JAKARTA – Bertepatan dengan digelarnya sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait skandal Freeport, Ribuan massa gabungan mahasiswa dan elemen rakyat yang terhimpun dalam Aliansi Tarik Mandat (ATM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Rabu (16/12/2015). Massa menuntut mendesak agar DPR/MPR menggelar Sidang Istimewa (SI), dan mengembalikan konstitusi kepada UUD 45 asli, yang sesuai rumusan PPKI 18 Agustus 1945 dan cabut mandat Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai Presiden dan wakil Presiden RI.
Presidium ATM yang juga ketua Umum DPP IMM, Beni Pramula dalam orasinya mengatakan, sudah setahun lebih Jokowi-JK menahkodai bangsa Indonesia, namun tidak mampu memenuhi harapan rakyat Indonesia. Presiden yang selama ini dicitrakan representasi wong cilik (rakyat kecil,red), ternyata justru selalu membuat kebijakan yang menyengsarakan wong cilik.
“Mempertahankan Pemerintahan hari ini sama dengan bangsa ini akan menggung dosa sejarah dikemudian hari karena telah melakukan pembiaran terhadap kedzaliman yang nyata. Inilah saatnya untuk menyelamatkan NKRI dari pemimpin khianat yang tak patut ditaati,” tandasnya saat berorasi.
Menurutnya, setahun pemerintahan rezim Jokowi-JK, rakyat Indonesia hanya ditipu dengan janji-janji kampanye dan pencitraan palsu. Semangat Pancasila tak lagi menjadi spirit, Trisakti sekedar retorika politik semata, Nawacita menjadi dukacita.
“Kedaulatan semakin jauh dari kenyataan. Kebijakan ekonomi dibawah pemerintahan Jokowi-JK malah semakin liberal. Membuka keran liberalisasi disemua sektor. Rakyat semakin sengsara,” ujarnya.
Dalam orasinya Beni membeberkan kebijakan-kebijakan Jokowi yang menindas Rakyat. Diantaranya, pencabutan subsidi sumber energi, BBM disesuaikan dengan harga pasar, membuka keran investasi seluas-luasnya ditunjang dengan paket deregulasi yang cenderung “menjual” daripada “Menguntungkan” negara. Alih-alih menciptakan lapangan kerja baru malah memberikan karpet merah kepada ribuan pekerja asing. Rupiah menembus angka Rp.14. 000/Dolar. Kembali berhutang kepada ADB dan World ank, menggadaikan 3 bank BUMN hanya untuk proyek kereta cepat. Daya beli rakyat turun, semua harga naik. Tarif listrik dan Lpg semakin mahal, lambat menyelesaikan darurat asap, dan memperpanjang izin ekspor PT. Freeport walaupun jelas melanggar UU Minerba, dan menjamin perpanjangan Kontrak Karya PT. Freeport.
Beni juga mengatakan Selama Memimpin, Politik makin gaduh. Leadership Lemah. Republik Indonesia di Era Jokowi, layaknya Republik Multipilot. Jokowi tak bisa melepaskan diri dari kepentingan elit politik dan para pemilik modal besar di belakangnya. Setahun Memimpin, penegakan hukum makin sulit terwujud. KPK dan kepolisian malah semakin lemah. Sejumlah kasus-kasus besar semakin tak jelas penyelesaiannya,
“Jokowi adalah produk sistem pollitik yang semakin liberal. Begitupun kondisi bangsa yang semakin hari semakin memprihatinkan, akibat dari ekonomi yang semakin liberal. Sehingga berdampak kepada kebudayaan bangsa. Begitupun korupsi yang semakin marak, adalah hasil dari demokrasi liberal yang kita anut saat ini. Maka sudah sepantasnya kiblat bangsa diluruskan,” tegasnya.
Dijelaskan Beni, Adapun lima tuntutan massa ATM adalah: Menjalankan system Ekonomi dan Pemerintahan, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 asli; Mendesak Kepada DPR/MPR-RI Untuk melaksanakan Sidang Istimewa kembali ke UUD 1945 asli; Tolak perpanjangan kontrak karya PT. Freeport, dan Usut tuntas kasus lobi saham PT. Freeport. Tangkap semua yang terlibat; Nasionalisasi aset-aset strategis Bangsa; Turunkan Jokowi – JK yang menjadi Boneka Asing.
Sekadar Informasi, Massa ATM terdiri dari berbagai elemen mahasiswa dan rakyat, diantaranya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), BEM SI, dan berbagai elemen yang melebur dalam Sekber Indonesia Berdaulat. Aksi berlangsung dari siang hingga sore hari dengan pengawalan ketat ribuan aparat kepolisian. (pr*/kt3)
Redaktur: Rudi F
