Senin, 12/02/2018 22:12 WIB

Tersangka Pemalsuan Surat Tanah Milik TNI AD Mangkir dari Panggilan Bareskrim

SEMARANG - Antonius Toto Djunaidi Ridiarto alias Toto Junaidi, tersangka kasus pemalsuan surat tanah yang aslinya asset milik TNI AD di Jl. Kaliurang Km 5,8 Catur Tunggal Depok Sleman,  mangkir dari panggilan Bareskrim Mabes Polri. Toto Junaidi mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan tertanggal 2 Februari 2018, melalui tim kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Street Justice Advovate...

Senin, 12/02/2018 22:09 WIB

13 Tahun Asset TNI AD Diklaim, Pemalsu Surat Tanah Resmi Tersangka

YOGYAKARTA – Kasus Tanah asset TNI AD di Jl. Kaliurang Km 5,8 Catur Tunggal Depok Sleman yang diklaim pihak lain selama 13 tahun memasuki babak baru. Tanah yang terdaftar dalam IKMN (Inventaris Kekayaan Milik Negara) No. Reg.  307320026 sejak tahun 1989 tersebut diklaim milik Lio Fong Mie. Tanah tersebut dibeli Lio Fong Mie  dari Toto Junaedi...

Jumat, 29/12/2017 12:39 WIB

Dibakar Cemburu, Lelaki Ini Bunuh Teman Istri Dengan Sadis

BANJARNEGARA – Dibakar api cemburu, lelaki berinisial I M (31) warga Kelurahan Parakancanggah Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah nekat membunuh teman istrinya, Zaenal Abidin (48) warga Banjarkulon Rt 01/01 Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara, Kamis (28/12/2017). Pelaku membunuh korban dengan cara sadis di depan halaman parkir Disperindakop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara Jl. Semampir-Selamanik, Banjarnegara. Korban ditusuk dengan...

Sabtu, 16/12/2017 23:08 WIB

Tiga Nama Ajaib Menghilang dari Dakwaan e-KTP

JAKARTA-Ketiga nama politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubenur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, hilang dalam surat dakwaan Setya Novanto. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya ketiga nama tersebut, didakwah menerima suap proyek e-KTP, Ganjar 520.000 dollar AS, Yasonna 84.000 dollar AS, dan Olly 1,2 juta...

Minggu, 12/11/2017 07:42 WIB

Durektur Pukat UGM: Peraturan Menteri Gemuk Menimbulkan Masalah

JEMBER -  Peraturan menteri (Permen) di Indonesia tidak terkontrol karena jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu melebihi jumlah Peraturan Pemerintah (PP) serta Peraturan Presiden (Perpres). Gemuknya Permen tersebut menimbulkan masalah pengaturan atau regulasi di Indonesia. Hal itu diungkapkan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zainal Arifin Mochtar dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara...

Rabu, 08/11/2017 22:04 WIB

Pidato Kontroversial Megawati 11 Bulan yang Lalu Baru Dilaporkan Kiai Madura Hari Ini Ke Polda Jatim

SURABAYA – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Puti dikabarkan dilaporkan Moh Ali Salim, Kiai Pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlah Pamekasan Madura, Jawa Timur (Jatim) ke Polda Jatim, Rabu (08/11/2017). Moh Ali Salim mendatangi SKPT Polda Jatim untuk dibuatkan Laporan Polisi (LP) bersama beberapa kiai lain dari Madura. Dalam laporan polisi No. LPB/1447/XI/2017/UM/JATIM, Megawati ditudingan melanggar pasal 156...

Kamis, 02/11/2017 19:30 WIB

Kejati Cium Penambangan Pasir di Galur Beraroma Dugaan Korupsi

YOGYAKARTA - Kasus dugaan korupsi pemberian izin penambangan pasir di Sungai Progo, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kulon Progo masih bergulir. Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY sudah meminta keterangan saksi dari berbagai pihak, mulai dari warga setempat lokasi penambangan, pemerintah desa, kabupaten, hingga Pemda DIY. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY, Azwar mengatakan ada sepuluh saksi yang sudah...

Senin, 30/10/2017 09:03 WIB

Pembela Setnov Yakin KPK Tak Cukup Bukti

JAKARTA – Paska putusan hakim sidang Pra Peradilan kasus dugaan tindak pidana korupsi E-KTP yang memenangkan gugatan tersangka Setya Novanto (Setnov), santer beredar kabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bakal mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Baru. Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Setya Novanto (Setnov), Fredrich Yunadi memanggapi dengan enteng. Menurutnya, KPK tidak tidak cukup bukti untuk menetapkan...

Senin, 23/10/2017 18:39 WIB

Pakar Hukum: UU Administrasi Pemerintahan Masih Bermasalah, Kewenangan PTUN Membingungkan

YOGYAKARTA - Menguatnya peran peradilan Tata Usaha Negara (TUN) paska disahkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) tiga tahun lalu dinilai sebagian pakar hukum tata Negara, menyisakan persoalan. Sebab, kewenangan PTUN untuk mereview keputusan di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya dinilai bukan pada porsinya. Hal itu disampaika Guru Besar Emeritus FH Unair, Prof. Dr. Philipus Hadjon...