YOGYAKARTA – Wacana pelonggaran pembatasan sosial dan tatanan new normal akhir-akhir ini semakin menguat. Pemerintah Indonesia berencana untuk membuka ruang agar aktivitas ekonomi bisa berjalan secara ‘normal’ seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Bahkan Pemerintah
Indonesia telah menyusun skenario new normal dibidang ekonomi yang rencananya akan diberlakukan mulai Juli 2020.
“Wacana tentang new normal masih sangat terpusat pada pemerintah,”jelas peneliti PolGov UGM, Warih Aji Pamungkas dalam rilis yang diterima Rabu (3/6).
Hal tersebut merupakan salah satu hasil yang terungkap dari penelitian yang dilakukan Research Centre for Politics and Goverment (PolGov) Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UGM melalui Laboratorium Big Data Analytics. Melakukan analisis wacana new normal dalam pemberitaan media online di Indonesia pada periode 1-30 Mei 2020 dengan total pemberitaan media online yang dianalisis sebanyak 15.011 artikel. Artikel didapatn dengan pencarian berita yang mengandung
kata -kata “new normal”, “normal baru”, “kenormalan baru”, “kewajaran baru”, dan “kelaziman baru”.
Warih menjelaskan dalam pemberitaan
tentang new normal selama periode 1-30 Mei 2020 didominasi narasi dan aktor-aktor dari pemerintahan. Dalam pemberitaan, empat tokoh yang sering disebut adalah Joko Widodo (3.334), Anis Baswedan (773), Erick Thohir (605), Ridwan Kamil (502). Sedangkan tiga Instansi yang secara signifikan sering disebut adalah WHO (889) l, UI (273) dan Bank Indonesia (209).
Hal ini tidak mengherankan karena di fase ini pemerintah sedang mendorong agar kebijakan new normal bisa mendapatkan penerimaan publik yang luas. Meski begitu, ternyata wacana alternatif juga mulai muncul yang ditunjukkan dengan pemberitaan dengan perspektif non-pemerintah yang
dibawa oleh akademisi dari UI.
Temuan lain menunjukkan bahwa wacana new normal memberi penegasan COVID-19 bukan sekedar persoalan kesehatan namun juga permaslahan pemerintahan, ketertiban umum, dan ekonomi. Berita tentang new normal dalam periode 1-30 Mei 2020 didominasi oleh dua isu yang
berhubungan. Pertama, isu yang dikaitkan dengan pemerintahan dan ketertiban. Kedua, isu yang dikaitkan dengan ekonomi.
Lebih lanjut Warih menyampaikan dari analisis pemberitaan terlihat bahwa pemerintah memberi penekanan dan prioritas yang relatif lebih kuat pada aspek sosial dan ekonomi dalam tatanan new normal dibandingkan aspek kesehatan dan hukum.
“Ini ditunjukkan dengan tren konsep
pemberitaan tentang new normal di periode 1-30 Mei 2020 yang didominasi aspek sosial, pariwisata, dan ekonomi,”tuturnya.
Melalui analisis wacana ini bisa diketahui pula pada tatanan new normal terdapat kecenderungan pemerintah memperkuat pendekatan keamanan dalam isu publik. Kondisi ini ditunjukkan dengan analisis pemberitaan dalam periode 1-30 Mei 2020 yang menggambarkan kuatnya pilihan pemerintah untuk menggerakkan
lagi roda perekonomian dan penanganan pandemi dengan pendisiplinan yang didukung Polri dan TNI.
Keterlibatan TNI dikerangkai melalui penugasan pemerintah agar
militer membantu mengatasi bencana nasional. Meskipun kecenderungan pendekatan keamanan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia sudah terjadi sejak awal, tetapi hal ini akan menjadi lebih menguat dalam tatanan new normal. (pr/kt1)
Redaktur: Faisal
