Gemura Desak Usut Kasus Penyerangan Wiranto Tanpa Kambinghitamkan Ormas Tertentu


Oktasari Sabil. Foto:Ist

JAKARTA – Kasus penyerangan terhadap Menkopolhukam Wiranto di Alun-Alun Menes, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019) menyedot perhatian publik.

Menyikapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Muda Nurani Rakyat (DPP GEMURA) menyatakan turut prihatin atas Insiden Upaya Pembunuhan Menkopolhukam, Ajudan dan Kapolsek Menes Pandeglang, tersebut,

“Semoga Keadaan Beliau segera membaik dan dapat pulih kembali. DPP GEMURA mengecam atas kelalaian aparat keamaan dan atau pihak berwajib yang berkewajiban menjaga keamanan menkopolhukam saat menjalankan tugas negara,” ujar Ketua Umum DPP GEMURA, Oktasari Sabil

dalam pers rilis yang diterima redaksi jogjakartanews.com, Jumat (11/10/2019).

Oktasari megaskan, DPP GEMURA Menuntut Presiden Joko Widodo  untuk turun secara langsung membentuk tim khusus dan mengusut hingga tuntas, cepat, transparan dan profesional atas Upaya Pembunuhan ini. Ia juga meminta TNI dan POLRI untuk fokus terhadap pengungkapan dalang serta motif dalam upaya pembunuhan terhadap Menkopolhukam,

“Usut tuntas dengan tidak mengkambing hitamkan ormas atau kelompok manapun tanpa bukti yang kuat dan menindak tegas aparat keamanan yang seharusnya menjaga keamanan menkopolhukam saat menjalankan tugas negara di Pandeglang,” tandasnya.

Dikatakan Oktasari, selain peristiwa penyerangan terhadap Wiranto, kasus yang mengindikasikan Indonesia Darurat Keamanan, sudah terjadi sebelumnya. Ia menyebut, tragedi kemanusiaan yang menjatuhkan ratusan nyawa di tanah papua, darurat kebakaran hutan dan lahan di kalimantan sumatera,

“Pemerintah Pusat harus bertanggung jawab dan mengambil tindakan cepat dalam memenuhi hak keamanan rakyat Indonesia,” pungkasnya. (pr/kt3)

Redaktur: Hamzah

 


 





Baca Juga