Sabtu, 11/10/2014 09:24 WIB

PB HMI Siap Jadi Lokomotif Hadapi MEA 2015

JAKARTA – Mulai tahun 2015 mendatang, Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) Termasuk Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA) yang telah disepakati sepuluh negara anggotanya pada 2007 lalu. Indonesia adalah salah satu negara di ASEAN yang harus siap menghadapi MEA dengan menunjukkan kemampuan dan keunggulannya di bidang Ekonomi. Namun kesiapan masyarakat Indonesia menghadapi MEA dinilai masih...
Rabu, 08/10/2014 05:00 WIB

Voting Paket Pimpinan MPR Dimenangkan Koalisi Merah Putih

JAKARTA – Setelah melalui hiruk pikuk proses yang cukup alot, akhirnya paket pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditetapkan sidang paripurna, Rabu (08/10/2014) dini hari, 04.25 WIB, melalui proses voting. Dalam Voting yang dimulai Selasa (07/10/2014) 23.00 WIB dan diikuti oleh 667 anggota dari Fraksi DPD dan 10 Fraksi DPR, dimenangkan oleh Paket B yang diusung oleh...
Selasa, 07/10/2014 23:39 WIB

Pemilihan Pimpinan MPR, PPP Dukung Koalisi Indonesia Hebat

JAKARTA – Teka-teki kemana arah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), akhirnya terungkap. Kendati menyatakan masih di barisan Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung Calon Presiden Prabowo Subianto, Fraksi PPP ternyata satu suara dengan Partai koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dalam menentukan paket pimpinan MPR. Dalam pandangan...
Sabtu, 04/10/2014 23:24 WIB

Fadli Zon : Isu DPR Akan Memperlemah KPK Tidak Benar

JAKARTA- Akhir-akhir ini, banyak tersiar kabar bahwa Partai Gerindra maupun DPR akan memperlemah Komosi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fadli Zon selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR membahtah kabar tersebut. "Tak pernah ada niat dari Gerindra maupun DPR untuk memperlemah KPK. Justru Gerindra adalah partai politik yang sedari awal berkomitmen memperkuat KPK, sebagaimana...
Jumat, 03/10/2014 16:48 WIB

17 Poin Perppu Presiden SBY yang Mencabut UU Pilkada Didominasi Aspirasi Demokrat

JAKARTA – Setelah menguatnya penolakan UU No 22 tahun 2014 yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD, disahkan oleh DPR, Jumat (26/09/2014) lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Perppu Pilkada). Perppu yang berisi 17 poin tersebut mengakomodir 10 syarat Fraksi Demokrat...
Rabu, 01/10/2014 11:20 WIB

Ini Daftar Anggota DPR dan DPD yang Direkomendasi KPK Agar Tak Dilantik

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak melantik tujuh anggota dewan terpilih dalam Pemilihan Legislatif 2014-2019, karena terjerat kasus dugaan korupsi. Menurut Komisioner KPU, Ferry Kurnia tujuh anggota dewan tersebut, lima dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dua dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). "Itu atas permintaan KPK,...
Senin, 29/09/2014 21:56 WIB

Gugatan UU MD3 Ditolak MK, Koalisi Merah Putih Merasa Biasa Saja

JAKARTA - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (UU MD3) yang didukung oleh anggota DPR dari Koalisi Merah Putih beberapa waktu lalu, semakin berkekuatan hukum. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak  untuk seluruhnya permohonan uji materi (judicial review) yang dimotori PDI Perjuangan. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim,...
Senin, 29/09/2014 13:46 WIB

Putusan Dinilai Tidak Jujur, Kuasa Hukum Anas Siap Banding

JAKARTA – Vonis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap Anas Urbaningrum, dinilai tidak Jujur. Kendati vonis yang ditetapkan hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, namun bukan berarti pihak Anas merasa telah menerima keadilan. Salah satu tim kuasa hukum anas, Pia Akbar Nasution Menurut Pia, mengatakan, pihaknya akan mencari keadilan yang lebih...
Sabtu, 27/09/2014 21:11 WIB

Celah Merubah UU Pilkada Sangat Kecil

GORONTALO - Meskipun sejumlah pihak bakal melayangkan gugatan Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, pengamat politik Universitas Gorontalo, La Husen Zuada, menilai peluang membatalkan UU Pilkada, sangat kecil. “MK mungkin tidak akan melakukan hal yang dimaksud selama tidak dilakukan amandemen pada pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebut pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis,” ungkapnya kepada...

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72