Oleh: Adhi Bagus Pratama*
Kasus yang mendominasi media massa mainstream, baik nasional maupun lokal hari ini adalah kasus Penembakan Brigadir Joshua yang didalangi bossnya sendiri, yaitu Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen. Pol Ferdy Sambo.
Kendari sudah diusut oleh tim khusus dan sudah ditetapkan para tersangkanya, seolah tidak cukup menunjukkan bahwa kasus tersebut bakal tuntas. Bahkan Komisi X DPR RI dengan sangat seriusnya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri Hari ini, Rabu (24/08/2022). Ya kasus ini memang teramat sangat menyedot perhatian public.
Benar bahwa Kasus Ferdy Sambo ini preseden buruk bagi institusi negara Bernama POLRI. Ini menjadi urusan Publik lantaran POLRI adalah milik Rakyat Indonesia. Dampak sosialnya memang jika di Tubuh POLRI ada Mafia atau penjahatnya, maka penegakkan hukum tidak bakal adil atau setidaknya fair seperti harapan masyarakat.
Namun, di tengah hiruk pikuk Kasus Sambo ini, Pemerintah dikabarkan akan mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) minggu depan. Hal ini terkait beratnya beban subsidi yang mencapai Rp 502 triliun. Ajaibnya, wacana ini tidak membuat heboh, seheboh kasus Sambo.
Padahal, kenaikan BBM ini dampaknya jauh lebih besar kepada masyarakat Indonesia, ketimbang Kasus Sambo. Sebab, ketika BBM naik, maka sudah lazim segala kebutuhan pokok bakal melonjak. Padahal, rakyat Indonesia saat ini masih ibaratnya merangkak untuk Kembali bangkit paska Pandemi.
Sudah menjadi jamak, jika setiap kali pemerintah terdesak dengan kondisi ekonomi buruk akibat inflasi, andalannya adalah mencabut subsidi. Itu tak hanya terjadi di era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Diera digital ini tidak sulit untuk mereview kapan Pemerintah Indonesia Menaikkan harga BBM.
Meski dengan dalih menaikan harga BBM subsidi merupakan pilihan yang sulit bagi pemerintah, karena bakal mendorong inflasi secara global. Namun apabila tidak dinaikkan akan menggerus anggaran negara yang juga seret. Sebab, subsidi yang besar juga akan membebani BUMN Pertamina selaku pengelola BUMN tanah air, dan membuat perekonomian semu atau tidak real akibat subsidi yang besar.
Kebanyakan pengamat, politisi, bahkan akademisi pro pemerintah biasanya akan mengemukakan alasan bahwa kebijakan yang tidak populis, yaitu menaikkan harga BBM yang berdampak inflasi dan memberatkan rakyat harus ditempuh agar situasi lebih buruk tidak terjadi.
Tentu logika awam tidak akan sampai mencerna argumentasi para intelektual cerdik pandai itu. Sebab, fakta yang sudah-sudah, seluruh sektor akan terdampak pada kenaikan harga BBM, terutama yang menggunakan BBM dalam proses produksi, termasuk untuk transportasi barang dan jasa.
Tak heran, jika biasanya ketika ada kenaikan harga BBM, selalu saja ada aksi penolakan dari Mahasiswa. Ya, itu berkaca pada kenaikan harga BBM sebelumnya. Meskipun saat kenaikan harga BBM Sebelumnya juga ada peristiwa yang menghebohkan, namun barangkali tak seheboh kasus Sambo ini.
Masalah Inflasi tentu harus diselesaikan pemerintah berkuasa. Itu sama halnya dengan masalah-masalah lainnya, seperti kenaikan harga dan sebagainya yang memberatkan rakyat. Subsidi untuk rakyat tidak mampu jelas wajib bagi negara, sebab itu bagian dari pelaksanaan UUD 45. Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.
Definisi penghidupan jelas tidak perlu ditafsirkan secara njlimet oleh para kaum intelektual. Masyarakat awampun paham penghidupan yang layak adalah hidup yang wajar sebagaimana galibnya manusia Indonesia yang sudah Merdeka 77 tahun. Apa itu? Ketika masyarakat Indonesia umumnya mengkonsumsi sembaki, maka harganya musti dijaga agar tetap bisa terbeli. Kalau ada rakyat yang masih menjerit harga sembako mahal, maka harus disubsidi. Itu contoh yang paling gampang.
Dan lagi, hal yang paling masuk akal adalah, bahwa pemerintah, penguasa, wakil rakyat dipilih dalam PEMILU olah rakyat karena rakyat berharap bisa menjadi membantu memberikan solusi atas persoalan hidup rakyat, bukan menambah masalah hidup bagi rakyat.
Nah, Lalu kalau BBM Naik, adakah yang bisa menjamin harga sembako tidak naik? Okelah, nanti setelah nanti BBM naik akan ada kompensasi bantuan sosial (Bansos). Lha, bagi masyarakat awam tentu bakal bertanya. Apa bedanya Bansos dengan subsidi? Toh sama-sama tujuannya meringankan beban rakyat? Bukankah alasannya kenaikan BBM untuk mengurangi beban subsidi? Lagi, apakah ada jaminan Bansos tepat sasaran dan tidak dikorupsi?
Segala resah gelisah soal kenaikan BBM ini bahkan bukan hanya dimuntahkan mahasiswa saja. Para wakil rakyat di Senayan (DPR RI) dari Partai oposisi pemerintah nyaring menolak kenaikan harga BBM. Namun itu dulu, mungkin karena taka da kasus sebesar Sambo ini.
Mungkin kasus sambo lebih mendesak dan lebih penting ketimbang kenaikan harga BBM yang sudah pasti dan tak bisa dipungkiri bakal merugikan rakyat kecil ini. Entahlah. (*)
Yogyakarta, 24 Agustus 2022
*Penulis adalah masyarakat biasa yang kebetulan berkesempatan bisa bergabung dalam komunitas penulis Kata Mata Pena Yogyakarta, binaan jogjakartanews.com
