JAKARTA – Direktur Indonesian for Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) disaat harga minyak dunia turun tidak akan memberi dampak positif terhadap APBN.
“Karena penurunan harga minyak menyebabkan menurunnya penerimaan perusahaan minyak dalam negeri. Akibatnya dana bagi hasil minyak dan pajak yang disetorkan kepada pemerintah berkurang,” ungkapnya dalam pesan Black Berry Masanger (BBM) yang diterima jogjakartanews.com, Rabu (26/11/2014).
Dikatakan salamudin, penurunan harga minyak secara bersamaan dengan menurunnya harga komoditas primer lainnya seperti CPO, batubara, gas, dan sebagainya menyebabkan berkurangnya penerimaan perusahaan dan penerimaan ekspor. Hal itu, kata dia, akibatnya setoran royalty dan pajak perusahaan berkurang.
Menurutnya, ongkos produksi untuk menghasilkan BBM atau cost recovery akan semakin meningkat, maka pengeluaran pemerintah untuk membiayai produksi minyak akan meningkat. Selain itu, imbuh dia, ongkos distribusi BBM akan semakin meningkat, ini akan mengurangi keuantungan perusahaan produsen minyak, akibatnya penerimaan pemerintah pajak juga berkurang.
“Kenaikan harga BBM justru akan mengakibatkan pengeluaran pemerintah (APBN) meningkat, nilai pembiayaan proyek proyek APBN akan meningkat,” ujarnya.
Di sisi lain, Salamudin mengkritisi kenaikan harga BBM akan berdampak pada memburuknya makro ekonomi. Sebab, Impor bbm tetap besar, tidak mengalami penurunan, akibatnya defisit perdagangan tetap melebar.
“Kenaikan BBM mengakibatkan harga produk dalam negeri semakin mahal, konsumen beralih ke produk asing. Ini akan semakin menambah deficit perdagangan. Kenaikan harga BBM menyebabkan masyarakat beralih ke Pom bensin asing, meningkatkan aliran keuantungan asing ke luar negeri, meningkatkan deficit transaksi berjalan,” tukasnya.
Lebih lanjut Salamudin menjelaskan, kenaikan harga BBM diikuti dengan kenaikan suku bunga mengakibatkan banyak proyek gagal, semakin melemahkan ekonomi dalam negeri, dan menurunkan pertumbuhan ekonomi.
“Kenaikan harga BBM akan semakin memicu kemiskinan, pengangguran dan memperlebar ketimpangan ekonomi. Seharusnya pemerintahan Jokowi-JK menurunkan harga bbm untuk menggirahkan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional,” pungksanya. (pr)
Redaktur: Aristianto
