Ustadz Bachtiar Nasir
JOGJAKARTANEWS.COM – Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai sorotan dari berbagai kalangan. Forum internasional yang diklaim sebagai upaya baru menghentikan tragedi kemanusiaan di Palestina itu dinilai belum menyentuh persoalan mendasar konflik Gaza.
Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), Bachtiar Nasir, menyebut peran Amerika Serikat sebagai mediator perdamaian patut dipertanyakan. Menurut dia, selama ini Washington tidak pernah benar-benar berada di posisi netral dalam konflik Palestina–Israel.
“Amerika Serikat justru menjadi pihak yang secara konsisten memberikan dukungan militer dan perlindungan politik kepada Israel,” kata Bachtiar, Selasa, 27 Januari 2026.
Ia menilai keberpihakan tersebut semakin terlihat di era kepemimpinan Donald Trump. Dukungan persenjataan kepada Israel terus berjalan, sementara berbagai pelanggaran hukum internasional, kata dia, tidak diikuti dengan sanksi tegas.
Dalam kondisi seperti itu, Bachtiar meragukan efektivitas Dewan Perdamaian Gaza. Ia menyebut keterlibatan pihak yang selama ini terlibat langsung dalam konflik berpotensi membuat forum tersebut hanya berfungsi sebagai pengelola krisis, bukan penyelesai masalah.
“Masalah Gaza bukan soal kurangnya forum dialog, yang menjadi persoalan utama adalah pendudukan, blokade, dan kekerasan yang berlangsung secara sistematis,” katanya.
Indonesia termasuk negara yang dilibatkan dalam Dewan Perdamaian Gaza. Keterlibatan ini kerap dipandang sebagai peluang diplomatik. Namun Bachtiar mengingatkan bahwa kehadiran di forum internasional tidak selalu berbanding lurus dengan pengaruh nyata di lapangan.
Menurut dia, tanpa sikap tegas dan keberanian menyuarakan keadilan, keikutsertaan negara-negara pendukung Palestina justru berisiko dijadikan legitimasi politik.
“Struktur kekuasaan dalam dewan itu tetap timpang,” katanya.
Ia menambahkan, meski Dewan Perdamaian Gaza melibatkan negara-negara Muslim dan negara berkembang, keputusan strategis tetap berada di tangan aktor global yang selama ini melindungi Israel dari tuntutan pertanggungjawaban internasional.
Bachtiar menyebut negara-negara Global South memahami pola tersebut. Konflik Palestina, kata dia, kerap dikelola agar tidak meluas, namun tidak pernah diselesaikan secara menyeluruh. Palestina diminta bersabar, sementara Israel tetap bertindak tanpa konsekuensi hukum yang jelas.
Ia menegaskan, tanpa keberanian menyentuh isu pendudukan, blokade, dan impunitas, Dewan Perdamaian Gaza berpotensi menambah daftar panjang kegagalan diplomasi internasional.
“Perdamaian hanya bisa terwujud jika ketidakadilan dihentikan,” ujarnya.
FULL
