YOGYAKARTA – Akuntabilitas kinerja merupaan bagian penting dalam upaya reformasi birokrasi, sebagai jalan instansi pemerintah untuk mengantar ke masa depan. Hal itu dikemukakan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), KGPAA Sri Paduka Paku Alam X (PA X),
“Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang lebih baik dibutuhkan lima aspek penting yang harus dijalankan secara benar, yaitu penyusunan perancangan kinerja, melaksanakan pengukuhan kinerja, menyusun pelaporan kinerja, melaksanakan evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja yang hasilnya signifikan,” tutur Sri Paduka PA X dalam sambutan pembukaan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DIY, di Hotel Tentrem Jl. AM Sangaji Yogyakarta, Senin (02/10/2017).
Sri Paduka PA X berharap, FGD dengan tema “Menciptakan Sistem Manajemen Kinerja dan Integritas Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Hasil” semakin mampu meneguhkan komitmen bersama bahwa reformasi birokrasi merupakan suatu keharusan untuk menuju Indonesia yang lebih baik.
“Ukuran-ukuran dalam prespektif ini tetap menjadi bagian dari manajemen perubahan bangsa ini sebagai kampanye revolusi mental, yang saat ini membutuhkan kinerja nyata dan berkarya dengan manfaat yang efektif,” harap Sri Paduka PA X.
Dalam kesempatan yang sama, Sekertaris Umum BPOM, Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si menyampaikan dalam UU no 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang Nasional 2005-2025 mengamanahkan pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan didalam bidang lain.
“Siap tidak siap badan POM harus bisa memenuhi ekspektasi (harapan, red) publik atau masyarakat yang cukup besar kepada badan POM dalam rangka perlindungan masyarakat yang harus dipenuhi,” tukasnya.
Acara FGD diawali dengan persembahan seni budaya dari sanggar dewa dewi yaitu tari Kidung Anglo Cita. Kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata dari Sekertaris Umum BPOM Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si kepada Wagub Sri Paduka PA X.
Hadir dalam FGD pejabat dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) DIY, Deputi bidang pengawas obat tradisional kosmetik dan komplemen badan POM, deputi bidang pengawasan produk pangan dan bahan berbahaya, Bupati Banyuwangi atau yang mewakili, kepala badan POM DIY serta perwakilan kepala badan pengawas obat dan makanan seluruh Indonesia. (kt1)
Redaktur: Rudi F
Sumber: Humas Pemda DIY
