SLEMAN — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman mengedukasi 32 siswa SMK YPKK 2 Sleman tentang pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu juga mengecek status pendaftaran dua siswa yang telah berusia 17 tahun dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP).
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (20/10/2026) itu merupakan bagian dari program Bawaslu Goes to School. Edukasi diberikan kepada siswa kelas X Kuliner 2 dengan materi “Menjadi Pemilih Pemula yang Bijak”.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sleman, Raden Yuwan Sikra, menyampaikan materi mengenai hak dan tanggung jawab pemilih, pentingnya bersikap kritis terhadap informasi politik, serta cara mengenali hoaks dan praktik politik uang.
Para siswa juga diajak memahami potensi penyebaran informasi menyesatkan melalui media digital. Pemahaman tersebut dinilai penting agar pemilih pemula dapat menyaring informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
Selain memberikan pendidikan politik, Bawaslu Sleman melakukan uji petik terhadap dua siswa yang telah berusia 17 tahun dan memiliki KTP untuk memeriksa status mereka dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Berdasarkan hasil pengecekan melalui layanan Cek DPT Online Komisi Pemilihan Umum (KPU), satu siswa diketahui belum tercatat dalam DPT, sedangkan satu siswa lainnya sudah terdaftar.
Pengecekan tersebut menjadi bagian dari pengawasan data pemilih sekaligus sarana untuk mengingatkan pemilih pemula agar memastikan status kepemilihannya sejak dini.
Dengan mengetahui status pendaftaran, warga dapat lebih peduli terhadap pemenuhan hak pilihnya. Jika belum tercatat, mereka dapat mencari informasi mengenai prosedur dan mekanisme yang berlaku melalui kanal resmi KPU.
Melalui program Bawaslu Goes to School, Bawaslu Sleman berupaya meningkatkan pemahaman politik di kalangan pelajar. Generasi muda diharapkan tidak hanya mampu menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, tetapi juga bersikap kritis terhadap informasi politik dan menolak praktik politik uang.
Keterlibatan pelajar dalam pengawasan partisipatif juga diharapkan dapat membantu menjaga proses demokrasi agar berlangsung sesuai ketentuan. (pr/kt1)
