Prof. Nyarwi
YOGYAKARTA – Pergantian Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden bukan sekadar soal mencari pendamping baru bagi Presiden Prabowo Subianto. Di balik kemungkinan itu, tersimpan kalkulasi politik yang jauh lebih besar: konsolidasi kekuasaan, perluasan koalisi, hingga strategi menghadapi Pemilihan Presiden 2029.
Prof. Nyarwi Ahmad, dosen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM), melihat setidaknya ada tiga jalur yang berpotensi melahirkan calon pengganti Gibran. Yakni lingkaran internal Prabowo, tokoh nonpartai, dan elite partai politik.
Namun, dari ketiga jalur tersebut, Nyarwi menilai peluang figur dari lingkaran internal Prabowo atau yang dikenal sebagai Hambalang Boys relatif kecil.
Menurut dia, Prabowo memiliki kecenderungan memperluas basis dukungan politik dengan merangkul tokoh-tokoh di luar lingkaran terdekatnya. Meski demikian, faktor kedekatan personal tetap tidak bisa diabaikan.
Sejumlah nama dari lingkaran tersebut, termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono, memang kerap disebut dalam percakapan politik. Tetapi Nyarwi menduga Prabowo tidak akan menjadikan kelompok internalnya sebagai pilihan utama.
Alternatif kedua adalah tokoh nonpartai. Kelompok ini terdiri atas figur publik yang memiliki kapasitas dan popularitas, tetapi tidak terikat secara langsung dengan struktur partai politik.
Masalahnya, menurut Nyarwi, belum terlihat figur nonpartai yang cukup kuat untuk masuk dalam bursa calon wakil presiden. Keinginan seseorang untuk menjadi pendamping Prabowo belum tentu berbanding lurus dengan peluang politiknya.
Nama yang diusulkan harus masuk radar Presiden, memperoleh kepercayaan Prabowo, sekaligus dapat diterima oleh kekuatan politik di DPR.
AHY, Cak Imin, dan Puan
Jalur ketiga justru dinilai memiliki peluang lebih terbuka, yakni melalui pimpinan atau tokoh kunci partai politik. Posisi wakil presiden merupakan jabatan prestisius yang tentu menarik bagi banyak elite partai.
Nyarwi menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai salah satu figur yang potensial.
AHY memiliki sejumlah modal politik. Selain memimpin partai, ia juga mempunyai pengalaman di pemerintahan. Dari sisi usia, AHY tergolong relatif muda sehingga dinilai dapat melengkapi kebutuhan kepemimpinan Prabowo.
Namun, peluang AHY tetap bergantung pada pertimbangan politik Presiden.
Nama lain yang juga memiliki ambisi politik adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Keinginannya menjadi wakil presiden bukan rahasia dalam dinamika politik nasional. Pada Pilpres sebelumnya, Cak Imin bahkan maju sebagai calon wakil presiden.
Meski demikian, ambisi politik tidak otomatis menjadikan seseorang memenuhi kriteria yang dibutuhkan Prabowo.
Nyarwi juga membuka kemungkinan munculnya nama Puan Maharani dari PDI Perjuangan. Figur Puan memiliki posisi strategis dalam partainya. Namun, pencalonannya akan menghadapi sejumlah pertanyaan politik.
Apakah Megawati Soekarnoputri akan memberikan restu? Apakah Prabowo membutuhkan Puan sebagai pendamping? Dan, yang tidak kalah penting, bagaimana sikap partai-partai yang selama ini telah bergabung dalam koalisi pemerintahan jika PDI Perjuangan ikut masuk ke dalam pemerintahan?
Persoalan tersebut membuat peluang Puan tidak bisa dilihat semata-mata dari kapasitas personal. Ada kalkulasi hubungan antarpartai yang harus diperhitungkan.
Wapres Muda, Kompeten, tetapi Tak Mengancam Prabowo
Di luar nama-nama yang beredar, Nyarwi melihat Prabowo memiliki sejumlah kriteria khusus dalam memilih calon wakil presiden.
Pertama, figur tersebut harus relatif muda. Nyarwi memperkirakan sosok yang dicari berada di bawah usia 55 tahun atau setidaknya di bawah 60 tahun.
Kedua, memiliki kompetensi, kapasitas, serta pengalaman dalam bidang politik, teknokrasi, birokrasi, dan pemerintahan.
Ketiga, mempunyai basis legitimasi dan dukungan politik yang kuat. Dukungan itu diperlukan untuk membantu mengawal jalannya pemerintahan.
Namun, ada satu kalkulasi lain yang menarik. Menurut Nyarwi, Prabowo juga membutuhkan sosok wakil presiden yang tidak berpotensi menjadi ancaman bagi posisinya apabila kembali maju dalam Pilpres 2029.
Dengan kata lain, calon wakil presiden ideal bagi Prabowo harus memiliki kemampuan dan legitimasi politik yang memadai untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak mempunyai daya elektabilitas yang berpotensi mengalahkannya dalam kontestasi politik berikutnya.
Pertimbangan ini memperlihatkan bahwa pemilihan wakil presiden bukan hanya menyangkut kebutuhan pemerintahan, melainkan juga strategi mempertahankan posisi politik.
Legitimasi Pemerintahan Menjadi Taruhan
Kalkulasi Prabowo, menurut Nyarwi, juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi pemerintahan saat ini.
Ia menyoroti penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo berdasarkan sejumlah survei. Bahkan, terdapat survei yang disebut menunjukkan penurunan hingga kisaran 30 persen.
Di sisi lain, persoalan ekonomi masih menjadi tantangan. Pertumbuhan ekonomi dinilai belum sepenuhnya berkualitas karena belum mampu menggerakkan perekonomian masyarakat secara merata. Hasil pertumbuhan juga belum sepenuhnya dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.
Situasi tersebut membuat Prabowo membutuhkan pendamping yang bukan hanya memiliki kemampuan politik, tetapi juga dapat memperkuat legitimasi pemerintahannya.
Wakil presiden mendatang, dalam perspektif ini, harus mampu membantu pemerintah menjawab persoalan ekonomi dan sosial sekaligus memperluas dukungan politik.
AHY, Cak Imin, Puan Maharani, maupun tokoh-tokoh lain dari partai politik memiliki peluang masing-masing. Namun, peluang tersebut akan sangat ditentukan oleh kesesuaian profil mereka dengan kebutuhan Prabowo.
Pada akhirnya, persoalan pengganti Gibran bukan semata siapa yang paling berambisi menduduki kursi wakil presiden. Pertaruhan sesungguhnya adalah siapa yang paling sesuai dengan kalkulasi kekuasaan Prabowo, baik untuk mengawal pemerintahan maupun menghadapi pertarungan politik 2029.
