Jumat, 07/02/2020 18:42 WIB | Dibaca: 435 kali

Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020 Menjadi Prioritas Utama


Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020 Menjadi Prioritas Utama, Foto:hennyra

YOGYAKARTA - "Salam Pemasyarakatan....PASTI....Salam Pemasyarakatan....PASTI....Salam Pemasyarakatan...PASTI" Sri Puguh Budi Utami, Direktur Jenderal Pemasyarakatan(Dirjen Pas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengumandangkan Salam Pemasyarakatan sebagai pembuka kegiatan Penguatan Implementasi Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020, di Aula Rumah Tahanan Negara(Rutan) Kelas II A Yogyakarta, Jumat(07/02/2020).

Dalam arahannya, Utami sapaan akrabnya menyampaikan bahwa tata nilai PASTI(Profesional, Akuntable, Sinergi,  Transparan dan Inovatif)  harus selalu digelorakan, Resolusi Pemasyarakatan telah dicanangkan, ada lima belas item yang harus disukseskan, salah satunya adalah mendorong 681 satuan kerja(satker) pemasyarakatan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM).

"Sejak tahun 2010 ketika telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi, maka tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 sudah seharusnya selesai. Reformasi Birokrasi berganti menjadi Zona Integritas WBK dan WBBM. Bersyukur tahun 2019 baru 27 Unit Pelaksana Teknis(UPT) dari 681 yang WBK dan 1 WBBM, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Malang, untuk Pemasyarakatan Yogyakarta seharusnya semua sudah WBK, karena Yogyakarta sudah akuntabel, hanya untuk menuju kesana mungkin belum memahami dengan baik dan benar, untuk itu pagi hari ini, pihak kami akan menyampaikan penguatan- penguatan, 15 UPT Pemasyarakatan di Yogyakarta seluruhnya diusulkan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan melalui kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM DIY," jelasnya.

"UPT Pemasyarakatan di Yogyakarta sudah ada yang WBK yaitu Rutan Bantul, untuk didorong menjadi WBBM, selanjutnya untuk UPT lain didorong menuju WBK dengan urutan prioritas, untuk UPT yang masih membutuhkan intervensi dari jajaran harus didukung untuk bisa masuk juga, kemauan adalah modal utama serta pembentukan Kelompok Masyarakat(POKMAS) peduli pemasyarakatan di tiap UPT,"tambahnya.

Kepala Divisi Pemasyarakatan(Kadivpas) Kemenkumham DIY, Gusti Ayu Putu Wardani, menambahkan bahwa seluruh UPT Pemasyarakatan hanya menkloning atau meniru cara yang dilakukan oleh Rutan Bantul saja untuk menuju WBK.

"Penguatan-penguatan telah dilakukan oleh beberapa pihak seperti Penyusunan Program dan Laporan(P2L) Kanwil Kemenkumham DIY, maupun dari divisi pemasyarakatan, kewajiban UPT hanya menetapkan target kinerja dan mencontoh UPT yang telah berpredikat WBK, dukungan dari pengisian aplikasi Indek Persepsi Korupsi(IPK), dan Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) menjadi pendukung utama," ungkap nya.

"UPT Pemasyarakatan Yogyakarta sudah WBK, hanya belum menyandang predikat, melengkapi berkas-berkas dan mencari tips yang pas, untuk WBK paling tidak ada enam aspek yang menjadi titik tekannya, bagaimana manajemen perubahan, tata laksana, manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Kapasitas, Pengawasan, akuntabilitas kinerja. Peran Kepala UPT dominan apalagi harus mempunyai daya dorong yang tinggi,"tambahnya.

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta(Bapas Jogja) Muhammad Ali Syeh Banna, dalam sesi tanya jawab dan diskusi menyampaikan tentang pembentukan Pokmas peduli pemasyarakatan dan indikasi penentu nilai dari Badan Pusat Statistik.

"Pokmas telah dibentuk di Bapas Jogja, semula kami membentuk 3 pokmas, tetapi sesuai dengan arahan maka pihak kami telah membentuk 4 pokmas terdiri dari,kepribadian, kemandirian, hukum dan sosial masyarakat dan sedang dalam proses penyempurnaan serta rencana kegiatan, sedangkan untuk WBK, Bapas Jogja akan menimba ilmu ke Rutan Bantul terutama untuk menghadapi penilaian dari BPS," tuturnya.

"Terimakasih atas arahan dan penguatan dari Ibu DirjenPas dan Ibu Kadivpas kepada seluruh UPT Pemasyarakatan terutama untuk pihak kami Bapas Jogja, semoga tahun 2020 Bapas Jogja bisa meraih predikat WBK, tambahnya.

Acara yang diikuti oleh Kepala UPT Pemasyarakatan dan seluruh pejabat struktural jajaran UPT Pemasyarakatan Kemenkumham DIY selesai pukul 09.00 WIB dan ditutup dengan foto bersama di halaman Rutan Kelas IIA Yogyakarta.(hen)

Redaktur : Hen


 





Baca Juga