Minggu, 13/12/2015 19:39 WIB

Lima PKL Perempuan Monas Dianiaya, APKLI: Ahok Represif, Ferry Cuma Pencitraan

JAKARTA - Lima Pedagang Kaki Lima (PKL) perempuan yang berdagang di kawasan Monumen Nasional Jakarta, dianiaya oleh belasan orang yang diduga Satuan Pengamanan (Satpam) Monas, Sabtu (12/12/2015) sore kemarin. Atas kejadian tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mendesak kepolisian Jakarta Barat untuk mengusut dan mengadili pelakunya. “Tindakan semena-mena ini harus diusut tuntas. Satpam...
Jumat, 06/11/2015 11:24 WIB

Fadli Zon: Kasus Ronny Maryanto Murni Pidana

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon membantah jika proses hukum terhadap Ronny Maryanto, pegiat Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah (Jateng), adalah karena tidak terima atas tuduhan money politik saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang lalu. “Saya merasa perlu meluruskan opini yang dikembangkan oleh pihak tertentu, yang seolah-olah ingin membangun...
Senin, 02/11/2015 21:01 WIB

Tersangka Dugaan Korupsi, Staff KPU DIY Didorong Jadi Justice Collabolator

YOGYAKARTA - Beberapa waktu yang lalu, staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),  dengan inisial SGW ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat perlengkapan KPU dan tagihan pemesanan hotel. Terkait dengan hal itu, Jogja Corruption Watch (JCW) memberikan apresiasi terhadap kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta. “Kejari Yogyakarta telah melakukan penahanan terhadap tersangka...
Kamis, 08/10/2015 16:45 WIB

Sidang Kasus Pergola Terus Buka Dugaan Keterlibatan Aktor-Aktor Lain

YOGYAKARTA - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek Pergola pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2013 kembali digelar Rabu (7/10/2015) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta. Dalam sidang yang di ketuai oleh Hakim Ketua Majelis, Barita Saragih ini, kembali fakta baru terungkap. Dalam pemantauan sidang yang dilakukan oleh Jogja Corruption Watch...
Kamis, 08/10/2015 12:56 WIB

Pakar Hukum UWMY:Jika Usia KPK 12 Tahun, Umur Koruptor Panjang

YOGYAKARTA – Munculnya wacana revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menimbulkan tanda tanya Publik. Pasalnya banyak materi yang dinilai justru kontra produktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Menurut akademisi sekaligus pakar hukum dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWMY), Hartanto, SH.M.Hum, dalam draft revisi UU KPK pada pasal 5 terdapat...
Kamis, 01/10/2015 18:44 WIB

JCW: Mustahil Tak Ada yang Tahu Inisiator Proyek Pergola

YOGYAKARTA -  Jogja Corruption Watch (JCW) menilai masih banyak kejanggalan yang belum terungkap dalam persidagan kasus proyek Pergola di Kota Yogyakarta. Diantaranya adalah belum terungkapnya pencetus atau inisiator proyek yang diduga merugikan keungan Negara  Rp 5,3 miliar tersebut. “Mustahil, jika tidak ada satu pihak pun yang tidak mengetahui soal  siapa inisiator untuk proyek pergola itu dipecah-pecah...
Kamis, 01/10/2015 18:41 WIB

Tujuh Pemilik CV Bodong Diduga Tersangkut Kasus Pergola

YOGYAKARTA – Sidang lanjutan kasus dugaan koripsi proyek Pergola Kota Yogyakarta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta, Rabu (30/9/2015) kembali digelar. Dalam sidang tersebut kembali muncul nama-nama baru yang diduga terlibat dalam kasus dengan terdakwa pengusaha Hendrawan. Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba yang memantau jalannya sidang menginformasikan,  terungkap bahwa terdakwa...
Kamis, 01/10/2015 18:37 WIB

Saksi Kasus Pergola Akui Anggaran Membengkak Atas Usulan Dewan

YOGYAKARTA - Proses persidangan kasus dugaan koruspi pengadaan proyek Pergola di Kota Yogyakarta, terus berjalan. Fakta-fakta baru di setiap persidangan muncul dalam kasus proyek senilai Rp 5,3 miliar tersebut. Hasil pantauan Jogja Corruption Watch (JCW), dalam persidangan pada Rabu (30/9/2015) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta, terungkap bahwa salah satu saksi di bawah sumpah yakni...
Selasa, 29/09/2015 17:07 WIB

Bisa Menghambat Pemberantasan Korupsi, JCW Tolak RPP Kriminalisasi

YOGYAKARTA - Saat ini pemerintah sedang menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Antikriminalisasi. Jika RPP itu sahkan menjadi PP, maka penegak hukum tidak dapat langsung mengusut dugaan tindak pidana. “RPP ini juga memunculkan kontroversi, karena aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian maupun Kejaksaan dilarang mempublikasikan secara masif soal materi perkara dari peoses penyelidikan hingga tahap penyidikan....

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30