Kamis, 18/09/2014 15:10 WIB

Ini Sosok Calon Menteri Kabinet Jokowi-JK dari Profesional Muda yang Banyak Diusulkan

JAKARTA – Paska Presiden terpilih Joko Widodo mengumumkan kementerian dalam kabinetnya mendatang yang berjumlah 34 kementerian, berbagai elemen masyarakat semakin santer mengusulkan nama-nama menteri dari kalangan professional. Terlebih, Kabinet Jokowi-JK lima tahun mendatang akan memprioritaskan posisi menteri untuk kalangan professional, yaitu 18 kementrian. Diantara nama yang diusulkan sebagai menteri dari kalangan professional adalah Agus Suherman yang...

Rabu, 17/09/2014 08:29 WIB

Kapal Permina Bermuatan 45 Ribu Kiloliter Solar, Terbakar

JAKARTA – Kapal tanker milik Pertamina bermuatan 45 ribu kiloliter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, terbakar di kawasan Perairan Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (16/09/2014) malam. Dikabarkan, dalam insiden tersebut diduga satu orang teknisi kapal meninggal. Menurut keterangannya kepada media, Kepala Pusat dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menuturkan, lokasi...

Selasa, 16/09/2014 09:18 WIB

48 Anggota DPR Terpilih Terjerat Kasus Korupsi

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis sebanyak 48 Anggota DPR Terpilih hasil Pemilu Legislatif 2014, terjerat kasus korupsi. Kalangan aktivis anti korupsi mengkhawatirkan jika para Anggota dewan tersebut turut serta dalam pengambilan kebijakan yang menyentuh nasib masyarakat Indonesia. Peneliti ICW Ade Irawan, mengatakan, masuknya tersangka korupsi ke Senayan, menurutnya, merupakan kemunduran dan memperburuk citra DPR....

Rabu, 10/09/2014 11:24 WIB

Peneliti AEPI: Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung Pintu Masuk Korupsi

JAKARTA - Perdebatan Pilkada langsung dan Pemilihan oleh DPRD yang berkembang akhir-akhir ini dinilai kurang menyentuh akar masalah, yakni rusaknya sistem bernegara sejak era reformasi salah satunya disebabkan Otonomi Daerah (OTDA). Tidak hanya pilkada langsung yang harus dihentikan namun Otonomi daerah harus dibubarkan. Hal itu dikatakan peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dalam rilis pers kepada...

Rabu, 10/09/2014 11:04 WIB

Pilkada Melalui DPRD Dinilai Mengembalikan Amanah Konstitusi

JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terus menuai kontroversi. Wacana mengembalikan Pilkada melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), terus mengat dari kalangan Koalisi Merah Putih (Partai pendukung Capres Prabowo Subianto, red) . “Mengembalikan Pilkada ke DPRD sesuai cita-cita founding fathers yang tertuang dalam sila ke-4 Pancasila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam...

Senin, 08/09/2014 20:21 WIB

Gerindra Dukung Pilkada Melalui DPRD

JAKARTA- DPR-RI sedang membahas RUU Pilkada. Dalam pembahasan, opsi Pilkada secara langsung atau melalui DPRD, masih menjadi perdebatan. Namun, Partai Gerindra mendukung opsi untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon. Menurutnya dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 menyebutkan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara...

Minggu, 07/09/2014 09:56 WIB

PAHMI Usulkan Fit and Proper Test Calon Menteri Kabinet Jokowi-JK

JAKARTA - Tiga menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yaitu Andi Alfian Malarangeng (Menpora), Surya Dharma Ali (Menteri Agama), Jero Wacik (Menteri ESDM) yang menjadi tersangka Korupsi adalah preseden buruk. Terkait hal itu, presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diminta lebih...

Jumat, 05/09/2014 20:37 WIB

Ferry Mursyidan: Sebaiknya Pembahasan RUU Pilkada Ditunda

JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Langsung Kepala Daerah (RUU Pilkada) saat ini, sebaiknya ditunda. Sebab, jika pembahasannya dilakukan anggota DPR dan pemerintah sekarang yang masa kerjanya akan segera berakhir, dikhawatirkan hasilnya kurang maksimal. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Nasinal Demokrat (Nasdem), Ferry Mursyidan Baldan. Menurutnya, pembahasan RUU Pilkada membutuhkan...

Jumat, 05/09/2014 18:31 WIB

Daftar Haji Sekarang Antrenya Bisa 25 Tahun Lho!

JAKARTA – Antrean masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji secara reguler semakin panjang, menyusul adanya kebijakan pemotongan sisa kuota haji sebesar 20 persen hingga 2016 akibat renovasi dan perluasan masjidil haram. Kepala Sub Direktorat Bidang Pendaftaran Haji, Haji Nur Arifin mengungkapkan, factor yang menyebabkan antrean juga karena minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya...