Soal Isu Jakarta Bersyariah Program Anies Sandi , Kalangan Aktivis Islam Belum Sepaham


Para Aktivis membahas soal isu Jakarta Bersyariah dalam diskusi 100 hari Anies-Sandi. Foto: ist

JAKARTA - Wakil Khatib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta, KH. Taufiq Damas menilai Isu sara merupakan alat mobilisasi politik paling efektif, seperti yang dipraktikkan dalam Pilkda DKI yang lalu. Menurutnya,  Masjid dan Musola di Jakarta digunakan sebagai mimbar politik untuk menyebarkan isu sara.

“Ini tak boleh di biarkan terus menerus terjadi dalam sebuah moment domokrasi seperti Pilkada, agama dijadikan alat politik untuk mendelegitimasi lawan. Ini berbahaya bagi kehidupan berbangsa kita,”ujar Taufiq dalam diskusi bertema, ‘100 Hari Anies Sandi: Benarkah Ada Jakarta Bersyariah, Bagaimana Realisasinya?’ di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Rabu (07/02/2018) kemarin.

Menurut alumnus Al Azhar Kairo ini, dalam perjalanan kepemimpinan Anies-Sandi ini, isu Jakarta bersyariah memang ada. Namun demikian, Ia  memastikan tidak akan ada penerapan syariah dalam bentuk hukum positif ataupun peraturan daerah (Perda) di Jakarta.

“Ambillah contoh penutupan Alexis misalnya, itu kebijakan yang tak penting dan tak jelas, konon hanya berubah nama. Warga Jakarta harus belajar dari Pilkada Lalu, agar semakin dewasa dalam berpolitik. Saya tidak pernah marah ketika di caci maki, dihujat saat mendukung Ahok karena saya tahu bahwa warga telah dimanfaatkan oleh segelintir elit politik yang menggunakan isu Sara sebagai alat,” tandasnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII), Masri Ikoni membantah pernyataan Taufik. Menurut Masri, penerapan syariah sudah ada dalam penerapan hukum positif, bukan hanya di Jakartam tapi di Indonesia,

“Pengadilan agama, adalah Lembaga negara. Indonesia juga identik dalam konteks negara kota yang di contohkan Nabi Muhammad dalam piagam Madinah bahwa kebhinekaan, kemajemukan, hak yang sama antara semua komunitas,” bebernya

Dalam konteks ke-Indonesian, kata dia, menjadi masalah besar ketika penerapannya ditarik ke wilayah politik apalagi menggunakan isu sara sebagai senjata.

“Saya pastikan saya tidak akan pernah setuju penggunaan isu sara ini dengan membawa bawa agama ke ranah politik. Namun jika syariah itu masuk pada personifikasi personal saya setuju tapi tidak untuk wilayah politik,” tegas Masri.

Menurut dia, dalam Pilkada DKI lalu Anies-Sandi yang paling diuntungkan dengan adanya isu sara. Isu Jakarta bersyariah sebuah fakta dalam masyarakat, itu terang terjadi,

“Jadi stop politisasi Masjid untuk kepentingan politik,” sebut pria asal Menado ini.

Berbeda dengan dua panelis lainnya, Geisz Chalifah, aktifis dan budayawan di Jakarta mengaku tidak setuju bahwa seolah-olah Anies Sandi menang dalam Pilkada DKI 2017 lalu karena isu sara.

“Sebenarnya itu adalah sebuah aksi reaksi saja ketika relawan teman Ahok berkampanye lebih baik kafir tapi tidak korupsi dari pada muslim tapi korupsi. Ini kan seolah menuduh semua pemimpin dari orang muslim itu korupsi,” ujarnya.

Geisz menduga isu Jakarta Bersyariah akan diopinikan menjadi anti NKRI, intoleran dan dilawan dengan isu ‘saya Indonesia saya Pancasila’,

“Jadi kekalahan Ahok ini bukan karena isi sara tapi lebih pada pribadi Ahok sendiri yang membuat ummat muslim moderat, ummat yang di tengah sekalipun marah dengan ucapannya soal Al Maidah 51, wong yang ikut aksi 212 itu temen-temen saya banyak kok yang sekuler, tukang mabok juga, tapi merasa terganggu dengan ucapan Ahok itu,”ujar Geisz yang mengaku sahabat Anies (kt4).

Redaktur: Rudi F


Berita Terkait

 





Baca Juga