JAKARTA – Berbagai persoalan akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai teraskan masyarakat, terutama kenaikan harga kebutuhan pokok. Di sisi lain, program pengalihan subsidi BBM tersebut masih dalam tahap wacana.
Terkait hal itu, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) yang konsisten menolak kenaikan harga BBM menggelar seminar nasional dengan tema : Politik Ekonomi Kenaikan BBM, di Gedung Nusantara V DPR / MPR Senin (23/12/2014).
Agenda yang merupakan rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III ini dibuka oleh ketua MPR, Zulkifli Hassan . Sementara Narasumber yang hadir dalam seminar tersebut yaitu vice president corporate communication Perusahaan Gas Negara (PGN) Ridha Ababil dan Anggota Komisi VI DPR RI, Eka Sastra.
Dalam pemaparannya, Ridha Ababil menjelaskan, untuk menekan konsumsi sekaligus mengefektifkan penggunaan BBM, PGM berencana untuk melakukan percepatan konversi BBM ke Bahan Bakar Gas. Menurutnya konversi tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengurangi konsumsi premium khususnya untuk kendaraan umum. Dia mencontohkan untuk di Jakarta Seperti bus trans Jakarta dan Bajaj biru.
Menurut Ridha, dengan penghematan diharapkan BBM diharapkan pemerintah akan lebih memiliki dana APBN yang banyak sehingga bisa digunakan untuk sektor produktif dan pembangunan infrastruktur yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“PGN telah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait guna melakukan konversi ini. Fokus ketersediaan energi janganlah melulu menggunakan BBM, beberapa daerah mungkin saja tetap memanfaatkan BBM, namun akan lebih ekonomis jikalau menggunakan gas” ujarnya.
Dijelaskan Rindha untuk konfersi akan dilakukan dengan bertahap. Terlebih, kata dia, BBG untuk transportasi belum familiar bagi masyarakat Indonesia.
“Kami memiliki kesiapan untuk melakukan konversi tersebut, tentunya secara bertahap, yang disayangkan saat ini kesan pemanfaatan BBG sebagai sarana transportasi agak jelek, kesan ini timbul ketika berita macam terbakarnya bus transjakarta dan lain-lain,” tukasnya.
Sementara Eka Sastra mengkritik kebijakan pengalihan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Ia menyatakan bahwa ada 130 Trilun dana subsidi BBM yang sebaiknya dialihkan untuk subsidi disektor lain. Jadi, kata dia, naiknya harga BBM memang bisa bertujuan untuk itu, meski akan timbul efek-efek seketika seperti inflasi, naiknya harga-harga dan lain sebagainya.
Namun menurutnya, langkah yang diambil pemerintah untuk mengurangi dampak dari kenaikan harga BBM ini kurang tepat.
“Penyediaan kartu-kartu sakti pemerintah menggunakan data tahun 2011, hal ini menimbulkan kerancuan karena bisa jadi data yg ada dengan kondisi riil dilapangan berbeda. bisa saja solusi pemerintah tidak tepat sasaran” tandasnya.
Sementara dalam kesempatan yang sama ketua pelaksana Muhammad Syarif mengatakan diambilnya tema Politik Ekonomi Kenaikan BBM, merupakan bentuk kepedulian HMI terhadap kebijakan pemerintah yang menaikan BBM awal november lalu.
“PB HMI secara konsisten menyuarakan penolakan atas kebijakan yg tidak pro rakyat ini. Harapannya kegiatan ini bisa menjadi stimulan bagi kader HMI disegala tingkatan untuk menyuarakan kepentingan rakyat” pungkasnya. (ded)
Redaktur: Rudi F
