Kamis, 08/10/2015 12:56 WIB

Pakar Hukum UWMY:Jika Usia KPK 12 Tahun, Umur Koruptor Panjang

YOGYAKARTA – Munculnya wacana revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menimbulkan tanda tanya Publik. Pasalnya banyak materi yang dinilai justru kontra produktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Menurut akademisi sekaligus pakar hukum dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWMY), Hartanto, SH.M.Hum, dalam draft revisi UU KPK pada pasal 5 terdapat...

Kamis, 01/10/2015 18:44 WIB

JCW: Mustahil Tak Ada yang Tahu Inisiator Proyek Pergola

YOGYAKARTA -  Jogja Corruption Watch (JCW) menilai masih banyak kejanggalan yang belum terungkap dalam persidagan kasus proyek Pergola di Kota Yogyakarta. Diantaranya adalah belum terungkapnya pencetus atau inisiator proyek yang diduga merugikan keungan Negara  Rp 5,3 miliar tersebut. “Mustahil, jika tidak ada satu pihak pun yang tidak mengetahui soal  siapa inisiator untuk proyek pergola itu dipecah-pecah...

Kamis, 01/10/2015 18:41 WIB

Tujuh Pemilik CV Bodong Diduga Tersangkut Kasus Pergola

YOGYAKARTA – Sidang lanjutan kasus dugaan koripsi proyek Pergola Kota Yogyakarta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta, Rabu (30/9/2015) kembali digelar. Dalam sidang tersebut kembali muncul nama-nama baru yang diduga terlibat dalam kasus dengan terdakwa pengusaha Hendrawan. Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba yang memantau jalannya sidang menginformasikan,  terungkap bahwa terdakwa...

Kamis, 01/10/2015 18:37 WIB

Saksi Kasus Pergola Akui Anggaran Membengkak Atas Usulan Dewan

YOGYAKARTA - Proses persidangan kasus dugaan koruspi pengadaan proyek Pergola di Kota Yogyakarta, terus berjalan. Fakta-fakta baru di setiap persidangan muncul dalam kasus proyek senilai Rp 5,3 miliar tersebut. Hasil pantauan Jogja Corruption Watch (JCW), dalam persidangan pada Rabu (30/9/2015) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta, terungkap bahwa salah satu saksi di bawah sumpah yakni...

Selasa, 29/09/2015 17:07 WIB

Bisa Menghambat Pemberantasan Korupsi, JCW Tolak RPP Kriminalisasi

YOGYAKARTA - Saat ini pemerintah sedang menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Antikriminalisasi. Jika RPP itu sahkan menjadi PP, maka penegak hukum tidak dapat langsung mengusut dugaan tindak pidana. “RPP ini juga memunculkan kontroversi, karena aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian maupun Kejaksaan dilarang mempublikasikan secara masif soal materi perkara dari peoses penyelidikan hingga tahap penyidikan....

Rabu, 02/09/2015 20:24 WIB

Komjen Buwas Dicopot Karena Bikin Gaduh?

JAKARTA - Kabareskrim Komjen Budi Waseso yang namanya mulai 'tenar' saat kasus Polri Vs KPK jilid II kini dikabarkan tengah berada diujung tanduk. Kabar tersebut berhembus kencang dikalangan para wartawan pada Rabu (02/09/2015). Bahkan, pencopotan jabatan Buwas, begitu ia dikenal dikabarkan hanya soal waktu. Atas kabar ini, Buwas sendiri sebenarnya sudah mengaku legowo yang seakan membenarkan...

Senin, 24/08/2015 23:13 WIB

Awas! Kapolri Bakal Pidana Pengusaha Penimbun Pangan

BOGOR - Mahalnya harga aneka kebutuhan pangan di Indonesia selama disinyalir tidak lepas dari peran 'nakal' para pengusaha yang menimbun pangan. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal (Pol) Badarodin Haiti menegaskan tidak akan membiarkan  dan mengancam pelaku dengan hukuman pidana. Hal itu sebagaimana tertuang dalam maklumat Kapolri yang dilayangkan sebagai peringatakan untuk pelaku usaha di sektor...

Senin, 27/07/2015 19:31 WIB

Polda DIY Ringkus Dokter Tersangka Calo Tes Masuk Kepolisian

YOGYAKARTA –  Jajaran Polda DIY berhasil menangkap tersangka kasus penipuan dengan modus calo ujian tes masuk kepolisian. Tersangka ternyata  Mantan wakil kepala Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda DIY,  Rizal (42) warga Caturtunggal, Depok, Sleman. Tersangka yang berprofesi sebagai dokter tersebut ditangkap di apartamen mewah di daerah Jakarta Selatan, Kamis (23/07/2015) lalu. “ Yang bersangkutan sudah menjadi...

Senin, 20/07/2015 21:18 WIB

Anggota dan KBT TNI Berhak Mendapat Bantuan Hukum

YOGYAKARTA - Perwira Hukum Korem (Pakumrem) 072/Pamungkas Mayor CHK. Syaiful memberikan penyuluhan hukum kepada seluruh anggota jajaran Korem 072/Pamungkas di Gedung Serbaguna Makorem 072/Pamungkas, Senin (20/07/2015). Dalam pengarahanya, Pakumrem menyampaikan bahwa seluruh anggota dan Keluarga Besar TNI (KBT)  berhak mendapatkan penasehat hukum dari instansi kedinasan TNI dalam hal ini Pakumrem apabila sedang menghadapi masalah yang...