Sabtu, 05/10/2019 21:50 WIB

Gemura Minta Presiden Tak Libatkan Parpol yang Tak Masuk PT 2019 dalam Kabinet Mendatang

JAKARTA - Pemilu serentak 2019 telah berakhir, meskipun Presiden dan Wakil Presiden belum resmi dilantik dinamika politik terus bergulir dan konflik politik kian memanas, mulai dari isu presiden-wapres hasil KPU bukan hasil suara nurani rakyat hingga tidak tegasnya pemerintah pusat dalam menyelesaikan tragedi kemanusiaan di bumi cendrawasih pada sisa masa jabatannya. “Tanpa disadari kita sudah melewati...
Jumat, 04/10/2019 12:46 WIB

Membumikan Pengawasan Berbasis Masyarakat

Oleh : Vici Herawati* Sebagai negara yang memilih sistem demokrasi, pergantian kekuasaan melalui  mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat adalah suatu keniscayaan. Di Indonesia pergantian kekuasaan dilakukan secara periodik lima tahunan melalui ajang Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih anggota legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih Gubernur, Bupati,dan Wali Kota. Pemilu mensyaratkan pelaksanaan...
Jumat, 27/09/2019 19:26 WIB

Langkah Jitu Antisipasi Kekurangan Surat Suara Pemilu

Oleh: Vici herawati*  Ingar-bingar penyelenggaraan Pemilu 2019 telah selesai dengan ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif terpilih periode 2019-2024. Hajat demokrasi yang diselenggarakan pada 17 April 2019 itu menjadi tonggak sejarah baru dengan dilaksanakannya Pemilu Legislatif (Pileg) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara serentak. Mengutip pernyataan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis...
Kamis, 26/09/2019 17:06 WIB

Menjawab Tantangan Pengawasan Pemilu dengan Kewenangan Baru

Oleh: M. Abdul Karim Mustofa, MSI* Satu tahun yang lalu, tepatnya 15 Agustus 2018 menjadi hari hari bersejarah bagi Bawaslu dimana tanggal tersebut menjadi momentum bagi 1914 orang dari 514 Kabupaten/Kota dilantik Bawaslu RI sebagai pengawas pemilu (Bawaslu) tingkat kabupaten serentak di seluruh Indonesia. Momentum itu juga memastikan perubahan status panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota yang...
Senin, 26/08/2019 19:41 WIB

MK Belum Putuskan Judicial Review UU Nomor 10 Tahun 2016, Bawaslu Sleman Terancam Tak Bisa Awasi Pilkada 2020

SLEMAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota terancam tak bisa mengawasi pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 tersebut, tak terkecuali Bawaslu...
Kamis, 22/08/2019 19:04 WIB

Hasil Poling FDD Pilkada Gunungkidul, Tugiman Teratas

GUNUNGKIDUL – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gunungkidul akan digelar pada 2020 mendatang. Sejumlah elemen masyarakat secara mandiri mengadakan poling tentang sosok calon pemimpin Gunungkidul lima tahun ke depan. Salah satunya, poling yang dilakukan Forum Diskusi Demokrasi (FDD). Lembaga ini menggelar poling dengan mengajukan pertanyaan, "Siapa yang menurut Anda mampu menyelesaikan permasalahan di Gunungkidul dan membawa kehidupan...
Jumat, 02/08/2019 18:32 WIB

Calonkan Diri Sebagai Ketua DPRD, Fokki Usung Visi Misi Membangun Kota Yogyakarta BerPancasila dan Berkebudayaan

YOGYAKARTA – Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) mendapatkan kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta. Sesuai aturan peraturan Undang-Undangan maka PDIP mendapatkan posisi Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Selain itu, di internal PDIP sendiri diatur untuk mekanisme pencalonan pimpinan dewan. Halitu diungkapkan Antonius Fokki Ardiyanto SIP, anggota DPRD sekaligus anggota...
Jumat, 12/07/2019 12:48 WIB

Perubahan Satu Pasal Pada UU MD3 Dinilai Kerjai DPD

YOGYAKARTA - Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 249 ayat (1) huruf j UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua, menuai rekasi kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pasal tersebut pemberian kewenangan bagi DPD RI dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (raperda)...
Jumat, 28/06/2019 18:02 WIB

HIMMAH Al Washliyah Imbau Semua Pihak Terima Keputusan MK

JAKARTA - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (PP HIMMAH) meminta semua pihak menerima putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilpres 2019. Ketua Umum PP HIMMAH Pusat, Aminullah Siagian mengatakan saat ini semua elemen bangsa perlu merajut kembali tali silaturrahmi yang sudah lama terurai demi menciptkan Indonesia yang lebih baik ke depannya, "Demi persatuan Nasional Himmah mengajak warga...

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61