BPPM Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Sarpras Responsif Gender dan Ramah Anak


Menteri Yohana hadiri acara Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Sarpras Publik yang Responsif Gender dan Ramah Anak. Foto: Ist

YOGYAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA) telah memberlakukan kebijakan pengembangan Kabupaten dan Kota Layak Anak (KLA). Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) menggelar acara Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Publik yang Responsif Gender dan Ramah Anak di Hotel Eastparc Yogyakarta, Jum’at (13/10/2017).

Kepala BPPM,  dr. RA. Arida Utami, M.Kes mengatakan, Advokasi dan Sosialisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik yang Responsif Gender dan Ramah bertujuan untuk  membangun pemahaman bersama pentingnya Infrastruktur, Fasilitas Publik yang Responsif Gender dan Ramah Anak,

“Diselenggarakannya kegiatan ini juga untuk mengetahui berbagai permasalahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja perempuan melalui penyediaan ruang laktasi dan TPA yang Responsif Gender dan Ramah Anak,” katanya.

Sekretaris Daerah DIY Ir. Gatot Saptadi dalam sambutannya mewakili Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) mengatakan Pemerintah Daerah DIY telah memposisikan sebagai katalisator. Artinya, kata dia, peran pemerintah lebih diarahkan sebagai pengatur dan pengendali.

“Pemerintah daerah juga lebih banyak memberikan peluang kepada masyarakat dan stakeholder untuk bersama-sama memikul suatu tanggung jawab dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Harapan setelah terlaksananya acara ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan fasilitas publik yang Responsif Gender dan Ramah Anak dengan baik. Tidak terhenti pada sosialisasi hari ini tetapi seluruh komponen dapat mewujudkannya,” ungkapnya.

Hadir dalam acara tersebut Menteri PPPA, Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, MA. Sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya di beberapa kesempatan, Menteri Yohana mengingatkan kembali bahwa Kementerian PPPA telah melakukan kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Salah satu indicator KLA, kata dia,  adalah Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA).

“Dengan adanya indikator tersebut dalam pengembangan KLA, diharapkan mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan angka cakupan ASI Eksklusif pada anak dan meningkatkan sarana-prasarana laktasi untuk ibu menyusui di tempat umum dan tempat kerja di seluruh kabupaten /kota,” tutur Menteri Yohana.

Sekadar informasi, di sela-sela acara pembukaan kegiatan, para peserta yang hadir bersama-sama melakukan gerak dan lagu Three Ends yang saat ini tengah popular. (kt 1)

Redaktur: Rudi F  

 

 

 

 


 





Baca Juga