Sabtu, 15/10/2016 18:04 WIB | Dibaca: 374 kali

Ketum HKTI: Indonesia Defisit Perdagangan Pangan


Fadli Zon. Foto: jn1

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN  HKTI), Fadli Zon mengatakan tantangan Indonesia dalam urusan pangan akan semakin berat ke depannya. Salah satu indikatornya adalah tingginya angka impor dan defisit perdagangan pangan.

“Sejak 2007 Indonesia mengalami defisit perdagangan pangan. Impor pangan melejit lebih cepat daripada ekspor, sehingga defisit terus melebar. Laju permintaan pangan di Indonesia kini mencapai 4,87% per tahun, dan tak mampu dikejar oleh kemampuan produksi nasional,” ujar Fadli.

Dikatakan Wakil Ketua DPR RI ini,  hingga kini kita masih mengimpor komoditas pangan strategis, seperti misalnya beras, jagung, kedelai, tepung terigu, gula pasir, dan bahkan garam. Angkanya juga terus meningkat. Tahun lalu, total impor pangan menguras devisa hingga US$8,846 miliar, atau sekitar Rp116,5 triliun.

“Untuk tahun ini, pada semester pertama 2016 saja nilai impor pangan sudah sebesar US$5,4 miliar, atau setara Rp70,1 triliun dengan volume 14,6 juta ton. Jumlah ini naik sekitar 12,2% jika dibandingkan angka pada periode yang sama tahun 2015. Hingga akhir tahun, angkanya akan lebih besar lagi,” imbuh Fadli.

Ketergantungan yang tinggi terhadap impor pangan ini, menurut Fadli, disebabkan oleh banyak faktor. Namun, dia melihat ada dua faktor mencolok yang membuat kenapa produksi pangan kita tidak pernah mencukupi kebutuhan. Pertama, kata dia,  adalah alih fungsi lahan produktif, dan kedua adalah mandegnya regenerasi petani di Indonesia.

“Di Jawa dan Bali, angka rata-rata konversi lahan pertanian masing-masing sekitar 7.923 hektar per tahun dan 1.000 hektar per tahun. Angka ini tentunya memprihatinkan, sebab Jawa berkontribusi terhadap 53% produksi pangan nasional,” keluh Fadli.

Hal kedua, menurut Fadli,  adalah mandegnya regenerasi petani. Usia rata-rata petani Indonesia adalah 52-54 tahun dinilai terlalu tua . Padahal, saat ini Indonesia sedang mengalami bonus demografi penduduk usia muda.

“Menurut sensus, antara 2010 hingga 2014, jumlah petani dengan usia produktif, yaitu antara 15-29 tahun, memang mengalami penurunan signifikan, yaitu dari 9,3 juta, menjadi sekitar 8 juta,” terang Fadli.

Di luar pendekatan struktural atas sektor pangan di Indonesia, yang masalah dan pemecahannya sudah banyak dibahas oleh para ahli dan pemerintah, Fadli mengusulkan agar problem tersebut juga coba dipecahkan dan dilengkapi dengan pendekatan baru. Ia menyebutkan bahwa soal ketahanan pangan ke depan tidak boleh hanya seolah-olah dibebankan kepada para petani produsen, alias petani profesional.

Secara struktural, kata Fadli, produksi pangan memang dikerjakan oleh para petani di lahan pertanian, namun secara behavioral, atau kultural, kita harus memiliki sejenis tanggung jawab etik bahwa soal ketersediaan pangan merupakan tanggung jawab setiap orang. Itu sebabnya, semua orang harus belajar bertani dan melakukan praktik pertanian. Ini salah satu isu yang akan dikampanyekan oleh HKTI.

Fadli menekankan perlunya dijadikan prinsip bahwa setiap keluarga di Indonesia diharapkan bisa memenuhi sebagian kecil kebutuhan pangannya secara subsisten. Sehingga, setiap orang jadi tergerak untuk bertani. Misalnya saja, dengan memanfaatkan lahan pekarangan, atau bagi masyarakat perkotaan melalui pertanian dalam pot, mereka menanam bumbu-bumbu dapur atau sayuran yang sering dikonsumsinya sendiri. Intinya, setiap orang harus ikut bertani dan merasa memikul tanggung jawab atas kebutuhan pangannya sendiri.

“Itu sebabnya selain memiliki program dengan pendekatan struktural, seperti mendorong agenda reforma agraria, melakukan pendidikan dan pelatihan produksi, mendorong perbaikan tataniaga komoditas pertanian, membangun pendirian BUMD-BUMD pangan, HKTI juga akan melakukan kampanye nasional ‘AYO BERTANI!’,” tutup Fadli.

Dia menambahkan, Hari Pangan Sedunia, yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober, tahun ini mengambil tema “Climate is Changing, Food Agriculture Must Too”, yang di Indonesia kemudian diadopsi menjadi “Membangun Kedaulatan Pangan Berkelanjutan Mengantisipasi Era Perubahan Iklim” diharapkan bisa memicu semangat kebangkitan pertanian di Indonesia. (kt3)

Redaktur: Rudi F


 





Baca Juga