada pendekatan preventif dengaan relasi persuaif, siapapun pengurus badko harus mempunyai kapasitas keilmuan yang mumpuni, terutama dalam melihat sejarah cabang-cabang di Jateng-DIY, sehingga mereka bisa menemukan cara yang efektif untuk mengkoordinasikan cabang, disamping itu dengan komunikasi Top-Down badko akan lebih mengerti tentang permasalahan di cabang. Pengurus badko akan aktif turun ke bawah untuk menggali informasi tentang kegiatan-kegiatan cabang. Kader-kader yang berprestasi di tingkatan cabang akan dipantau dan dipublikasikan hasil karyanya, bahkan jika memang diperlukan badko akan menyiapkan jalur buat pengembangan potensi mereka setelah selesai berkarier di komisariat dan cabang.
Pengembangan informasi dengan pola top-down akan berjalan efektif jika fungsi administrasi akan diperkuat, sehingga semua kegiatan cabang dan badko selalu mempunyai landasan yang kuat dan pertanggungjawabanya bisa lebih akurat. Kita bisa mempunyai database untuk melihat potensi kader yang rutin diperbaharui setiap saat, hari ini memang kita harus mengakui jika database HMI hanya diperbaharui menjelang kongres dan itupun terkesan sederhana karena bertujuan untuk menentukan kuota suara, jarang sekali kita melihat database kader yang akurat termasuk didalamnya potensi perkembangan dengan kreatifitas yang dimiliki. Potensi kader inilah yang nanti akan disampaikan secara periodik terhadap PBHMI terutama perwakilan Jateng-DIY yang saat ini duduk di kepengurusan, karena secara struktural dan historis mereka merupakan kader-kader terbaik yang dididik di wilayah Jateng-DIY sehingga memiliki ikatan yang kuat dengan badko. Secara rutin Badko akan mengadakan pertemuan sederhana di Jakarta dengan mengundang pengurus besar dari Jateng-DIY untuk melaporkan perkembangan cabang, meminta saran dan masukan, karena mereka adalah penjaga marwah Badko HMI Jateng-DIY di PBHMI. Yang terakhir tentunya pengawalan terhadap cabang-cabang persiapan harus lebih ditingkatkan. Karena bagaimanapun juga pengawalan terhadap mereka tidak bisa dilakuan dalam satu periode saja, apa yang telah diwariskan oleh pengurus badko di setiap generasi harus tetap dijaga, jangan sampai mereka merasa dianak tirikan karena mereka adalah pewaris peradaban yang akan melanjutkan regenerasi di badko.[*]
Catatan kaki :
- Agussalim Sitompul dalam Sejarah Perjuangan HMI
- Instruktur khusus HMI yang bertugas untuk melakukan pengelolaan Latihan Kader di HMI, biasanya Instruktur adalah kader yang sudah mengikuti Senior Course
- Wikipedia
- Terdapat dalam Mission HMI : (a). Kualitas Insan Akademis, (b).Kualitas Insan Pencipta; Insan Akademis, Pencipta. (c) Kualitas Insan Pengabdi; Insan Akademis, Pencipta, Pengabdi. (d) Kualitas Insan yang bernafaskan Islam: Insan Akademis, Pencipta dan Pengabdi yang bernafaskan Islam. (e) Kualitas insan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT
- Lima materi wajib HMI adalah Sejarah Perjuangan HMI, Konstitusi, Mission, KMO da Nilai-Nilai Dasar Perjuangan
- filsuf Italia, penulis, dan teoritikus politik. (1891-1937)
*Penulis adalah Sekertaris Umum Badko HMI Jateng-DIY
