Sabtu, 07/11/2015 16:56 WIB

Kedua Kubu Golkar Siapkan Islah Lewat Munas Bersama

JAKARTA – Perpecahan di tubuh Partai Golkar memasuki babak baru. Kedua kubu, baik hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali dengan ketua Aburizal Bakrie maupun Munas Ancol (Jakarta), menunjukkan sinyalemen akan melanjutkan upaya islah. Ketua DPP Golkan hasil Munas Ancol, Melchias Markus Mekeng mengaku penting bagi partainya untuk kembali bersatu. Markus juga menilai upaya yang dilakukan  Wakil Presiden ‎Jusuf...

Senin, 26/10/2015 12:58 WIB

28 Nama Anggota DPR Masuk Daftar Mafia Banggar, Besok Disetor ke KPK

JAKARTA – Indikasi adanya mafia anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tercium BANGGAR Watch. Kuat dugaan RAPBN 2016 rawan dijebol oleh para mafia anggaran di DPR. Terlebih, jumlahnya tidak tanggung tanggung hingga berkisar hingga Rp 1042,6 Triliun. “Patut diduga telah ada praktek bagi-bagi kavling anggaran pada RAPBN 2016, yang terdiri dari sektor Infrastruktur ,Pendidkan ,Kesehatan,Transmigrasi ,Proyek...

Senin, 26/10/2015 10:49 WIB

Banyaknya Pemimpin Daerah Diciduk KPK, Pilkada Langsung Perlu Evaluasi

YOGYAKARTA –  Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)  selama ini masih menyisakan banyak masalah. Salah satunya adalah output yang tidak sesuai dengan harapan rakyat yang=memilih pemimpin daerahnya baik Bupati/Wali Kota atau Gubernur. “Selama ini Pilkada dikenal dengan biaya mahal, namun hasilnya belum tentu sesuai dengan yang diharapkan, contoh banyaknya pemimpin hasil pilkada yang menjadi ‘pasien’ KPK,”...

Senin, 26/10/2015 10:36 WIB

Isu SARA Bisa Menodai Pilkada Serentak

YOGYAKARTA –  Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)  serempak yang akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang rawan konflik sosial. Salah satunya disebabkan karena masih adanya isu rasial dan agama (SARA) yang berkembang saat momen pesta demokrasi di daerah ini.  Hal itu dikemukakan dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWMY), Dr. Djaya saat memberikan materi dalam...

Jumat, 16/10/2015 12:42 WIB

Anggap Rio Bersikap Negarawan, NasDem Dinilai Tidak Mendidik Masyarakat Anti Korupsi

YOGYAKARTA – Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (15/10/2015) kemarin, Sekjen DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem), Patrice Rio Capell, mengundurkan diri dari partainya. Ia ditetapkan tersangka atas dugaan keterlibatannya menerima suap terkait penanganan perkara Bansos di Kejati Sumut dan Kejagung.  Pernyataan mengunduran diri Rio tersebut diapresiasi Ketua Umum NasDem Surya Paloh bahkan...

Sabtu, 10/10/2015 19:03 WIB

Stop Pencitraan, Jokowi Harus Akui Kesalahan dan Perbaiki Dengan Kerja Nyata

YOGYAKARTA -  Akhir-akhir ini publik kembali disodori survey tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Dari berbagai lembaga survey, memperlihatkan ketidakpuasan publik. Namun opini yang dibangun adalah kesalahan bukan pada pemimpin, melainkan pada pembantu-pembantu alias menterinya. Hal itu dikemukakan Koordinator Gerakan PemudaUntuk Pemerintahan Bersih, Heman dalam pers rilis yang dierima...

Selasa, 29/09/2015 18:54 WIB

Benarkah Surya Paloh Akan Diperiksa KPK Terkait Kasus Gatot?

JAKARTA – Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh dikabarkan akan diperisa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi hakim PTUN Medan. Hal itu menyusul statement  Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja yang akan mengklarifikasi pihak-pihak yang pernah berhubungan dengan mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, terkait kasus yang sedang diprosesnya. “Semua akan diklarifikasi,"...

Kamis, 03/09/2015 11:18 WIB

Fadli Zon Bantah Buruknya Perekonomian Nasional Terkait Dukungan Politik di DPR

JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyatakan bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Pemerintahan Jokowi-JK. Hal itu sebagaimana dikemukaan Ketua Umum(Ketum) PAN Zulkifli Hasan, belum lama ini kepada wartawan dari berbagai media massa. Zulkifli menegaskan, partainya akan membantu menguatkan dukungan politik terhadap Pemerintahan Jokowi-JK untuk menyejahterakan rakyat, termasuk menghadapi situasi ekonomi nasional....

Kamis, 25/06/2015 18:14 WIB

Ini Alasan Mentri Rini Soemarno Layak Di Reshuffle Berdasarkan Survei

YOGYAKARTA - Mentri Negara BUMN Rini Soemarno terus saja mendapatkan sorotan publik terkait kinerjanya sebagai mentri. Rini selalu dikaitkan-kaitkan dengan isu reshuffle kabinet kerja yang berhembus kencang akhir-akhir ini. Mentri Rini pun dianggap layak di di reshuffle oleh banyak kalangan.Hasil survei terbaru dari Badan Penelitian dan Pengembangan Federasi Serikta Pekerja BUMN bahkan menyebut...