Refleksi Akhir Tahun Aliansi Bela Garuda: Masih Banyak PR Menteri Baru Hasil Reshuffle


Para pembicara dalam diskusi Refleksi Akhir Tahun Aliansi Bela Garuda, Rabu (30/12/2020). Foto: Fafa

YOGYAKARTA – Aliansi Bela Garuda (ABG), menggelar Diskusi Refleksi Akhir Tahun, Rabu (30/12/2020) petang di Café Arassa Kopi, Jl. Madumurti No. 45 Bugisan, Patangpuluhan, Yogyakarta. Diskusi mengangkat tema Reshufle Kabinet dan Pekerjaan Rumah yang Tersisa. Diskusi menghadirkan empat pembicara, yaitu Muchammad Syaifudin, SE (Ketua GP ANSOR DIY), Hersumpana (Pengamat Politik), Noval Satriawan (Advocat/ Sekjen KSPSI DIY), dan YP Wibawa (Politikus).

Koordinator ABG Totok Ipurwanto mengungkapkan, reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo di akhir tahun 2020 menjadi peristiwa yang menyedot perhatian publik. Menurutnya terlepas adanya pro kontra, namun enam menteri baru yang dipilih Presiden Jokowi masih memiliki pekerjaan rumah yang harus dituntaskan,

“Diantaranya adalah soal keberlangsungan bangsa, terutama pada sektor perekonomian di tengah Pandemi Covid-19. Selain itu, tak kalah penting adalah persoalan nasionalisme yang akhir-akhir ini mulai terkikis oleh ancaman radikalisme, intoleransi, dan paham yang cenderung anti Pancasila sebagai dasar negara,” ungkapnya,

Totok menjelaskan, berangkat dari persolan-persoalan bangsa yang di nilai dominan pada tahun 2020 tersebut, dalam diskusi ABG menghadirkan empat pembicara dari lintas komponen masyarakakat untuk membedah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintah ke depan.

Ketua GP Anshor DIY,  Syaifudin mengungkapkan, reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah langkah tepat. Menurutnya, di antara persoalan bangsa yang harus diselesaikan adalah adanya potensi disintegrasi bangsa yang disebabkan andanya paham-paham radikal yang bertendensi negatif yang ingin merubah Pancasila sebagai dasar negara. Paham-paham tersebut memasukkan doktrin-doktrin memecah belah persatuan bangsa dengan mempolitisasikan agama,

“Jadi reshuffle kabinet memang harus dilakukan dan sudah tepat. Terkait adanya ancaman disintegrasi bangsa akibat politisasi agama misalnya, dengan terpilihnya Gus Yaqut (Yaqut Cholil Quomas) ada harapan besar untuk menyelesaikan pekerjaan rumah pemerintah dan Bangsa Indonesia,” ujar Gus Udin, sapaan akrabnya.

Menurut Gus Udin, dalam pidato pertamanya sebagai Menteri Agama RI, Gus Yaqut mengajak seluruh rakyat Indonesia menjadikan agama sebagai sumber inspirasi, bukan aspirasi,

“Saya sangat setuju karena memang aspirasi agama, kalau salah-salah penempatan bisa berbahaya. Misalnya aspirasi agar Indonesia menjadi Negara berdasar aturan agama tertentu. Indonesia ini bukan hanya milik satu agama tertentu saja. Pancasila sebagai dasar negara sudah final bagi Bangsa Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, politisi PDIP, YP Wibawa mengatakan reshuffle dilakukan presiden untuk dua hal. Yang pertama, kata dia, untuk memulihkan citra setelah dua menteri (Menteri KKP dan MenSos) di tangkap KPK, dan untuk percepatan mengatasi persoalan intoleransi dan persoalan pandemi.

Politisi yang akrab disapa Mas Bowo ini mengungkapkan, dimunculkannya beberapa nama, terutama Gus Yaqut, yang juga Ketum GP Ansor periode 2015-2020 ini sangat terkait untuk pemulihan citra sekaligus percepatan untuk mengatasi intoleransi. Menurut dia, akhir-akhir ini isu intoleransi merebak di media sosial dan itu juga merusak citra Jokowi sebagai Presiden. Kemudian persoalan pandemi, Bu Risma kita bisa lihat beliau sangat baik dalam menyelesaikan persoalan di Surabaya selama menjabat Walikota dan diharapkan juga akan menyelesaikan persoalan di Kementerian Sosial untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Hal senada diungkapkan pengamat politik, Hersumpana. Menurutnya Presiden memandang reshuffle kabinet sebagai suatu kebutuhan saat ini, sebagai upaya percepatan program-program pemerintah. Nama-nama yang dipilih juga sosok-sosok yang berkompeten,

“Semua yang dipilih Pak Jokowi bagus-bagus semua. Orang pintar semua. Tinggal mau apa tidak melaksanakan tugas dan menyelesaikan Pekerjaan Rumah,” ujarnya.

Sementara itu, advocat sekaligus Sekjen KSPSI DIY, Noval Satriawan menilai reshuffle kabinet diharapkan bisa menyelesaikan pekerjaan rumah. Sebagai aktivis buruh dan pekerja, ia menyoroti soal ketenagakerjaan di masa pandemi. Meskipun diantara 6 menteri, Menteri Tenaga Kerja tidak di-reshuffle namun diharapkan menteri-menteri lainnya bisa turut mendorong persoalan buruh dan pekerja,

“Di masa pandemi ini, kami memang terus memperjuangkan agar buruh dan karyawan di DIY khususnya tidak dirumahkan tanpa pesangon atau tanpa mendapatkan hak-haknya. Selain itu juga harus ada upaya pemberdayaan buruh dan pekerja yang dirumahkan agar tetap bisa mendapat penghasilan untuk menghidupi keluarga. Ini juga saya rasa terkait dengan pekerjaan rumah menteri-menteri baru hasil reshuffle,” pungkasnya.

Diskusi dengan peserta terbatas dan dihadiri para tokoh dan aktivis dari berbagai elemen dan organisasi masyarakat tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju pada Selasa (22/12/2020). Enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju terebut adalah Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Yaqut Cholil Quomas sebagai Menteri Agama, Satrio Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Muhammad Lutfhi sebagai Menteri Perdagangan. (rd1)

Redaktur: Ja’faruddin AS.

 

Berita Terkait

 





Baca Juga