Rabu, 10/04/2019 20:22 WIB | Dibaca: 73 kali

Yogyakarta Masih Prioritaskan Infrastruktur Pendukung Pariwisata


ilustrasi. Foto: ist

YOGYAKARTA -  Pembangunan infrastruktur merupakan suatu persyaratan penting dalam pembangunan sosial ekonomi. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pembangunan infrastruktur masih memprioritaskan proyek-proyek yang mendukung sektor pariwisata.

“Infrastruktur diperlukan sebagai sarana penghubung, input, maupun output dari berbagai macam kegiatan sosial dan ekonomi. Di wilayah DIY, kami tengah memprioritaskan untuk pendukung pariwisata, menyongsong Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo,”  kata Sekretaris Daerah DIY, Ir. Gatot Saptadi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2019 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Rabu (10/04/2019).

Menurut Gatot, di wilayah selatan, Pemda DIY juga melakukan percepatan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), sekaligus melakukan penataan di sejumlah titik. Wilayah barat, kata dia, pembangunan Bedah Menoreh yang menghubungkan Kulon Progo dengan kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur juga tengah dilakukan.

“Selanjutnya untuk mengimbangi pembangunan pelebaran jalan Ngeplang-Nanggulan-Kalibawang-Borobudur yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemda DIY membangun kawasan Agroteknopark di Wijimulyo, Nanggulan, Kulonprogo,” tuturnya dikutip dari keterangan pers humas Pemda DIY.

Gatot berharap dengan pembangunan tersebut mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Dr. Ir Eko D. Heri Purwanto mengatakan, Rakor Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2019 ini diadakan oleh Kementerian PUPR dengan sasaran pelaksana proyek infrastruktur di DIY dan Jawa Tengah,

“Terdapat beberapa tujuan diadakannya rakor kali ini. Salah satunya ialah untuk pengenalan peralihan organisasi terkait tugas dan fungsi. Selain itu, rakor ini juga untuk mendorong berjalannya sinergi proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha, khususnya untuk sektor air minum, persampahan, jalan, jembatan, dan perumahan,” ujarnya.

Eko menjelaskan, tantangan terbesar bagi pengerjaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan saat ini ialah keterbatasan APBN maupun APBD. Menurutnya, APBN diprediksi hanya mampu memenuhi 30% dari total kebutuhan anggaran penyediaan infrastruktur yang mencapai Rp1.435 triliun, sehingga dibutuhkan kerja sama dengan badan usaha

Terkait beragam pembangunan infrastruktur di DIY, Gatot menjelaskan, pertumbuhan ekonomi DIY menjadi semakin kokoh. Hal ini menurutnya karena ditopang oleh akselerasi kinerja investasi seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung,

“Sehingga penataan infrastruktur, di antaranya penambahan aksesibilitas jalan maupun kebutuhan dasar masyarakat, dari tahun ke tahun dapat dikatakan semakin membaik. Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, hasil kerja Pemda DIY di 2017 misalnya, menunjukkan adanya peningkatan capaian indicator,” katanya.

Indikator yang sudah tercapai,menurut Gatot  lebih dari 100%,

“Diantaranya, aksesibilitas jalan di wilayah provinsi, persentase penduduk berakses air minum, persentase penduduk berakses sanitasi yang layak, dan persentase penyelenggaraan jasa konstruksi,” pungkasnya. (kt1)

Redaktur: Faisal


 





Baca Juga