YOGYAKARTA – Aksi blusukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ke sejumlah titik di Jakarta mendapat sorotan publik. Pakar politik Pemerintahan UGM, Dr. Wawan Mas’udi menilai aksi blusukan Mensos Risma bukanlah hal yang tepat dilakukan seorang menteri,
“Kalau dari sisi politik pemerintahan aksi blusukan menteri itu tidak tepat,” katanya saat dihubungi Jum,at (8/1).
Ia menyampaikan bahwa persoalan sosial di Indonesia sangatlah banyak dan beragam mulai dari masalah kebijakan hingga persoalan di lapangan. Semestinya, berbagai persoalan di lapangan seperti mengurusi tuna wisma, gelandangan, membantu masyarakat yang memiliki persoalan terkait pemenuhan kebutuhan hidup dan lainya menjadi tugas pemerintah yang berada di level bawah.
“Penyelesaian dan cara untuk menangani masalah gelandangan, tuna wisma dan lainnya untuk memberikan bantuan langsung itu tugas dari pemerintah kota, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi. Sementara tugas menteri memastikan kebijakan yang berhubungan dengan persoalan sosial dirancang dan diimplementasikan dengan baik,” paparnya.
Wawan mengatakan aksi blusukan yang dilakukan Mensos Risma dimungkinkan karena masih terbawa dengan kebiasaanya saat masih menjadi walikota Surabaya. Seperti diketahui Risma kerap melakukan blusukan untuk langsung menangani persoalan dilapangan.
“Sebagai menteri sekali waktu blusukan boleh lah, tapi harus jelas tujuannya misal memastikan program nasional terkait jaminan nasional diterima masyarakat atau tidak,” ucap Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FISIPOL UGM ini.
Lebih lanjut Wawan menyampaikan persoalan sosial terkait gelandangan dan tuna bukan hanya menjadi persoalan Jakarta saja, tetapi disetiap daerah Indonesia. Oleh sebab itu jika aksi blusukan akan dijadikan pola kepemimpinan Risma seyaogianya dilakukan di seluruh wilayah tanah air.
“Kalau dari blusukan menghasilkan kebijakan yang baik itu bagus, tapi kan tidak mungkin menteri blusukan di semua daerah,”terangnya.
Disisi lain, Wawan menyebutkan aksi blusukan yang dilakukan Mensos Risma secara politik sebagai bentuk sindiran dari menteri atau pemerintah pusat terhadap daerah, dalam hal ini DKI Jakarta.
“Cara pandang lain dari aksi blusukan ini sebagai bentuk sindiran pemerintah pusat ke daerah. Ini loh di daerahmu ada persoalan yang harus diselesaikan,” imbuhnya. (pr/kt1)
Redaktur: Faisal
