Jumat, 10/04/2015 21:04 WIB | Dibaca: 1331 kali

Kolorisasi Harga BBM


Khusnul Imanuddin. Foto:doc/istimewa

Oleh: Khusnul Imanuddin*

BAK tali kolor yang elastis, seringnya pemerintah menarik ulur kenaikan harga ВВМ mengundang perdebatan masyarakat. Apalagi memasuki tahun 2015, dimana suhu politik mulai memanas"

Bulan April, pemerintah kembali memberi sinyal untuk menaikkan harga ВВМ, harga premium yang semula 6700/liter naik menjadi 7400/liter, sementara solar dari 6400/liter naik menjadi 6900/liter. Tercatat tahun 2015 sudah beberapa kali pemerintah 'mempermainkan' harga BBM, harga minyak mentah dunia dan pengalihan subsidi BBM selalu menjadi alasan klasik. Menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro anggaran subsidi bahan bakar minyak untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 berkisar sebesar Rp 56 triliun, jauh lebih rendah dari anggaran subsidi BBM yang ada dalam APBN 2015 sebesar Rp 276 triliun, itupun kenyataan di lapangan membuktikan bahwa subsidi yang seharusnya dinikmati oleh rakyat kecil ternyata malah menguntungkan mayoritas kelas menengah keatas.

Data kementerian ESDM menunjukkan, 77 persen subsidi ternyata dinikmati kelas menengah keatas, sedangkan sisanya baru dinikmati golongan kecil. Belum lagi masalah kelangkaan mengintai, terutama dari daerah di luar Jawa. Padahal masyarakat di luar Jawa sudah biasa membeli ВВМ dengan harga 15-20 ribu/ liter asalkan stoknya mencukupi

Faktor Ekonomi Politik

Jika kita tarik masalah ВВМ ke kajian ekonomi, tentu pemerintah wajib menaikkan harga ВВМ agar APBN tidak jebol. Tetapi permasalahannya seringkali harga ВВМ diulur ke ranah politik, kenaikan harga ВВМ tentunya bumerang buat pemerintahan Jokowi yang tengah berusaha keras membangun citra karena di awal pemerintahannya popularitas dan elektabilitas semakin menurun karena banyaknya kasus yang mendera negeri ini. Domain penetapan kenaikan harga ВВМ yang mutlak ditentukan oleh presiden tanpa memerlukan persetujuan dari DPR tentunya menimbulkan tanggungjawab yang besar, disinilah Jokowi menghadapi dilema, karena bagaimanapun juga ini adalah kebijakan yang paling tidak populis di mata masyarakat.

Kenaikan harga ВВМ tentu akan berdampak langsung terhadap kenaikan tarif alat transportasi massa, hal ini masih ditambah efek domino merangkaknya harga sembako. Tentu hal ini pengaruhnya tidak berdampak besar terhadap rakyat menengah ke atas, tetapi bagi rakyat kecil? Hal ini sangat berimbas besar karena menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah rakyat miskin di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 96 juta jiwa.

Belum lagi efek sosial kenaikan harga ВВМ yang dipastikan akan mengundang reaksi kontra dari mahasiswa. Dipastikan mereka akan menggelar 'pameran' demonstrasi di berbagai daerah, tentunya menjadi sebuah persoalan permasalahan tersendiri yang akan menambah citra buruk pemerintah

Menunggu Ketegasan Pemerintah

Disinilah kemudian Jokowi menetapkan kebijakan kolorisme, tarik ulur kebijakan kenaikan harga ВВМ seringkali menjadi agenda rutin setiap bulan, ditambah sikap Jokowi yang seringkali terkesan tidak tegas makin menambah rumit persoalan ini. Di sisi lain pengusaha dan masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian karena harga-harga sudah mulai merangkak naik walaupun belum ada keputusan resmi dari pemerintah. Para spekulan pun mencoba mengambil kesempatan dengan menimbun ВВМ untuk kepentingan pribadi.

Sudah sepantasnya pemerintah bertindak tegas untuk menyelesaikan persoalan ВВМ, jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Subsidi ВВМ pada dasarnya adalah wilayah kajian ekonomi, dan bangsa Indonesia punya sejuta akademisi ekonomi yang bisa membantu menganalisis apakah harga ВВM dinaikkan atau tidak. Jangan sampai permasalahan ini kemudian dijadikan komoditas politik, seorang presiden tentunya harus bersikap tegas dalam mengeluarkan keputusan walaupun ada resikonya karena semua ini demi membantu menyelamatkan APBN Negara. (*)

* Penulis adalah Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasaiswa Islam (BADKO HMI) Jateng-DIY


 





Baca Juga