JAKARTA – Politisi Partai Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, aksi demonstrasi dan mogok massal angkutan umum konvensional yang memprotes jasa transportasi berbasis aplikasi online, menjadi pelajaran penting bagai Partai-Partai Politik (Parpol).
“Parpol juga harus segera melakukan langkah antisipatif terhadap perubahan perilaku masyarakat akibat kemajuan TI (Teknologi Informasi). Jika tidak, maka nasibnya tadak akan jauh berbeda dengan perusahaan transportasi konvensional. Lama-lama akan ditinggalkan para pemilihnya karena tidak memberi manfaat yang cepat dan pasti untuk rakyat,” kata Agun dalam keterangan pers kepada jogjakartanews.com, belum lama ini.
Menurut Agun, ke depan masyarakat akan cenderung memilih Parpol-Parpol modern yang kreatif, inovatif, berbasis TI, sehingga tidak lagi pada mobilisasi, melainkan partisipasi. Menghadapi tantangan tersebut, kata Agun, Parpol harus berinovasi dalam penanganan keanggotaan, kaderisasi, promosi, mutasi secara berjenjang, pencalonan untuk legislatif dan eksekutif.
“Tidak lagi bisa dengan cara-cara konvensional seperti yang selama ini dilakukan. Akan tetapi harus dengan cara-cara yang transparan, partisipatif dan terukur. Dengan berbasis TI yang bisa diakses langsung oleh Publik berkenaan degan fungsi-fungsi kepartaian, maka publik akan dapat mengetahui dan memahami bagaimana partai itu menjalankan fungsi-fungsinya, serta meyakini akan pencapaian tujuan-tujuan nya untuk kepentingan rakyat,” ujar Agun yang Anggota Komisi I DPR RI.
Dari kejadian aksi mogok sopir taxi dan angkutan umum konvensional yang potensial menjadi sumber konflik sosial, karena menyangkut nasib atau masa depan kehidupannya, maka kemajuan TI ini harus menjadi pembelajaran Parpol. Sebab, kata dia, Parpol juga akan mengalami hal yang sama, tidak akan didukung dan dipilih publik, ketika tidak memberi manfaat lebih dan praktis.
“Kalau Taxi konvensional, masyarakat kan tidak dapat mengaksesnya secara langsung dari HP yang ada di tangannya. Mudah-mudahan saja demo kemarin menyadarkan kita semua, utamanya Pemerintah yang telat dan terlambat dalam membuat regulasinya,” tukasnya.
Terkait penyelesaian konflik antara angkutan umum berbasis online dengan angkutan umum konvensional, Agun meminta pemerintah mengambil langkah bijak dan tepat. Menurutnya, di era kebebasan yang sangat kompetetif, konsumen butuh layanan yang cepat dan murah. Kemajuan Teknologi Informasi (TI) yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut menjadi sebuah keniscayaan.
“Dengan layanan berbasis online setiap warga dapat memilih jasa atau produk sesuai tempat dan waktu yang dibutuhkan secara pasti, tidak harus menunggu lama, seperti yang terjadi dalam cara-cara yang konvensional. Kemajuan TI memang telah mendorong perilaku yang sangat individual, serba instan, cepat, dan murah. Sehingga, untuk mengatasi permasalahan demo supir taxi konvensional, bukan degan cara melarang bisnis online, tapi dengan mengaturnya,” imbuh Agun.
Ditandaskan Agun, pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo dan Kemenhub harus segera hadir mengaturnya bersama dengan Pemda-Pemda. Sebab, kata Agun, persaingan bisnis konvensional versus online ini merupakan perubahan paradigma kehidupan yang tidak bisa diatasi dengan cara-cara melarang atau menutup salah satunya.
“Agar bisa bersaing, perusahan-perusahaan taxi yang sudah ada selama ini harus dapat segera menyesuaikan degan kemajuan TI. Tapi mereka yang sudah menjalankan bisnis online dan jelas-jelas telah mengurangi income penyedia jasa transportasi konvensional juga harus mau diatur secara formal dan legal oleh Pemerintah, sehingga memberi manfaat yang adil, pendapatan pajak yang sah bagi Negara,” ujar olitisi Golkar yang tercatat lima kali periode sebagai legislator di Senayan ini.
Sekadar informasi, ratusan pengemudi taxi dan pengemudi transportasi konvensional di Ibu kota aksi mogok massal, menuntut pemerintah menutup taxi dan jasa transportasi berbasis aplikasi online, Selasa (22/03/2016). Aksi yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari tersebut berujung ricuh. Antara kedua belah kubu saling serang. Puluhan kendaraan baik dari pengemudi konvensional maupun online, rusak. Para pendemo bahkan sempat menghalangi perjalanan rombongan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain menimbulkan kemacetan, ribuan penumpang telantar di beberapa terminal angkutan umum di seantero DKI. (kt2/pr)
Redaktur: Rudi F
