Pakar Keamanan dan Perdamaian UGM Nilai Reformasi TNI Masih Belum Sesuai Harapan


Logo HUT TNI ke 76 tahun 2021. Foto: ist

YOGYAKARTA-Tanggal 5 Oktober 2021 kemarin, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperingati HUT ke-76. Namun demikian, hingga kini masih ada mandat yang belum bisa dipenuhi oleh TNI, salah satunya reformasi TNI.

Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM, Dr. Muhammad Najib Azca, S.Sos., M.A, mengatakan peringatan HUT TNI menjadi momentum bagi TNI untuk menuntaskan agenda reformasi yang belum bisa dicapai.

“Reformasi TNI sebagian sudah dilakukan dengan baik misal pencabutan dwi fungsi ABRI, ada pemisahan POLRI dari TNI, penghapusan kekaryaan dari fungsi-fungsi TNI. Kendati begitu, ada mandat reformasi yang belum selesai ditunaikan,” tuturnya saat dihubungi Rabu (6/10).

Ia menyampaikan beberapa catatan yang perlu dilakukan TNI kedepannya. Salah satunya melakukan reformasi terhadap struktur komando teritorial. Struktur komando teritorial merupakan sebuah warisan perang gerilya. Saat ini struktur komando teritorial masih menyisakan struktur perang gerilya dalam bentuk komando teritorial baik di tingkat pusat hingga desa.

“Struktur komando teritorial sesungguhnya warisan perang gerilya yang perlu direformasi karena sudah tidak kompatibel dengan sistim demokrasi. Sebab untuk TNI, khususnya Angkatan Darat selalu berpotensi terlibat dalam politik dengan warisan ini,” urainya.

Berikutnya, TNI perlu merumuskan kembali posisinya dalam konteks geopolitik yang banyak mengalami perubahan, termasuk dalam bidang teknologi informasi yang mengalami perubahan besar. Menurut Najib Azca reformulasi TNI diperlukan seperti dalam strategi pertahanan agar tidak terlalu menitikberatkan pada matra darat saja.

“Ada matra laut dan udara. Ada urgensi Indonesia sebagai negara maritim maka perlu reformasi strategi pertahanan yang memberikan peran lebih besar pada matra laut dan matra udara,” terang dosen FISIPOL UGM ini.

Najib Azca kembali menekankan pentingnya reformulasi dalam peta ancaman pertahanan baru yang berubah. Oleh sebab itu diperlukan reformulasi penganggaran misalnya pengalokasian yang lebih besar untuk instrumen matra laut dan darat yang lebih masif.

“Harapannya TNI lebih relevan dan visioner menghadapi geopolitik dan teknologi informasi, disesuaikan dengan kondisi strategis Indonesia sebagai negara maritim,”ucapnya. (kt1) 

Redaktur: Faisal

Berita Terkait

 





Baca Juga