Minggu, 13/03/2016 21:27 WIB

Mahkamah Partai Demokrat Putuskan PAW Ambar, Roy Dipastikan Kembali ke Senayan

YOGYAKARTA – Kendati sempat gagal meraih kursi di DPR dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 yang lalu, namun  Mantan Menteri Pemuda Dan Olah Raga (Menpora), KRMT Roy Suryo dipastikan bakal kembali menjabat legislator di Senayan. Pasalnya, Mahkamah Partai (MP) Demokrat secara resmi telah melayangkan surat Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Ambar Cahyono, anggota DPRRI dari Daerah...

Kamis, 31/12/2015 17:43 WIB

Ini Prestasi Pemerintah Sepanjang 2015 yang Dipuji Fadli Zon

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon yang kerap mengkritik tajam kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengapresiasi pemerintah yang dinilai lebih maju dalam  bidang pertahanan. “Kita bangga terjadi peningkatan cukup pesat. Kekuatan militer Indonesia berada pada peringkat ke 12, sebagaimana merujuk pada rangking yang dikeluarkan Global Fire Power,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima jogjakartanews.com,...

Rabu, 30/12/2015 12:49 WIB

Reshuffle Kabinet Cuma Dagelan Bagi-Bagi Kue Kekuasaan

JAKARTA – Kepemempinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla ( Jokowi-JK) terus diwarnai kegaduhan politik. Di tengah-tengah rakyat yang semakin menderita akibat ekonomi nasional yang tak kunjung membaik, kini muncul isu resuffle kabinet yang kembali mengalihkan perhatian publik. “resuffle Kabinet seakan jadi obat mujarab keluarkan Indonsia dari keterpurukan. Isu hanya melahirkan banyak "sandal jepit", maksudnya...

Sabtu, 07/11/2015 16:56 WIB

Kedua Kubu Golkar Siapkan Islah Lewat Munas Bersama

JAKARTA – Perpecahan di tubuh Partai Golkar memasuki babak baru. Kedua kubu, baik hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali dengan ketua Aburizal Bakrie maupun Munas Ancol (Jakarta), menunjukkan sinyalemen akan melanjutkan upaya islah. Ketua DPP Golkan hasil Munas Ancol, Melchias Markus Mekeng mengaku penting bagi partainya untuk kembali bersatu. Markus juga menilai upaya yang dilakukan  Wakil Presiden ‎Jusuf...

Senin, 26/10/2015 12:58 WIB

28 Nama Anggota DPR Masuk Daftar Mafia Banggar, Besok Disetor ke KPK

JAKARTA – Indikasi adanya mafia anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tercium BANGGAR Watch. Kuat dugaan RAPBN 2016 rawan dijebol oleh para mafia anggaran di DPR. Terlebih, jumlahnya tidak tanggung tanggung hingga berkisar hingga Rp 1042,6 Triliun. “Patut diduga telah ada praktek bagi-bagi kavling anggaran pada RAPBN 2016, yang terdiri dari sektor Infrastruktur ,Pendidkan ,Kesehatan,Transmigrasi ,Proyek...

Senin, 26/10/2015 10:49 WIB

Banyaknya Pemimpin Daerah Diciduk KPK, Pilkada Langsung Perlu Evaluasi

YOGYAKARTA –  Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)  selama ini masih menyisakan banyak masalah. Salah satunya adalah output yang tidak sesuai dengan harapan rakyat yang=memilih pemimpin daerahnya baik Bupati/Wali Kota atau Gubernur. “Selama ini Pilkada dikenal dengan biaya mahal, namun hasilnya belum tentu sesuai dengan yang diharapkan, contoh banyaknya pemimpin hasil pilkada yang menjadi ‘pasien’ KPK,”...

Senin, 26/10/2015 10:36 WIB

Isu SARA Bisa Menodai Pilkada Serentak

YOGYAKARTA –  Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)  serempak yang akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang rawan konflik sosial. Salah satunya disebabkan karena masih adanya isu rasial dan agama (SARA) yang berkembang saat momen pesta demokrasi di daerah ini.  Hal itu dikemukakan dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWMY), Dr. Djaya saat memberikan materi dalam...

Jumat, 16/10/2015 12:42 WIB

Anggap Rio Bersikap Negarawan, NasDem Dinilai Tidak Mendidik Masyarakat Anti Korupsi

YOGYAKARTA – Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (15/10/2015) kemarin, Sekjen DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem), Patrice Rio Capell, mengundurkan diri dari partainya. Ia ditetapkan tersangka atas dugaan keterlibatannya menerima suap terkait penanganan perkara Bansos di Kejati Sumut dan Kejagung.  Pernyataan mengunduran diri Rio tersebut diapresiasi Ketua Umum NasDem Surya Paloh bahkan...

Sabtu, 10/10/2015 19:03 WIB

Stop Pencitraan, Jokowi Harus Akui Kesalahan dan Perbaiki Dengan Kerja Nyata

YOGYAKARTA -  Akhir-akhir ini publik kembali disodori survey tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Dari berbagai lembaga survey, memperlihatkan ketidakpuasan publik. Namun opini yang dibangun adalah kesalahan bukan pada pemimpin, melainkan pada pembantu-pembantu alias menterinya. Hal itu dikemukakan Koordinator Gerakan PemudaUntuk Pemerintahan Bersih, Heman dalam pers rilis yang dierima...