Ditemukan 43 berita dalam tag #PemberantasanKorupsi
, 30/08/2016 18:51 WIB

Gusti Prabu: Kasus Seragam Atlet Koni Kota Yogyakarta Hanya Soal Prosedur

YOGYAKARTA – Terkait kasus dugaan korupsi seragam atlet KONI Kota Yogyakarta tahun 2015, Ketua KONI DIY, GBPH Prabu Kusumo meminta penyidik Polda DIY objektif dengan melihat kasus secara menyeluruh. Menurutnya kasus tersebut hanya persoalan prosedur. “Hanya masalah prosedur saja, prosedur itu pun dari mana asalnya harus dilihat,” tutur tokoh yang akrab disapa Gusti Prabu, saat dikonfirmasi...
, 20/08/2016 20:03 WIB

Aktivis Anti Korupsi Dukung Polda Usut Kasus Seragam Atlet KONI

YOGYAKARTA – Kasus dugaan penyimpangan dana hibah Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Yogyakarta tahun 2015 untuk pengadaan seragam atlet sebesar Rp 639,7 juta pada tahun anggaran 2015, kian menjadi perhatian puplik. Langkah Kepolisian Daerah (Polda DIY) yang mulai melakukan pengusutan mendapat dukungan dari kalangan pegiat anti korupsi di Yogyakarta. “Kami mendukung Polda DIY untuk mengusut...
, 19/08/2016 18:52 WIB

Diduga Ada Penyimpangan Dana Hibah, Pengurus KONI Bawa Nama Wawali

YOGYAKARTA – Penggunaan Dana hibah Komite Olahraga Nasional Iindonesia (KONI)  Kota Yogyakarta senilai Rp 639,7 juta pada tahun anggaran 2015 diduga terjadi penyimpangan. Dana  yang digunakan untuk Pengadaan seragam atlet tersebut, tanpa melalui proses lelang. Laporan adanya dugaan penyelewengan dana hibah tersebut sudah masuk ke Polda DIY. Senin (15/08/2016) yang lalu Polda DIY telah melakukan tindak lanjut...
, 25/05/2016 22:28 WIB

Divonis 4 Tahun Penjara, Terdakwa Tipikor KPU DIY Minta Pihak Lain Diseret

YOGYAKARTA – Terdakwa Kasus dugaan korupsi KPU DIY Sigit Giri Wibowo, divonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta dengan hukuman penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan, Rabu (25/5) siang. Vonis majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu penjara 4,6 tahun, denda Rp200 juta...
, 04/01/2016 17:06 WIB

Terkait Kasus Bansos Sumut, GERAK Desak KPK Tangkap Paloh dan Prasetyo

JAKARTA - Seratusan massa dari Gerakan Rakyat untuk Keadilan (GERAK) melakukan aksi demonstrasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (04/01/2016). Mereka mendesak agar KPK yang baru berani mengambil Alih kasus dana Bantuan Sosial di Sumatera Utara, yang ditangani Kejaksaan Agung. Massa GERAK yang datang dengan menumpangi 6 Kopajatersebut juga mendesakKPK memanggil Jaksa Agung Prasetyo dan...
, 29/12/2015 21:06 WIB

Sepanjang 2015 Terjadi Tren Vonis Ringan di Pengadilan Tipikor Yogyakarta

YOGYAKARTA - Dalam catatan Jogja Corruption Watch (JCW), berdasar hasil pantauan langsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta, terjadi tren vonis ringan terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Tipikor) pada tahun 2015.   “Hal ini menggambarkan bahwa kinerja institusi pengadilan Tipikor Yogyakarta belum maksimal dalam menghukum para terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana korupsi,” ujar Koordinator Divisi Pengaduan...
, 29/12/2015 19:57 WIB

Tuntut Penuntasan Kasus Bansos Sumut, FRB Beri KPK Tikus Putih

JAKARTA - Puluhan Massa dari Front Rakyat Bersatu (FRB) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta,  Selasa (29/12/2015). Mereka mendesak agar KPK berani menuntaskan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Sumatera Utara (Sumut) dan segera memanggil M Prasetyo (MP) dan Surya Paloh (SP) terkait kasus tersebut. “Pimpinan KPK saat ini seperti...
, 28/12/2015 20:07 WIB

JCW: Kejati DIY Punya PR Kasus Dugaan Korupsi Persiba dan Pergola

YOGYAKARTA – Jogja Coruption Watch (JCW) menilai kendati Kejaksaan Tinggi DIY telah mengklaim tahun 2015 berprestasi dalam pemberantasan korupsi, namun, ada beberapa catatan yang perlu dikritisi. “Pada pertengahan bulan ini tepatnya tanggal 12 Desember 2015 lalu, pihak Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Asisten Intelijen Kejati DIY menyatakan telah berhasil menyelamatkan uang negara mencapai sekitar...
, 25/11/2015 21:13 WIB

FSP BUMN Bersatu: Ada Mafia Infrastruktur Terkait Tender Jalan Nasional

JAKARTA - Pembangunan dan perbaikan jalan nasional yang tendernya dilakukan oleh Direktorat Bina Marga selama ini, ditengarai terdapat berbagai kejanggalan. Sebab, mutu pekerjaan oleh perusahaan yang selalu menjadi pemenang tender dinilia kurang berkualitas . “Sungguh ada keanehan yang sangat luar biasa kalau BUMN Infrastruktur yang sudah menjadi perusahaan publik listed di Bursa Saham dan BUMD Jaya...

Halaman : 1 2 3 4 5