Kamis, 24/03/2016 20:26 WIB

Gunakan Referensi Kasus SDA Dalam Kasus KONI Jogja, Hakim Nilai JPU Kurang Etis

YOGYAKARTA – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kota Jogja tahun 2013, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta, Kamis (24/03/2014). Dalam sidang dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nota keberatan Terdakwa, Ketua Majelis Hakim, Barita Saragih SH sempat menegur JPU. Pasalnya, JPU menggunakan referensi kasus dugaan Korupsi Mantan Menteri...

Jumat, 18/03/2016 00:20 WIB

Kasus Dana Hibah Koni Jogja, Dakwaan JPU Dinilai Batal Demi Hukum

YOGYAKARTA – Kuasa hukum terdakwa dugaan kasus korupsi dana hibah KONI Kota Yogyakarta 2013, Drs. Sukamto, Hartanto SH. M.Hum menilai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) cacat dan batal demi hukum. Dalam nota keberatan yang dibacakan dalam sidang lanjutan, Kamis (17/03/2016) di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Hartanto mengungkapkan berbagai kesalahan JPU dalam prosedur dakwaan. Diantaranya, bahwa dakwaan JPU...

Senin, 14/03/2016 21:58 WIB

Kuasa Hukum: Sukamto Layak Bebas, Sesuai Kebenaran Hakiki yang Dicari Hakim

YOGYAKARTA – Kuasa hukum, terdakwa  dugaan korupsi dana hibah Komite Olah Raga Nasional (KONI) Kota Yogyakarta Tahun 2013, Sukamto, yakni Hartanto SH.M.Hum menyayangkan adanya pemberitaan media massa yang menggiring opini di masyarakat, sehingga merugikan kliennya. Menurutnya penggiringan opini bahwa Kliennya yang menjabat sebaga Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Olah Raga (Kesbangpor) Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta,...

Minggu, 13/03/2016 20:10 WIB

Merasa Dikriminalisasi, Sukamto Siap Buktikan Tak Bersalah

YOGYAKARTA – Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Pemuda dan Olah Raga (Kesabangpor) Kota Yogyakarta, Sukamto, menyatakan siap membuktikan dirinya tidak bersalah dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni Yogyakarta) 2013 yang kini menyeretnya menjadi terdakwa. “Saya selalu bekerja sesuai tupoksi (Tugas pokok dan fungsi) dan prosedur. Saya akan buktikan kalau saya tidak bersalah,”...

Senin, 04/01/2016 17:06 WIB

Terkait Kasus Bansos Sumut, GERAK Desak KPK Tangkap Paloh dan Prasetyo

JAKARTA - Seratusan massa dari Gerakan Rakyat untuk Keadilan (GERAK) melakukan aksi demonstrasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (04/01/2016). Mereka mendesak agar KPK yang baru berani mengambil Alih kasus dana Bantuan Sosial di Sumatera Utara, yang ditangani Kejaksaan Agung. Massa GERAK yang datang dengan menumpangi 6 Kopajatersebut juga mendesakKPK memanggil Jaksa Agung Prasetyo dan...

Rabu, 30/12/2015 17:05 WIB

Dibanding Tahun Lalu Angka Kriminalitas di DIY Meningkat

YOGYAKARTA -  Jumlah kasus kriminalitas di wilayah DIY meningkat dibanding tahun lalu. Meski demikian, secara umum perkembangan situasi kemanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sepanjang 2015 relatif masih aman dan terkendali. Kapolda DIY Brigadir Jenderal Polisi Drs Erwin Triwanto SH menyatakan dibanding tahun lalu jumlah kriminalitas DIY meningkat 940 kasus (16,55%), kasus narkoba mengalami kenaikan 64 kasus...

Selasa, 29/12/2015 19:57 WIB

Tuntut Penuntasan Kasus Bansos Sumut, FRB Beri KPK Tikus Putih

JAKARTA - Puluhan Massa dari Front Rakyat Bersatu (FRB) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta,  Selasa (29/12/2015). Mereka mendesak agar KPK berani menuntaskan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Sumatera Utara (Sumut) dan segera memanggil M Prasetyo (MP) dan Surya Paloh (SP) terkait kasus tersebut. “Pimpinan KPK saat ini seperti...

Senin, 28/12/2015 20:07 WIB

JCW: Kejati DIY Punya PR Kasus Dugaan Korupsi Persiba dan Pergola

YOGYAKARTA – Jogja Coruption Watch (JCW) menilai kendati Kejaksaan Tinggi DIY telah mengklaim tahun 2015 berprestasi dalam pemberantasan korupsi, namun, ada beberapa catatan yang perlu dikritisi. “Pada pertengahan bulan ini tepatnya tanggal 12 Desember 2015 lalu, pihak Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Asisten Intelijen Kejati DIY menyatakan telah berhasil menyelamatkan uang negara mencapai sekitar...

Jumat, 25/12/2015 19:41 WIB

Ferdinand: Saya Tak Pernah Bela RJ Lino, Justru Sebaliknya

JAKARTA – Direktur Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean membantah pemberitaan sebuah media online yang mencatut namanya sebagai nara sumber dan memberikan statemen membela Dirut Pelindo II RJ. Lino yang kini menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Ferdinand berita dengan judul (EWI: KPK Terburu-buru Tetapkan RJ Lino Sebagai Tersangka) yang diunggah pada 22 Desember 2015...