YOGYAKARTA – Dinamika di Internal Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kian tajam. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perindo dari berbagai Kabupaten dan organisasi sayap wilayah DIY mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) turun langsung untuk melakukan supervisi (pengawasan) terhadap DPW.
Ketua DPD Perindo Kabupaten Kulonprogo, Suwito, SH, mengungkapkan, selama ini DPW Perindo DIY dalam setiap keputusan atau kegiatan yang mengatasnamakan partai tidak pernah melibatkan pimpinan DPD.
Beberapa kasus yang ia garis bawahi antara lain terkait penjaringan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat II atau Kabupaten. Menurut Suwito, sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) yang dikeluarkan DPP, seharusnya penjaringan Bacaleg tingkat II ditangani DPD,
“Tanpa melibatkan saya sebagai Ketua DPD, mereka (pengurus DPW) melakukan penjaringan Bacaleg di tingkat kabupaten. Ini jelas melanggar Juknis yang dikeluarkan DPP. DPW selama ini mengerjakan apa yang bukan ranahnya, bahkan menghambat kinerja DPD sehingga mematahkan semangat kader di tingkat basis untuk membesarkan Perindo. Oleh karenanya kami minta DPP turun gunung untuk mengatasinya,” kata Suwito saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (01/05/2018)
Selain itu, Suwito juga menyoroti soal penggunaan dana partai oleh DPW yang dinilainya tidak transparan dan akuntabel. Ia mengungkapkan, paska verifikasi faktual Partai Politik (Parpol) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPP mengucurkan dana taktis sebesar Rp 20 Juta, namun dana tersebut tidak sampai ke DPD,
“Padahal selama ini untuk operasional DPD kami yang menanggung. Saya masih punya bukti pernyataan Sekjen DPP (Ahmad Rofiq) yang sempat menanyakan apakah dana bantuan Pusat sebesar Rp 20 Juta sampai ke DPD?. Waktu itu saya menghadap untuk melaporkan kondisi riil Perindo DIY khususnya di Kulonprogo,” ujarnya.
Ia menandaskan, banyaknya informasi yang dimanupulasi serta kebijakan DPW yang tidak sesuai dengan AD/ART Partai dan ketentuan DPP membuat kader dari berbagai DPD dan sayap partai yang benar-benar berjuang membesarkan Perindo di DIY dari bawah dibuat kecewa. Aksi Jumat (27/04/2018) kemarin di kantor DPW menurutnya adalah bentuk akumulasi kekecewaan tersebut.
“Dalam aksi kemarin pengurus DPW tidak ada yang mau menemui dan berdialog dengan kami. Artinya memang DPW menutup komunikasi dengan kami. Saya kira DPP juga mengetahuinya, tapi hingga hari ini belum ada tindak lanjut dari DPP,” tukas Suwito.
Untuk menyikapi persoalan internal Perindo DIY tersebut, Suwito dan pengurus DPD dan organisasi sayap Perindo Wilayah DIY dalam waktu dekat akan bermusyawarah untuk memberi pernyataan sikap. Terkait wacana akan dikeluarkannya mosi tidak percaya oleh forum komunikasi tersebut, Suwito menyatakan, hal itu bisa saja terjadi jika tidak ada titik temu,
“Bisa saja nanti ada mosi tidak percaya terhadap DPW jika tidak ada titik temu. Namun perlu saya tegaskan semua yang kami lakukan adalah bentuk kecintaan kami terhadap partai Perindo. Kami ingin membesarkan Perindo di DIY. Oleh karenanya kami berharap DPP segera turun tangan agar persoalan ini tidak berlarut-larut sehingga seluruh kader bisa berkonsentrasi memenangkan Perindo dalam Pemilu 2019 khususnya di DIY,” pungkasnya.
Sementara saat hendak dikonformasi, pengurus DPW Perindo DIY belum bisa dihubungi. (rd)
Redaktur: Ja’faruddin AS
