JAKARTA – Pengamat politik dan kebijakan publik, Muslim Arbi menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait daya beli masyarakat yang rendah hanyalah isu, tidak objektif. Menurutnya daya beli di masyarakat rendah adalah fakta,
“Saya kira Presiden Jokowi menerima informasi yang salah soal daya beli masyarakat. Kita ketahui bersama BPS (Badan Pusat Statistik,red) merilis angka kemiskinan naik. Terlebih kita juga mendengar saat ini nilai rupiah terhadap dollar sedang terdepresi. Tidak mungkin kemiskinan naik kongruen dengan daya beli naik. Secara teoritik sudah tidak mungkin. Tidak logis,” katanya kepada jogjakartanews.com di Jakarta, Jumat ( 06/10/2017).
Dikatakan Arbi, acuan naiknya daya beli masyarakat yang digunakan Jokowi yaitu jasa kurir yang konon naik hingga 130 persen, bukan parameter yang tepat. Sebab, kata dia, pengguna jasa kurir lebih kepada golongan masyarakat menengah atas.
“Bagaimana dengan golongan menengah bawah? Kita pakai logika saja, angka kemiskinan naik berarti secara kuantitas kalangan menengah bawah lebih banyak. Data yang digunakan Jokowi justru menunjukkan adanya ketimpangan sosial yang tajam. Sementara kelangan menengah atas banyak belanja, kalangan miskin semakin terpuruk dengan daya beli rendah,” tukas Arbi.
Terkait pernyataan Jokowi yang menyebut isu daya beli yang anjlok diembuskan oleh orang yang punya kepentingan politik jangka pendek menuju Pemilu 2019, Arbi juga mempertanyakan.
“Kenapa musti alasannya itu? Saya kira tidak etis ya, kalau sekarang beliau (jokowi, red) sudah menunjukkan ambisinya untuk maju lagi sebagai Presiden dalam Pilpres 2019 mendatang. Kata-kata beliau itu sudah bisa diartikan sosialisasi. Padahal Pilpres masih jauh. Ketika seorang Presiden menjabat seharusnya lebih memikirkan rakyat, bangsa dan negaranya, bukan misi politik pribadi atau Partai Politiknya,” tegas Arbi.
“Saya kira rakyat kecil saat ini tidak berpikir sepolitis itu. Rakyat hanya butuh disejahterakan. Yang berpikir ancang-ancang Pilpres 2019 dari sekarang kan hanya kalangan elit politik saja,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam penutupan rapat koordinasi nasional KADIN 2017 di Jakarta (03/10/2017) yang lalu membantah adanya daya beli masyarakat yang turun. Menurut Jokowi , tilikan soal daya beli tidak bisa dilepaskan dari fenomena peralihan toko luring (offline) ke daring (online). Padahal, kata dia, daya beli tak benar-benar anjlok. Dia mengemukakan angka-angka sebagai bukti.
Dalam penutupan dengan data jasa kurir yang melonjak hingga 130%
“Saya terima angka, jasa kurir naik 135 persen di akhir September ini. Kita ngecek DHL, JNE, Kantor Pos, saya cek. Saya kan juga orang lapangan,” ujar Jokowi waktu itu. (kt1)
Redaktur: Rudi F
