YOGYAKARTA – Anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Antonius Fokki Ardiyanto S.IP melalui elemen taktisnya Br4FO Brayat Fokki dibantu Repdem, Mawar Merah dan GPM Gerakan Pemuda Marhaenis melakukan beberapa aksi sosial kemanusiaan melawan covid19 dan membantu program pemerintah dibawah Presiden Jokowi menangani persoalan Covid19 di kampung-kampung Kota Yogyakarta.
Beberapa aksi sosial yang dilakukan adalah penyemprotan disinfektan di kampung-kampung, fasilitas sekolah, fasilitas kantor RW dan Fasilitas Umum (Fasum) lainnya serta pembuatan pemasangan spanduk himbauan tentang protokol covid19. Disamping itu juga membantu kebutuhan sembako bagi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di wilayah Baciro.
Dalam kesempatan aksi sosial kemanusiaan tersebut, Fokki yang terjun langsung dalam aksi, selalu menghimbau supaya warga mematuhi anjuran pemerintah untuk physical dan social distancing karena berdasarkan literasi bahwa virus ini penyebarannya dari manusia ke manusia melalui kontak langsung,
“Dan cara melawannya yaitu melanggar kodrat manusia sebagai mahluk sosial menjadi a-sosial Disamping menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri,” tuturnya dalam pers rilis yang diterima redaksi, Jumat (03/04/2020).
Selain itu di sela sela kegiatan aksi sosial kemanusiaan, Fokki selalu menyempatkan berdialog dengan rakyat tentang apa yang menjadi keluhan rakyat menghadapai covid19, tentu saja dengan tetap menjaga physical distancing.
Menurut Fokki, dalam kesempatan itu ada beberapa aspirasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Yogyakarta bila pandemi covid19 masih akan berjalan sebulan atau dua bulan kedepan.
Pertama, kata dia, yaitu penyiapan bansos yang berupa ketahanan pangan bagi warga miskin (KMS), pelaku UMKM, pedagang pasar tradisional (termasuk klitikan) dan korban PHK (yang dirumahkan akibat pandemi covid19),
“Untuk itu kami meminta Pemkot Yogyakarta segera melakukan pendataan secepat cepatnya dengan mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya.
Kedua, insentif bagi pelaku usaha ekonomi rakyat harus segera digulirkan untuk mendukung dan memperkuat kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat,
“Dalam konteks lokal maka usulan kongrit yang kami sampaikan adalah pembebasan tagihan PDAM selama dua bulan, pembayaran PBB sama dengan 2019, pembebasan pajak hotel dan restaurant selama dua bulan atau sampai pandemi covid19 ini dinyatakan berakhir dan sebagainya,” imbuh Fokki.
“Kemudian yang Ketiga, meminta supaya Pemkot Yogyakarta menyiapkan tempat karantina bagi pemudik yang pulang ke Kota Yogyakarta mengingat sesuai protokol kesehatan bahwa setiap pemudik dianggap sebagai ODP sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat tingkat bawah,” tutupnya. (pr/kt1)
Redaktur: Faisal
