JAKARTA– Diberlakukannya biaya ketahanan energy sebesar Rp Rp 200 – 200 dari pembelian per liter Bahan Bakar Minyak (BBM), semakin menegaskan rezim pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK), tidak berpihak kepada kepentingan rayat. Jokowi-JK justru semakin membebani rakyat, dan layak untuk mundur.
“Per 1 Januari 2016, sekitar 22 Juta Keluarga atau 60 – 70 juta rakyat Indonesia dicabut subsidi listriknya oleh rezim Jokowi-JK. Per 5 Januari 2016 beban berat tersebut ditambah lagi oleh Jokowi-Jk dengan pungutan upeti Rp 200 – 300 per liter BBM untuk ketahanan energi. Lantas maunya apa Rezim Jokowi-JK? Seharusnya rakyat yang dapatkan manfaat dari energi bumi Indonesia yang sangat kaya raya, bukan sebaliknya dipungut penguasa,” tegas Ketua Umum Presidium Sekber Indonesia Berdaulat, dr. Ali Mashun, M. Biomed, Jumat (25/12/2015) dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Jumat (25/12/2015) .
Dikatakan Ali, kebijakan Rezim Jokowi-JK yang tega memeras rakyatnya sendiri sebesar Rp 200 – 300 per liter BBM untuk ketahanan energi, sangat naif. Sebab, kata dia, nasib rakyat dan bangsa Indonesia semakin pahit, karena didup senggsara dan miskin di negeri penggalan surga Indonesia yang sangat kaya raya sumber daya alamnya.
“Disaat ekonomi makin sulit, rakyat makin miskin dan sengsara, rakyat dipungut upeti untuk ketahanan energi. Kenyataan naif ini melengkapi fakta bahwa Jokowi-JK tidak memiliki kemampuan memimpin dan mengelola bangsa dan negara Indonesia. Kalau tidak mampu mengurus bangsa dan negara yang sangat kaya raya ini, Jokowi-JK harus cepat-cepat mengundurkan diri, jangan dipaksakan terus jadi Presiden dan Wapres RI. Jangan mebolak-balik kenyataan di negara kita. Jangan sengsarakan rakyat dan bangsa Indonesia,” tandas Ali yang juga Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI).
Ali menegaskan, demi kebaikan bangsa dan Negara Indonesia, Sekber Indonesia Berdaulat mendesak Jokowi-JK segera mengundurkan diri sebagai Presiden dan Wapres RI. Karena kondisi Indonesia yang semakin terpuruk saat ini, kata dia, adalah akibat tidak adanya kepemimpinan bangsa,
“Indonesia laksana Papan Halma. Oleh karena itu tidak diperlukan lagi resufle Kabinet Kerja Jokowi-JK, dimana seluruh Menteri otomatis berhenti jika Jokowi-JK memgundurkan diri,” pungkas Ali yang Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995 – 1998. (pr*/kt3)
Redaktur: Rudi F
