YOGYAKARTA, JOGJAKARTANEWS.COM – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memantik perhatian sejumlah tokoh di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menilai persoalan tersebut menyangkut keamanan kepala negara dan kedaulatan bangsa. Sementara itu, Ketua PD Satria DIY, Arief Sujatmiko, mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak provokasi dan menjaga persatuan.
Danang Wicaksana menegaskan, dugaan penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Jika benar terjadi, tindakan tersebut berpotensi menyentuh kepentingan strategis nasional.
Ketua DPD Partai Gerindra DIY itu menilai, persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran prosedur atau urusan internal institusi. Ada aspek keamanan kepala negara dan kedaulatan negara yang harus ditempatkan sebagai perhatian utama.
“Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur atau persoalan internal institusi, tetapi menyangkut keamanan Kepala Negara, kepentingan strategis, serta kedaulatan bangsa,” ujar Danang, Rabu (4/11/2026).
Danang juga sependapat dengan pandangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan dugaan tersebut mengarah pada tindak pidana makar apabila unsur-unsur pidananya terpenuhi.
Meski demikian, ia mengingatkan agar penanganan perkara tetap mengedepankan proses hukum. Menurutnya, aparat penegak hukum harus bekerja profesional, transparan, dan objektif dalam mengungkap fakta.
“Meski Listyo Sigit merupakan mantan pimpinan Polri, saya yakin penyidik akan profesional, transparan, dan mengungkap persoalan ini hingga terang benderang,” tegasnya.
Danang meminta masyarakat memberikan ruang kepada aparat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ia berharap pengungkapan perkara tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Arief Sujatmiko: Jangan Terprovokasi, Persatuan Harus Dijaga
Di tengah berkembangnya polemik tersebut, Ketua PD Satria DIY, Arief Sujatmiko, mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan persoalan nasional sebagai pemicu perpecahan.
Arief yang akrab disapa Miko meminta masyarakat mempercayakan penanganan dugaan penyadapan Presiden Prabowo kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan fakta dan ketentuan perundang-undangan, bukan spekulasi maupun tekanan opini.
Ia menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara. Masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan aspirasi kepada pemerintah. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab.
“Kami menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi di muka umum. Itu merupakan bagian dari demokrasi. Namun, penyampaiannya harus dilakukan dengan cara yang baik, santun, tertib, serta tetap mengedepankan tanggung jawab,” ujar Miko.
Alumni Geografi UGM tersebut secara khusus mengingatkan agar aksi penyampaian aspirasi tidak berkembang menjadi tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, atau aktivitas yang justru merugikan masyarakat.
Menurutnya, fasilitas umum merupakan aset bersama yang harus dijaga. Perbedaan pandangan politik maupun sikap terhadap pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk merusak kepentingan publik.
Miko juga meminta masyarakat lebih selektif menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya berpotensi memancing emosi serta memperkeruh situasi.
“Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Jangan sampai perbedaan tersebut justru memecah persatuan. Mari kita kedepankan dialog, saling menghormati, serta menjaga persaudaraan dan persatuan bangsa,” pesannya.
Ia mengajak generasi muda mengambil peran positif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Kritik terhadap pemerintah, kata dia, tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial, tetapi harus disampaikan secara damai dan konstruktif.
Miko berharap aparat penegak hukum menangani persoalan tersebut secara profesional dan transparan. Dengan begitu, masyarakat memperoleh kejelasan tanpa harus terjebak dalam spekulasi ataupun konflik berkepanjangan.
“Harapan kami, demokrasi tetap berjalan dengan baik, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara bebas dan bertanggung jawab, serta situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Persatuan bangsa harus menjadi kepentingan bersama yang kita utamakan,” terangnya.
Ia menegaskan, menjaga persatuan bukan berarti membungkam kritik. Demokrasi yang sehat justru membutuhkan keberanian menyampaikan pendapat sekaligus kedewasaan dalam menghormati perbedaan.
Di tengah mencuatnya isu dugaan penyadapan Presiden Prabowo, Danang dan Miko sama-sama menekankan pentingnya supremasi hukum, transparansi, serta tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
*****
