Jumat, 03/10/2014 16:48 WIB

17 Poin Perppu Presiden SBY yang Mencabut UU Pilkada Didominasi Aspirasi Demokrat

JAKARTA – Setelah menguatnya penolakan UU No 22 tahun 2014 yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD, disahkan oleh DPR, Jumat (26/09/2014) lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Perppu Pilkada). Perppu yang berisi 17 poin tersebut mengakomodir 10 syarat Fraksi Demokrat...

Rabu, 01/10/2014 11:20 WIB

Ini Daftar Anggota DPR dan DPD yang Direkomendasi KPK Agar Tak Dilantik

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak melantik tujuh anggota dewan terpilih dalam Pemilihan Legislatif 2014-2019, karena terjerat kasus dugaan korupsi. Menurut Komisioner KPU, Ferry Kurnia tujuh anggota dewan tersebut, lima dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dua dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). "Itu atas permintaan KPK,...

Senin, 29/09/2014 21:56 WIB

Gugatan UU MD3 Ditolak MK, Koalisi Merah Putih Merasa Biasa Saja

JAKARTA - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (UU MD3) yang didukung oleh anggota DPR dari Koalisi Merah Putih beberapa waktu lalu, semakin berkekuatan hukum. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak  untuk seluruhnya permohonan uji materi (judicial review) yang dimotori PDI Perjuangan. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim,...

Senin, 29/09/2014 13:46 WIB

Putusan Dinilai Tidak Jujur, Kuasa Hukum Anas Siap Banding

JAKARTA – Vonis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap Anas Urbaningrum, dinilai tidak Jujur. Kendati vonis yang ditetapkan hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, namun bukan berarti pihak Anas merasa telah menerima keadilan. Salah satu tim kuasa hukum anas, Pia Akbar Nasution Menurut Pia, mengatakan, pihaknya akan mencari keadilan yang lebih...

Sabtu, 27/09/2014 21:11 WIB

Celah Merubah UU Pilkada Sangat Kecil

GORONTALO - Meskipun sejumlah pihak bakal melayangkan gugatan Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, pengamat politik Universitas Gorontalo, La Husen Zuada, menilai peluang membatalkan UU Pilkada, sangat kecil. “MK mungkin tidak akan melakukan hal yang dimaksud selama tidak dilakukan amandemen pada pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebut pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis,” ungkapnya kepada...

Sabtu, 27/09/2014 21:09 WIB

Jokowi Bisa Rubah UU Pilkada, Ini Caranya

DENPASAR – Pengesahan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Paripurna Jumat (26/09/2014) kemarin menyisakan kekecewaan kubu pendukung Pilkada langsung. Sejumlah kepala daerah, bahkan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak setuju. Jokowi mendukung upaya judicialreview (uji materi) di Mahkamah Konstitusi (MK). Saat menjadi pembicara dalam pertemuan aktivis 98 di...

Jumat, 26/09/2014 23:10 WIB

Ledakan di PLTU Cirebon Tidak Menimbulkan Korban Jiwa dan Kerusakan Besar

CIREBON - Ledakan besar yang mengagetkan warga di Desa Kanci Kulon, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (26/09/2014), sekitar pukul 13.15 WIB, dipastikan tidak menimbulkan korban jiwa. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Martinus Sitompul, mengatakan, dari hasil penyelidikan sementara, ledakan berasal dari saluran uap panas boiler yang disalurkan melalui pipa bertekanan tinggi pecah....

Jumat, 26/09/2014 17:05 WIB

Politisi Gerindra Optimistis MK Bakal Tolak Judicial Review UU Pilkada

JAKARTA – Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang disahkan dalam sidang paripurna DPR Jumat (26/09 2014), Pukul 01.30 WIB, merubah mekanisme Pilkada langsung menjadi dilakukan melalui DPRD. Atas hal itu, berbagai kelompok masyarakat berencana akan melakukan Judicial Review terhadap UU Pilkada. Namun menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, langkah Judicial Review  terhadap UU...

Jumat, 26/09/2014 13:59 WIB

Sayuti Asyathri: UU Pilkada Bisa Jadi Justru Keuntungan Bagi Jokowi-JK

JAKARTA - Hasil sidang paripurna DPR yang mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada Jumat (26/09/2014) dini hari tadi banyak dinilai berakhir dengan kemenangan koalisi Merah Putih pendukung Pilkada melalui DPRD. “Bisa dikatakan UU Pilkada adalah kemenangan Parpol yang ‘bersebrangan’ dengan Pasangan Presiden dan wakil Presiden terpilih, Joko Widodo- Jusuf Kala (Jokowi-Jk) dan kemenangan sisa-sisa tenaga dari...