Kamis, 11/06/2015 20:09 WIB

Yusril Ditunjuk Jadi Kuasa Hukum Dahlan Iskan

JAKARTA - Pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai kuasa hukum Dahlan Iskan dalam dugaan kasus korupsi pembangunan gardu induk PLN yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Penujukan Yusril dikonfirmasi langsung oleh yang bersangkutan dan membenarkan bahwa Ihza & Ihza Law Firm telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Dahlan Iskan."Benar bahwa pak Dahlan...

Sabtu, 06/06/2015 01:29 WIB

Pernah Jadi Capres Konvensi, Dahlan Kini Hanya Tersangka Korupsi

JAKARTA - Dahlan Iskan, bos salah satu media ternama di Indonesia, mantan Dirut PLN, Mentri BUMN Era Susilo Bambang Yudhoyono yang namanya kian melambung hingga muncul di bursa Capres Konvensi Partai Demokrat, mendadak bikin kejutan pasca kepulangannya dari Amerika. Dahlan rupanya mengejutkan media dengan status barunya sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan dan pembangunan Gardu...

Rabu, 27/05/2015 15:01 WIB

GAKY Akan Kirim Hasil Pantauan Sidang Dana Hibah Persiba Bantul ke KY

YOGYAKARTA - Gerakan Anti Korupsi Yogyakarta (GAKY) berjanji akan mengirimkan hasil setiap proses persidangan kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul dengan terdakwa Dahono dan Maryani. Sidang kasus ini digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, setiap hari Rabu."Sikap Ketua Majelis Hakim, Barita Saragih yang kurang independen dan kurang progresif dalam memimpin sidang hari...

Rabu, 27/05/2015 14:32 WIB

Kasus Dana Hibah Persiba: GAKY Nilai Hakim Barita Kurang Independen

YOGYAKARTA - Para pegiat antikorupsi Yogyakarta yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi Yogyakarta (GAKY) menilai bahwa Ketua Majelis Hakim, Barita Saragih, nampak kurang tegas dalam memimpin sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Maryani dan Dahono, yang digelar kembali hari ini, Rabu (27/05/2015), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta.Dari hasil pantauan GAKY, Barita...

Rabu, 27/05/2015 14:02 WIB

Kasus Dana Hibah Persiba: Bupati Bantul Akui Tak Pernah Lakukan Pengawasan

YOGYAKARTA - Sidang lanjutan kasus dana Hibah klub sepakbola Persiba Bantul yang dipimpin oleh ketua majelis hakim, Barita Saragih menghadirkan salah seorang saksi yang juga Bupati Bantul, Sri Surya Widati. Dalam kesaksiannya, Ida, sapaan akrabnya, mengaku bahwa sebagai Bupati dirinya tidak pernah melakukan pengawasan terhadap dana hibah Persiba Bantul tersebut. Selain itu, istri dari mantan bupati...

Jumat, 22/05/2015 20:26 WIB

JCW Apresiasi Srikandi Capim KPK

YOGYAKARTA - Presiden Joko Widodo baru-baru ini membuat terobosan baru dalam membentuk Panitia Seleksi (Pansel) terhadap Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Jokowi memilih sembilan perempuan dengan latar belakang multidisiplin ilmu untuk mencari sosok pimpinan KPK julid IV tersebut. Kebijakan ini mendapat apresiasi dari Jogja Corruptions Watch (JCW)."Sebuah terobosan yang layak kita...

Senin, 27/04/2015 10:58 WIB

Nenek Asyani, 'Tumbal' Ketidakberdayaan Hukum yang Tak Mampu Menjerat Kaum Mafia

JAKARTA - Vonis satu tahun penjara dan denda 500 juta subsider satu hari kurungan telah dijatuhkan kepada nenek renta yang dituduh mencuri kayu milik Perhutani. Mengingat usianya yang sudah senja, nenek asal Situbondo tersebut tak seharusnya menghadapi situasi berat seperti itu. Harusnya, nenek Asyani saat ini tinggal menikmati sisa-sisa hidup dengan bercanda ria bersama cucu...

Senin, 20/04/2015 16:19 WIB

JCW Minta Laporan PPATK Tak Sekedar Jadi Tumpukan Kertas

YOGYAKARTA - Untuk sekian kalinya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis adanya transaksi keuangan yang mencurigakan atau rekening jumbo di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tidak tanggung-tanggung, pada triwulan pertama tahun 2015 ini PPATK telah merilis setidaknya 178 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang terjadi di DIY. Atas hal itu, Jogja Corruption Watch (JCW)...

Selasa, 17/03/2015 01:18 WIB

Terkait Kasus Nenek Asyani, Politikus Gerindra: Institusi Penahanan Masih Sebatas Ideologi

YOGYAKARTA – Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Nenek Asyani dinilai sudah tepat. Meskipun sebenarnya jika merujuk undang-undang no 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan, harusnya nenek Asyani memang tidak perlu dikenakan penahanan fisik. Hal itu seperti disampaikan politikus partai Gerindra, S. Dasco Ahmad dalam rilis kepada...