YOGYAKARTA – Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqqodas meminta pemerintah mengevaluasi kinerja, berikut anggaran untuk penenganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Desakan Busyro yang kini Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, tersebut, disampaikan setelah ia menerima kunjungan istri dari Siyono, terduga teroris dari Klaten di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta Selasa (29/3/2016).
Busyro mengaku turut prihatin atas meninggalnya terduga teroris asal Klaten, Siyono, pada 11 Maret 2016 lalu, yang dnilai janggal oleh keluarganya. Menurutnya Istri Siyono, Suratmi Mufidah (39) banyak menceritakan dan menunjukkan beberapa bukti kejanggalan kematian suaminya.
“Mereka meminta bantuan hukum kepada PP Muhammadiyah. Kita terima, dan akan segera membentuk tim untuk bekerja,” katanya kepada wartawan usai menerima kunjungan Suratmi.
Busyro meminta supaya Presiden membentuk tim independen, agar misteri kematian Siyono menjadi terang-benderang. Sebab, menurutnya, kasus ini bisa bias jika tanpa ada tim independen. Tak hanya itu, dia juga meminta tim independen itu melakukan evaluasi pada institusi Densus 88 dan BNPT.
“Kami minta agar Presiden bentuk tim indepwnden untuk mengevaluasi BNPT dan Densus. Kami juga akan meminta Presiden untuk memerintahkan BPK dan PPATK untuk mengaudit dana operasional BNPT dan Densus, asal dari mana dan berapa jumlahnya,” bebernya.
“Jika uang itu berasal dari luar negeri, perlu diperhatikan. Sebab, institusi pemerintah tidak selayaknya menerima dana dari luar negeri tanpa ada kejelasan dan keterbukaan,” pungkasnya. (kt1)
Redaktur: Faisal
