Rabu, 10/09/2014 11:24 WIB

Peneliti AEPI: Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung Pintu Masuk Korupsi

JAKARTA - Perdebatan Pilkada langsung dan Pemilihan oleh DPRD yang berkembang akhir-akhir ini dinilai kurang menyentuh akar masalah, yakni rusaknya sistem bernegara sejak era reformasi salah satunya disebabkan Otonomi Daerah (OTDA). Tidak hanya pilkada langsung yang harus dihentikan namun Otonomi daerah harus dibubarkan. Hal itu dikatakan peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dalam rilis pers kepada...
Rabu, 10/09/2014 11:04 WIB

Pilkada Melalui DPRD Dinilai Mengembalikan Amanah Konstitusi

JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terus menuai kontroversi. Wacana mengembalikan Pilkada melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), terus mengat dari kalangan Koalisi Merah Putih (Partai pendukung Capres Prabowo Subianto, red) . “Mengembalikan Pilkada ke DPRD sesuai cita-cita founding fathers yang tertuang dalam sila ke-4 Pancasila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam...
Senin, 08/09/2014 20:21 WIB

Gerindra Dukung Pilkada Melalui DPRD

JAKARTA- DPR-RI sedang membahas RUU Pilkada. Dalam pembahasan, opsi Pilkada secara langsung atau melalui DPRD, masih menjadi perdebatan. Namun, Partai Gerindra mendukung opsi untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon. Menurutnya dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 menyebutkan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara...
Minggu, 07/09/2014 09:56 WIB

PAHMI Usulkan Fit and Proper Test Calon Menteri Kabinet Jokowi-JK

JAKARTA - Tiga menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yaitu Andi Alfian Malarangeng (Menpora), Surya Dharma Ali (Menteri Agama), Jero Wacik (Menteri ESDM) yang menjadi tersangka Korupsi adalah preseden buruk. Terkait hal itu, presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diminta lebih...
Jumat, 05/09/2014 20:37 WIB

Ferry Mursyidan: Sebaiknya Pembahasan RUU Pilkada Ditunda

JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Langsung Kepala Daerah (RUU Pilkada) saat ini, sebaiknya ditunda. Sebab, jika pembahasannya dilakukan anggota DPR dan pemerintah sekarang yang masa kerjanya akan segera berakhir, dikhawatirkan hasilnya kurang maksimal. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Nasinal Demokrat (Nasdem), Ferry Mursyidan Baldan. Menurutnya, pembahasan RUU Pilkada membutuhkan...
Jumat, 05/09/2014 18:31 WIB

Daftar Haji Sekarang Antrenya Bisa 25 Tahun Lho!

JAKARTA – Antrean masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji secara reguler semakin panjang, menyusul adanya kebijakan pemotongan sisa kuota haji sebesar 20 persen hingga 2016 akibat renovasi dan perluasan masjidil haram. Kepala Sub Direktorat Bidang Pendaftaran Haji, Haji Nur Arifin mengungkapkan, factor yang menyebabkan antrean juga karena minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya...
Kamis, 04/09/2014 14:33 WIB

Peneliti Candidate Center: Pengesahan RUU Pilkada Sebaiknya Ditunda

JAKARTA - Pengesahan RUU Pilkada sebaiknya ditunda dan diserahkan pembahasannya kepada DPR periode berikutnya. Banyak problem krusial yang masih debatable dan hingga saat ini belum tuntas dibahas seperti mekanisme pemilihan, sistem pemilihan, dan pengaturan penyelesaian sengketa. “DPR tidak boleh terburu-buru mengesahkan RUU Pilkada ini karena masih banyak persoalan yang belum terselesaikan dalam naskah RUU tersebut,” tegas...
Rabu, 03/09/2014 20:30 WIB

KPK Resmi Tetapkan Menteri ESDM Tersangka Dugaan Korupsi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sebagai tersangka terkait pengadaan barang di kementerian. Jero Wacik juga diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian Negara sekitar Rp9,9 miliar. "Pasca menjadi menteri di Kementerian ESDM, diperlukan dana untuk operasional menteri yang lebih besar," kata Wakil Ketua KPK Bambang...
Selasa, 02/09/2014 22:59 WIB

Menurut SBY, KMP Termasuk Hatta Rajasa Sudah Legowo Jokowi Presiden

BOGOR – Setelah melalui proses yang panjang akhirnya partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah-Putih (KMP) pendukung Capres-Cawapres Prabowo-Hatta, akhirnya mengakui dan tidak mempersoalkan keabsahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Preiden dan Wakil Presiden terpilih yang sah dan konstitusional. Hal itu dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, usai menerima...

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72