Selasa, 10/11/2015 22:25 WIB

Datangi Rapat Dengar Pendapat DPRD, Puluhan Elemen DKI Tuntut Cabut Pergub Tentang Unjuk Rasa

JAKARTA – Dikeluarkannya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Nomor 228/2015 yang kemudian direvisi jadi Pergub DKI 232/2015, tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka, terus menuai kecaman masyarakat. Pergub yang dikeluarkan Gubernur DKI Basuki Tjahya Purnama (Ahok) tersebut bahkan dinilai telah melampaui Pancasila, UUD 1945, dan Undang-Undang . “Ahok...
Sabtu, 07/11/2015 21:24 WIB

Menlu dan Dubes AS: Pertemuan Jokowi-Obama Tidak Difasilitasi Konsultan

JAKARTA – Pihak pemerintah kompak membantah isu bahwa pertemuan membantah kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat pada akhir Oktober lalu diatur oleh jasa konsultan. Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat, Budi Bowoleksono melalui siaran pers untuk media massa, Sabtu (07/11/2015) mengklarifikasi bahwa pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden AS Barack Obama tidak difasilitasi oleh...
Sabtu, 07/11/2015 19:11 WIB

Jika Benar Bayar Makelar Demi Ketemu Obama, Jokowi Memalukan Bangsa Indonesia

JAKARTA - Kabar pertemuan Presiden RI, Joko Widodo dan Presiden AS, Barack Obama diatur konsultan yang diungkap akademisi dari Australia National University (ANU), Dr. Michael Buehler, menuai kritik kalangan aktivis pergerakan nasional.‎ Informasi, Dr. Michael Buehler yang dilansir berbagai media massa nasional maupun internasional, pertemuan tersebut diatur oleh konsultan Singapura Pereira International PTE LTD dan konsultan...
Jumat, 06/11/2015 11:52 WIB

Setelah Cabut Subsidi Rakyat, Kini Pemerintah Anggarkan THR Rp 7,5 T Untuk PNS

JAKARTA – Kebijakan pemerintah yang tidak populis kembali mengemuka. Ditengah rakyat yang semakin miskin dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup akibat krisis ekonomi, pemerintah  mengalokasikan  APBN 2016 untuk Tuntangan Hari Raya (THR)  Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp 7,5T. “Andai hati pemimpin tersentuh dengan nasib rakyat kecil, tentunya dana Rp 7,5T tersebut diperuntukkan mensejahterakan seluruh rakyat. Misalnya,...
Senin, 02/11/2015 22:40 WIB

IDM Cium Indikasi Korupsi Triliunan Dibalik Kebakaran Hutan

JAKARTA – Indonesia Development Monitoring  (IDM) mengenndus adanya indikasi korupsi di balik kebakaran hutan yang kini menimbulkan bencana kabut asap di beberapa wilayah Indonesia. Direktur Bidang Ppengawasan Hutan, Rahman Tiro mengatakan, sejak era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, sudah terlihat kejanggalan dalam pengelolaan hutan di Indonesia. “Era Menteri kehutanan Zulkifli Hasan (periode 2009-2014),   Sejak...
Jumat, 30/10/2015 20:08 WIB

Anggaran Kecil, RAPBN 2016 Tidak Berpihak Kepada Buruh

JAKARTA – Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (RAPBN) 2016 yang akan segera disahkan oleh DPR, dinilai tidak berpihak kepada kaum buruh. Pasalnya, dana alokasi APBN 2016  disektor ketenagakerjaan hanya 0,3 % dari total APBN 2016 sebesar 2121,3 Trilyun. “Itu kecil sekali. Tidak akan ada manfaatnya untuk kaum Buruh. Terlebih bagi angkatan...
Kamis, 29/10/2015 22:20 WIB

Aparat Represif, Gelombang Aksi Turunkan Jokowi-JK Justru Menguat

JAKARTA – Aksi unjuk rasa peringatan hari sumpah pemuda oleh Aliansi Tarik Mandat  (ATM) di depan Gedung DPR/MPR RI Rabu (28/10/2015) yang berujung bentrok dengan aparat kepolisian dan penahanan sembilan aktivis menuai kecaman berbagai kalangan. Aksi berbagai elemen mahasiswa dan rakyat yang menuntut Sidang Istimewa (SI)  MPR RI agar melengserkan Rezim Jokowi-JK tersebut, mendapat simpati publik....
Rabu, 28/10/2015 20:24 WIB

Rencana Jokowi Gabung TPP Menuai Kecaman

JAKARTA - Kebijakan Jokowi yang akan membawa Indonesia bergabung ke dalam Trans Pacific Partnership (TPP) dinilai akan merugikan Indonesia. Sebab, sejak awal perundingan, pembahasan TPP sangat kontroversial karena lebih mencerminkan kepentingan AS. “Kebijakan bergabung ke TPP perlu ditolak.  Apakah hanya dalam 5 tahun, ada perkembangan signifikan dalam industri kita, sehingga yakin akan untung banyak di dalam...
Selasa, 27/10/2015 13:45 WIB

Ali Mahsun: Cabut Subsidi Listrik Untuk Rakyat, Jokowi-JK Khianati Pancasila dan UUD 45

JAKARTA – Setelah mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Rezim pemeriintah Jokowi-JK kembali akan mencabut sumber energi untuk rakyat.  Per 1 Januari 2016 mendatang, Subsidi Listrik 450VA dan 900VA, akan dicabut.  “Jokowi-JK sungguh raja tega dan keterlaluan menindas rakyat. Ditengah himpitan krisis ekonomi saat ini justru subsidii energi terus dicabut. Jelas dan tegas itu mengkhianati Pancasila...

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70