Arie Sujito: Perdamaian Tak Bisa Dipisahkan dari Kritik
JOGJAKARTANEWS.COM, Yogyakarta – Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, menegaskan perdamaian tidak bisa dibangun di atas penyangkalan terhadap ketidakadilan. Menurut dia, perdamaian yang mengabaikan kritik dan suara masyarakat hanya akan menjadi slogan politik tanpa makna substantif.
Pernyataan itu disampaikan Arie dalam orasi politik pada peringatan ulang tahun ke-9 Sanggar Maos Tradisi (SMT) di Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Minggu, 25 Januari 2026. Acara tersebut mengangkat tema “Jangan Alergi Kritik”.
Arie mengatakan kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Tanpa keberanian mendengar kritik, kata dia, demokrasi kehilangan daya koreksinya.
“Perdamaian harus berpijak pada keadilan. Tanpa itu, yang ada hanya ketenangan semu,” ujarnya.
Ia menyoroti kecenderungan sebagian pejabat publik yang memandang kritik sebagai ancaman. Padahal, kritik lahir dari kepedulian terhadap bangsa dan keinginan memperbaiki keadaan.
Praktik pembungkaman suara kritis, menurut Arie, justru memperlemah fondasi demokrasi. Arie juga menyinggung kondisi kelompok rentan seperti pedagang kecil, pekerja informal, dan masyarakat kelas bawah yang kerap tersingkir dari ruang pengambilan keputusan. Isu-isu yang menyangkut hajat hidup rakyat, kata dia, sering tenggelam oleh perbincangan dangkal yang tidak menyentuh persoalan struktural.
Pandangan tersebut mendapat tanggapan dari GM Totok Hedi Santosa, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan asal Daerah Istimewa Yogyakarta. Totok menilai alergi terhadap kritik menunjukkan adanya persoalan serius dalam cara pejabat memaknai kekuasaan.
“Supaya demokrasi tetap berjalan dengan baik, kita harus mau mendengar kritik dari masyarakat, dari intelektual, dari seniman dan budayawan,” kata Totok.
Menurut dia, kritik berangkat dari tujuan yang sama, yakni mencintai bangsa dan mendorong kemajuan bersama. Pejabat publik, kata Totok, seharusnya tidak mudah tersinggung ketika mendapat kritik.
“Kalau pejabat dikritik malah baper, ini problem. Kalau problem itu terus ada, lalu bagaimana kita bisa maju dan berkembang bersama?” ujarnya.
Totok menegaskan tugas pejabat negara adalah memfasilitasi masyarakat untuk tumbuh dan maju bersama, bukan mengambil hak-hak rakyat atau membungkam pandangan yang berbeda. Demokrasi, kata dia, menuntut keterbukaan dan kemauan mendengar, bukan pembatasan.
Arie menutup dengan menyinggung peran generasi muda dalam demokrasi. Ia menolak anggapan bahwa anak muda bersikap apolitis. Menurut dia, generasi muda memiliki cara berpolitik yang berbeda dan perlu difasilitasi melalui dialog lintas generasi. Teknologi, kata Arie, seharusnya digunakan untuk memperkuat agenda kerakyatan, bukan sekadar memperbesar isu sensasional.
FULL
