Sabtu, 22/05/2021 09:02 WIB

Masyarakat sebagai Agen Pencegahan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Perilaku Kejahatan Jalanan

Oleh Dian Marhareni Beberapa pekan lalu masyarakat dihebohkan dengan berita kasus pelemparan batu di Wilayah Kota Gede yang mengakibatkan seorang Anak yang menjadi korban mengalami luka parah dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit. Pelaku sendiri merupakan seorang Anak yang berusia 16 tahun. Kasus ini sempat ramai di media sosial Facebook lantaran muncul kabar bahwa pelaku...
Sabtu, 22/05/2021 08:55 WIB

Ketidakadilan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan

Oleh : Mahardika Danu Saputra, S.H, M.A.P. Pengeroyokan berasal dari kata keroyok yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu tindakan menyerang beramai-ramai (orang banyak).[1] Secara normatif, pengeroyokan merupakan suatu tindakan yang dicela dan merupakan tindakan kejahatan yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) yang berbunyi...
Selasa, 04/05/2021 22:41 WIB

Anak Korban Sate Bumbu Sianida Ternyata Salah Sasaran, Pelaku Ingin Meracuni Pacar Sendiri

BANTUL – Kasus paket sate beracun yang menewaskan seorang anak, Naba Faiz Prasetya (10), warga Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, pada Minggu (25/04/2021) kemarin tak hanya menggemparkan warga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasalnya terungkap bahwa korban yang merupakan anak dari Bandiman pengemudi ojek online (Ojol) tersebut ternyata korban salah sasaran balas dendam. Pelaku NA (25) yang kini...
Jumat, 30/04/2021 08:56 WIB

Menyimpan Pornografi Untuk Konsumsi Sendiri Dapat Dipidana ?

Oleh : Mahardika Danu Saputra, S.H, M.A.P. Pornograsi diartikan sebagai suatu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.[1] Saat ini ketentuan normatif...
Selasa, 20/04/2021 21:51 WIB

Terkait Kasus Klitih Kota Gede, Bapas Tegaskan Bertindak Profesional Sesuai Aturan Hukum

YOGYAKARTA - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Yogyakarta membantah  telah mempengaruhi proses penyidikan  dan turut berperan membebaskan pelaku  kasus penganiayaan (klitih) yang terjadi di Jalan Ngeksigondo, Kalurahan Prenggan, Kapanewon Kotagede, Kota Yogyakarta pada Rabu (14/4/2021) lalu. Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, Farid E. Susanta menegaskan, Bapas Yogyakarta sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan objektif dan sesuai koridor...
Jumat, 19/03/2021 15:43 WIB

JCW Dorong Kejati Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi BPR Bank Jogja

YOGYAKARTA – Jogja Coruption Watch (JCW) mendukung langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY yang tengah melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Jogja milik Pemerintah Kota Yogyakarta. Diduga ada pemberian kredit fiktif sebesar Rp 27,4 milar kepada PT Indonesia Telemedia (Transvision), “JCW mendukung penuh Kejati DIY agar...
Senin, 15/03/2021 12:38 WIB

Perjalanan Kasus Hukum Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun

Oleh. Armunanta Dwi Handaka Pada hakikatnya, Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun mempunyai hak yang secara spesifik berbeda dengan hak manusia dewasa. Perbedaan ini terletak pada kondisi fisik, mental dan sosial sehingga perlu mendapat prioritas dalam memberikan perlindungan dan perlakuan khusus. Kenyataan tidak sedikit anak yang belum berumur 12 tahun melakukan tindakan menyimpang baik...
Rabu, 03/03/2021 23:12 WIB

OTT Gubernur Sulsel, Prestasi atau Menabrak Konstitusi?

Oleh: Dicke Muhdi Gailea, S.H.* Demokrasi pada hakikatnya adalah sebuah sistem yang ajaib. Tidak hanya karena ia telah menjadi pembicaraan yang teramat menyejarah, namun juga karena seakan ia bisa menjadi apapun. Semacam gelora, dalam bahasa Goenawan Mohamad (Zainal Arifin Mochtar, 2018). Dewasa ini kita bisa menikmati pelbagai referensi yang membahas tentang pro dan kontra sistem demokrasi...
Jumat, 26/02/2021 23:36 WIB

Berlakukan Virtual Police Polri Diminta Menjaga Netralitas Objektifitas dan Keadilan

YOGYAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mulai menjalankan program virtual police yang bertugas mengawasi konten di dunia maya termasuk media sosial. Pakar Literasi Digital dari UGM, Dr. Novi Kurnia melihat kehadiran virtual police merupakan upaya pihak kepolisian untuk memoderasi konten-konten negatif di dunia maya terutama yang mengarah pada pelanggaran pidana. Ia menilai aksi moderasi konten...

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40