Harga BBM Naik, Bukti Pemerintah Tidak Cerdas dan Tidak Merakyat

JAKARTA  –  Kenaikan  harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan segera direalisasikan pemerintah, diprediksi bakal menimbulkan efek domino. Selain beban ekonomi rakyat dikhawatirkan Indonesia semakin tidak siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 2015 mendatang. Sebab. Kenaikan harga BBM pasti akan diikuti kenaikan bahan-bahan kebutuhan pokok, termasuk kebutuhan produksi usaha rakyat.

“Sementara problem lain yang akan dihadapi pengusaha selain ongkos produksi naik, juga kemungkinan adanya tuntutan peningkatan gaji karyawan. Padahal, tidak mudah pula pengusaha melakukan penyesuaian harga jual produksinya  akibat kenaikan harga BBM,” kata Direktur Komunitas wirausahawan muda, Karya Bagi Negeri, Aristianto Zamzami disela-sela diskusi dalam acara syukuran 1 tahun jogjakartanews.com, di sebuah rumah makan di Rawamangun, Jakarta Timur,  Senin (10/11/2014)

Menurut Zami, sapaan akrabnya,  dalam pemberlakuan MEA  berbagai produksi Negara-negara ASEAN akan bisa masuk tanpa beban bea. Selain produk barang, juga produk jasa, sehingga akan banyak tenaga ahli dari luar yang masuk ke Indonesia, sementara tenaga ahli di Indonesia saat ini relatif masih sedikit karena pendidikan tinggi lebih banyak mencetak birokrat ketimbang teknokrat.

“Jika harga BBM naik,  tentu akan menghambat produktifitas sektor industri, terutama untuk usaha-usaha kecil menengah. Produksi didalam negeri akan stagnan, akibatnya terjadi tekanan inflasi  yang juga akan semakin meningkat,” ujar Direktur PT. Media Wartatama Berdikari ini.

Zami juga menilai alasan penghematan BBM karena cadangan minyak Indonesia tidak banyak, tidak bisa dibenarkan, karena bertolak belakang dengankebijakan pemerintah yang justru melakukan pemborosan BBM. Dia mencontohkan, sejak Indonesia menjadi anggota G20 dan mendukung liberalisasi ekonomi, impor-impor kendaraan ber CC besar yang hanya dijadikan hobby semakin mudah dan banyak.

“Bahkan untuk pemborosan BBM dengankendaraan eksklusif itu difasilitasi seperti konvoi moge (motor gede) dan mobil mewah seperti Ferarry atau Lamborgini. Ini kan aneh, sementara masyarakat kecil yang pakai BBM buat bertahan hidup disuruh hemat  dan bayar mahal seperti mereka,” tukas Zami yang menjabat  fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) Departemen Kewirausahaan.

Terkait janji pemerintah subsidi dialihkan ke sector produktif? Zami berpendapat  hal itu tidak jauh berbeda di era pemerintahan sebelumnya.

“Saat APBN minim untuk menjalankan program, solusinya menaikkan harga APBN. Itu lulusan SD saja bisa. Ini yang lebih aneh meski harga minyak dunia turun, pemerintah tetap ngotot menaikkan harga BBM,” sentil Mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini.

“Dalam momentum hari pahlawan ini, seharusnya pemerintah sadar. Dulu para pahlawan bangsa berjuang demi kemerdekaan, demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai amanat Pancasila dan UUD 45. Pemerintah saat ini seharusnya meneruskan perjuangan itu, bukan menaikkah harga BBM yang akan menyengsarakan rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) AM Iqbal Parewangi menyatakan jika bantuan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke warga menggunakan pola yang sama sejak lama yakni pola bantuan  cuma-cuma.

“Pemerintah harusnya menggunaka pola yang berbeda dari sebelum-sebelumnya,” jelasnya di Makassar, Minggu (09/11/2014).

Dijelaskan Iqbal, bantuan-bantuan dengan model yang tersentralistik dan tidak diikuti oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Jika pengalihan subsidi yang akan dilakukan pemerintah dengan tetap melanjutkan program-program pemerintah sebelumnya, jelas menunjukkan tidak adanya upaya lain kecuali memberikan harapan semu kepada masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi kepada wartawan.

Di sisi lain, Ketua FEMI, Defiyan Cori, menilai pemerintahan Jokowi-JK hanya mengambil jalan pintas untuk mengatasi solusi kekurangan dana APBN dengan menaikkan harga BBM, dan itu sama saja yang dilakukan pemerintahan sebelumnya.

Soal kenaikan harga BBM, kata dia, dulu FEMI pernah usulkan di Bappenas, semua laba BUMN harus masuk ke kas Negara dan biaya perjalanan dinas hanya dari APBN. Dia mencontohkan, misalnya gaji seluruh board of director BUMN yg jumlah nya lebih dari 500 orang itu 300 juta, lalu dirasionalisasi jadi 50 juta, ada penghematan 250 juta x 12 x 500 = 1,5 T ditambah laba BUMN yg rata2 300 T.

“Maka banyak dana yg diperoleh, belum lagi efisiensi dan rasionalisasi harga pokok produksi BBM pertamina, belum lagi cost recovery. Kalau tidak begitu, maka BUMN hanya akan dieksploitasi segelintir elit. Kalau begini terus tak akan berubah. Jika laba BUMN itu dikumpulkan, lalu rasionalisasi gaji direktur, efisiensi program Kementerian. Selain itu, kata dia,  transparansi di tubuh pertamina harus dilakukan berapa sebenarnya harga pokok produksi? Dengan demikian maka tak perlu ada kenaikan BBM,” katanya melalu pesan Black Berry Massanger yang diterima jogjakartanews.com.

Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo sebelumnya juga menilai pemerintah jokowi-JK tidak kreatif. Menurutnya alasan kekurangan APBN sehingga solusinya meniakkan harga BBM, semua orang bisa melakukannya.

“Saya juga bisa,” katanya kepada wartawan, Jum’at (07/11/2012) lalu.

Menurut Bambang seharusnya Jokowi melakukan terobosan baru untuk menambah anggaran APBN untuk menjalankan programnya. Misalnya dengan menutup kebocoran anggaran, meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, atau penghematan pengeluaran. 

Bahkan menurutnya dibandingkan menaikkan harga BBM, Jokowi seharusnya berani menghentikan dana BLBI yang tiap tahun harus ditanggung negara sebanyak Rp 60 triliun dan hanya menguntungkan segelintir konglomerat. 

“Beberapa bank seperti CIMB Niaga dan BCA sudah menjadi bank yang menghasilkan keuntungan. Ironisnya, bank tersebut dimiliki orang asing dan negara masih membayar bunga BLBI sebesar Rp 60 triliun tiap tahun,” tandasnya kepada wartawan belum lama ini. (lia/ded/kontributor)

Redaktur: Rudi F

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.